Larangan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Tanpa Lembaga Pengawas - Netizen

Larangan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Tanpa Lembaga Pengawas

Heronimus Hero
Heronimus Hero

NETIZEN.media-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar telah memiliki aturan yang melarang alih fungsi lahan pertanian pangan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) pun diminta menetapkan hal serupa. Sayangnya, hingga kini belum ada lembaga khusus yang mengawasinya.

perdana inn 3

“Kelemahan kita, belum ada lembaga pengawasan. Bahkan tidak hanya di pertanian, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga tidak memiliki lembaga yang mengawasi khusus,” kata Heronimus Hero, Kepala Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Kalbar, ditemui di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, kemarin.

Menurut Hero, semestinya dibuatkan lembaga adhoc baru untuk mengawasi lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan, agar tidak dialihfungsikan menjadi perkebunan, properti atau lainnya.

“Sekarang pemantauan yang kita lakukan, hanya bersifat normatif. Di antaranya mengingatkan Pemerintah Kabupaten untuk mengawasinya. Selain itu, paling-paling kita mengevaluasi. Kalau ada alih fungsi, kita berikan teguran,” papar Hero.

Seperti diketahui, Provinsi Kalbar sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 (Perda 1/2018) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

Perda tersebut intinya menetapkan bahwa lahannya yang sudah ditetapkan sebagain pertanian pangan, tidak boleh dialihfungsikan untuk yang lain. “Kalau mau jual beli disilakan. Cuma peruntukannya tetap pertanian pangan,” jelas Hero.

Dalam Perda PLP2B tersebut, ungkap Hero, Provinsi hanya menetapkan sekitar 560 Ribu lahan pertanian pangan. Kabupaten diharapkan mempertegasnya dengan Perda.

“Kita minta kabupaten, sedapat mungkin total luas arealnya seperti itu. Kalau bisa lebih, disilakan. Karena kabupaten yang mempunyai wilayah, mereka yang menetapkan,” ucap Hero.

Ia mengatakan, Perda PLP2B menyebutkan insentif untuk yang mempertahankan lahan pertanian pangan dan disinsentif untuk yang mengalihfungsikan lahan pertanian pangan yang sudah ditetapkan.

Insentif yang paling dekat, ungkap Hero, Pemkab yang mempertahankan lahan pertanian pangan diprioritaskan mendapatkan program bantuan pemerintah.

“Insentif program bantuan itu kita fokuskan kepada masyarakat yang memang mempertahankan lahan pertanian pangannya,” kata Hero.

Kalau ada yang mengalihfungsikan lahan pertanian pangan, lanjut Hero, maka secara otomatis disinsentif program. Kemudian ada pidananya, di ranah kepolisian.

“Kalau memang ada langkah masyarakat yang mengalihfungsikan lahan pertanian pangan itu, akan ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku, berupa denda dan kurungan,” kata Hero.

Berita Terkait
Komentar
Loading...