Pertumbuhan Ekonomi Kalbar Ditargetkan 5,34 Persen 

M Zeet Hamdy Assovie
Sekda Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie menyampailan Penjelasan KUA-PPAS RAPBD TA 2019, di Balairungsari DPRD Kalbar, Selasa (24/07/2018). -Foto: Netizen.media-

NETIZEN.media-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,34 persen pada Tahun Anggaran (TA) 2019. Sedangkan angka kemiskinan ditargetkan 7,51 persen dan pengangguran 4,19 persen.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie dalam Paripurna Penjelasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Provinsi Kalbar TA 2019, di Balairungsari DPRD Kalbar, Selasa (24/07/2018).

Dia mengatakan, untuk mewujudkan sasaran pembangunan Provinsi Kalbar secara makro pada 2019 tersebut, Legislatif dan Eksekutif diharapkan bekerjasama secara harmonis terkait arah kebijakan pembangunan.

“Harapan Saya, semoga kerjasama, komunikasi, hubungan kemitraan, antara Legislatif dan Eksekutif, yang selama telah berjalan dengan baik dan harmonis dapat tetap dipertahankan,” kata M Zeet yang membacakan penjelasan Pj Gubernur Kalbar, Doddy Riyadmadji.

Dengan terjalinnya hubungan yang harmonis antara kedua lembaga ini, segala permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, pembangunan dan penyediaan pelayanan kepada masyarakat, dapat terlaksana dengan lebih baik, terencana dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

M Zeet mengatakan, dengan terbitnya paket regulasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 (UU 17/2003) tentang Keuangan Negara, telah mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya melalui UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan dalam suatu sistem yang menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

“Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan yang tertuang dalam dokumen RKPD dengan penganggaran yang tertuang di dalam dokumen APBD, disusunlah suatu dokumen yang disebut KUA,” jelas M Zeet.

KUA merupakan arah dan sasaran kebijakan dalam satu tahun anggaran. Sebagai tindaklanjutnya perlu ditentukan progran prioritas, dan patokan batas maksimal anggaran sementara yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program berdasarkan RKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Penetapan program prioritas dan batas maksimal penganggaran sementara dituangankan dalam dokumen yang disebut Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

“Apabila PPAS ini telah disepakati pihak Eksekutif dan Legislatif, selanjutnya disampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA),” papar M Zeet.

KUA dan RKPD 2019 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalbar 2005-2025 yang memuat:

  • Kondisi ekonomi makro daerah
  • Asumsi-asumsi dasar penyusunan RAPBD
  • Kebijakan pendapatan daerah
  • Kebijakan belanja daerah
  • Kebijakan pembiayaan daerah, dan
  • Strategi pencapaiannya.

Menurut M Zeet, berbagai tantangan dihadapi untuk mencapai asumsi atau kebijakan dimaksud. Di antaranya, masih terbatasnya jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah dan terbatasnya kemampuan pembiayaan pembangunan.

“Luasnya wilayah Kalbar merupakan suatu tantangan dalam memeratakan jangkauan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata M Zeet.

Selain itu, posisi geografis Kalbar yang di satu sisi memberikan peluang pengembangan, namun di sisi lain juga mengandung tantangan, khususnya terkait potensi kegiatan-kegiatan ilegal seperti penyelundupan, illegal fishing, trafficking, dan kejahatan transnasional lainnya.

Kebijakan, rencana program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada 2019 disusun berdasarkan program-program prioritas pembangunan daerah.

“Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kalbar Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan atas Perda 5/2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalbar 2013-2018,” ungkap M Zeet.

Kemudian pendekatan-pendekatan yang diamanatkan UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Khususnya pendekatan partisipatif.

“Penyusunan dokumen RKPD ini melalui beberapa kegiatan yang melibatkan peran pemangku kepentingan dalam pembangunan,” kata M Zeet.

Kegiatan dimaksud antara lain: 

  • Forum Konsultasi Publik
  • Forum Perangkat Daerah
  • Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)
  • Penyusunan RKPD

Selanjutnya perencanaan yang disusun dalam RKPD ini akan menjadi acuan dalam pembangunan yang disusun dalam APBD TA 2019.

Adapun Rancangan KUA-PPAS RAPBD TA 2019, terdiri atas:

1. Kebijakan Pendapatan

Pemprov Kalbar terus berupaya untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan dengan menitikberatkan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan tetap berupaya meningkatkan sumber penerimaan lainnya.

M Zeet menjelaskan, penerimaan lainnya itu terdiri atas penerimaan dari Pemerintah Pusat berupa Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta lainnya.

“Berdasarkan kebijakan tersebut, maka target Pendapatan Daerah yang ingin dicapai pada 2019 diperkirakan Rp4,94 Triliun,” ungkap M Zeet.

2. Kebijakan Belanja 

Kebijakan perencanaan belanja daerah Kalbar pada 2019 sangat ditentukan rencana penerimaan daerah 2019 dan potensi penerimaan yang ada. “Rencana Belanja Kalbar pada 2019 senilai Rp4,96 Triliun,” kata M Zeet.

3. Kebijakan Pembiayaan

Dijelaskannya, kebijakan pembiayaan ini meliputi 2 hal, yakni:

  • Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
    Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya (Silpa) dihitungkan berdasarkan perkiraan yang rasional dengan memperkirakan realisasi anggaran pad 2018. “Di dalam KUA RAPBD ini Silpa diperkirakan Rp29,5 Miliar,” beber M Zeet.
  • Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.
    Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan atau badan usaha lainnya, dianggarkan dalam APBD dengan berdasarkan Perda tentang penyertaan modal. “Dalam KUA 2019, penyertaan modal diperkirakan Rp10 Miliar,” kata M Zeet.

Berdasarkan PPAS tercermin prioritas yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin capai, termasuk program prioritas OPD yang tergambar dari pagu anggaran sementara dari masing-masing OPD yang dialokasikan berdasarkan urusan wajib dan pilihan yang sesuaikan dengan OPD.

Berdasarkan rencana program dan kegiatan prioritas di dalam RKPD 2019, yang disesuaikan dengan proyeksi pendapatan daerah 2019, maka disusunlah plafon Belanja Langsung yang laksanakan masing-masing OPD.

Sedangkan Belanja Tidak Langsung meliputi: 

  • Belanja Pegawai
  • Belanja Bunga
  • Belanja Subsidi
  • Belanja Hibah
  • Belanja Bantuan Sosial (Bansos)
  • Belanja Bagi Hasil kepada kabupaten/kota
  • Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota dan Partai Politik (Parpol), serta
  • Belanja Tidak Terduga.

“Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Tidak Langsung pada 2019 dialokasi Rp2,98 Triliun,” tutup M Zeet.

river x
Berita Terkait
Komentar
Loading...