Ini Garis Besar Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan…

Raperda Inisiatif DPRD Kalbar

Raperda

NETIZEN.media-Setelah sempat ditunda beberapa hari, karena peserta tidak kuorum, akhirnya Paripurna Penjelasan DPRD Kalbar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan digelar Selasa (10/07/2018).

perdana inn 4

Berikut garis besar muatan Raperda inisiatif tersebut, seperti yang disampaikan Juru Bicara DPRD Kalbar, Kadri dalam Paripurna di Balairungsari DPRD Kalbar:

1. Mewujudkan Keadilan Sosial

Salah satu satu filosofi dasar pembangunan bangsa ialah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Oleh karena itu, setiap Warga Negara Indonesia (WNI) berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya, ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, termasuk di bidang perikanan.

Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, salah satu tujuan pembangunan perikanan diarahkan, antara lain untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan.

Selama ini nelayan dan pembudidaya ikan telah berkontribusi nyata dalam pembangunan perikanan serta pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan perdesaan.

Untuk mewujudkan tujuan menyejahterakan rakyat, termasuk nelayan, pembudidaya ikan, dan penambak garam, negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan penambak garam secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Nelayan, pembudidaya ikan, dan penambak garam sangat tergantung pada sumberdaya ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Sehingga membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan.

Hal ini menjadi dasar pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 (UU 7/2016) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Penambak Garam.

UU tersebut bertujuan menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha, memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan, meningkatkan kemampuan dan kapasitas, menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumberdaya ikan dan kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, serta berkelanjutan;

Kemudian mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan, menumbuhkankembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha, melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran, memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

2. Otonomi Daerah

Guna penyelenggaraan Otonomi Daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  (UU 23/2014) tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU 9/2015, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, serta diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

3. Landasan Filosofis

Landasan filosofis Perda ini yaitu nelayan merupakan bagian integral dari masyarakat yang berkontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi bidang perikanan.

Dalam spesifikasi penguasaan negara melalui pemerintah daerah, rakyat Kalimantan Barat secara kolektif dikonstruksikan UU 1945 memberikan mandat kepada Pemprov untuk mengadakan kebijakan dan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan.

Berdasarkan hal tersebut, perlindungan dan pemberdayaan nelayan dimaksudkan untuk memberikan kepastian regulasi bagi semua nelayan, dan perlindungan hokum. Terutama terhadap nelayan kecil dan nelayan buruh.

Selain itu, juga untuk memberi arahan kepada semua pemangku kepentingan terkait perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Provinsi Kalimantan Barat.

4. Landasan Sosialogis

Landasan sosiologis ini merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Landasan sosiologis dari Perda ini didasarkan pada kenyataan dan kebutuhan bahwa nelayan di wilayah Kalimantan Barat masih dalam kondisi memprihatinkan.

Sehingga perlu perlindungan dan pemberdayaan, melalui pemberian kemudahan dalam menjalankan usaha, agar mampu mandiri dan berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan.

5. Landasan Yuridis

Secara yuridis, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

7. Kewenangan

Lantaran memiliki kewenangan penuh di bidang kelautan. Pemprov harus serius menangani kewenangan yang cukup besar dan berat tersebut, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan selaras.

8. Kondisi Nelayan

Nelayan merupakan subjek utama dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan berperan sebagai kontributor yang menyediakan produk hayati kelautan dan perikanan, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun industri pengolahaan perikanan.

Namun nelayan, terutama nelayan kecil, tradisional, dan buruh, sangat rentan terhadap kemiskinan, sehingga perlu mendapat perhatian. Hal ini disebabkan kultur yang masih bergaya hidup konsumtif dan belum memiliki manajemen pengelolaan keuangan yang baik.

Selain itu, risiko pekerjaannya sangat tinggi, sulitnya mengakses permodalan di lembaga keuangan, minimnya fasilitas pelabuhan dan pelelangan perikanan, rendahnya tingkat pendidikan, dan munculnya beragam kebijakan tanpa disadari kajian komprehensif.

9. Akar Permasalahan

Dengan terus berpacu dengan waktu untuk meningkatkaan produktivitas, usaha penangkapan ikan nelayan-nelayan asal Provinsi Kalimantan Barat, maka pemerintah perlu terus mendorong program-program dan kegiatan pembangunan perikanan tangkap yang komprehensif dan dapat menyentuh akar permasalahan kesejahteraan nelayan

Untuk menyentuh akar permasalahan tersebut, di antaranya dapat melalui:

  1. Terus mendorong peningkatan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) nelayan Kalimantan Barat, untuk menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) usaha perikanan tangkap yang terus berkembang pesat.
    Sehingga pada akhirnya akan melahirkan nelayan-nelayan yang handal yang dapat berlayar menangkap ikan ke skala samudera dan tidak terperangkap menjadi nelayan gurem yang hanya bisa menangkap ikan di perairan pantai.
  2. Dukungan SDM aparatur pemerintahan yang cakap dan memiliki kapasitas yang mampu di bidang perikanan tangkap melalui rekrutmen Sarjana Perikanan Tangkap (Teknologi Penangkapan dan Teknologi Mesin Kapal Perikanan).
  3. Mendorong peningkatan skill melalui Bimbingan Teknis (Bimtek), kursus, pelatihan dan berbagai peningkatan pengetahuan lainnya.
  4. Terus mendorong upaya-upaya perlindungan sumberdaya perikanan secara lestari, melalui berbagai kebijakan dan program-program pembangunan pada usaha perikanan tangkap Kalimantan Barat.
Kadri
Kadri

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, Kadri menyampaikan, pada prinsipnya menunjukkan bahwa jumlah nelayan di Kalimantan Barat cukup besar, namun kondisi perekonomiannya belum baik. “Hal tersebut menggambarkan, bahwa nelayan membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan. Agar taraf kehidupannya dapat meningkat dan sejahtera,” katanya.

Olehkarenanya, lanjut Kadri, DPRD Provinsi Kalbar berinisiatif untuk membuat Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan yang didahului dengan pengkajian yang dituangkan dalam bentuk naskah akademik.

Adapun tujuan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, antara lain:

  1. Menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha nelayan, memberikan kepastian usaha
  2. Meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan kelembagaan nelayan, dalam menjalankan usaha yang produktif, maju, modern, dan berkelanjutan serta mengembangkan prinsip kelestarian fungsi lingkungan
  3. Menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha nelayan; dan
  4. Melindungi nelayan dari risiko bencana alam dan perubahan iklim.
Berita Terkait
Komentar
Loading...