Dewan Kalbar akan Panggil Tim Pembebasan Lahan Pelabuhan Internasional Kijing - Netizen

Dewan Kalbar akan Panggil Tim Pembebasan Lahan Pelabuhan Internasional Kijing

Pelabuhan
Ilustrasi-net

NETIZEN.media-Setakat ini, pembebasan lahan untuk Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalbar, masih menjadi sengketa. Pihak terkait mesti bergegas untuk menyelesaikannya.

perdana inn 3

“Akan kita panggil Tim Pembebasan Lahannya. Jangan sampai mereka lambat bekerja,” kata Subhan Nur, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalbar, kemarin.

Dia tidak merinci waktu pemanggilan tersebut. Namun diharapkan dalam waktu dekat. “Tim Pembebasan Lahan ini harus bekerja lebih proaktif, agar pembangunan Pelabuhan Internasional kita dapat berjalan lancar,” kata Subhan.

Terkait dengan rencana Pembangunan Internasional Kijing tersebut, tambah dia, Komisi I DPRD Kalbar telah mendapatkan wawasan penting dari studi bandingnya ke Provinsi Aceh belum lama ini.

Seperti diketahui, Aceh merupakan daerah otonomi khusus yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 (UU 44/1999) tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Banda Aceh.

Sesuai UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, kecamatan-kecamatan terluar Provinsi Aceh berbatasan laut dengan negara lain, seperti India dan Thailand.

Fungsi kawasan perbatasan di Aceh tersebut sangat strategis. Selain menjamin kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), juga untuk peningkatan perekonomian masyarakatanya.

Setidaknya terdapat 11 Pelabuhan di Aceh, 5 di antaranya merupakan Pelabuhan Laut Internasional (Ekspor-Impor), terdiri atas:

  1. Pelabuhan Sabang
    Dikelolah Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS).
  2. Pelabuhan Malahayati
    Dikelolah PT Pelindo I Cabang Malahayati
  3. Pelabuhan Meulaboh
    Dikelolah PT. Pelindo I Cabang Malahayati
  4. Pelabuhan Krueng Geukuh (Lhokseumawe)
    Dikelolah PT Pelindo I Cabang Lhokseumawe, dan
  5. Pelabuhan Kuala Langsa
    Dikelolah PT. Pelindo I Cabang Lhokseumawe.

“Pemerintah Aceh sebagai regulator, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di pelabuhan seluruh Aceh,” kata Subhan.

Untuk mendukung pengembangan pelabuhan laut, Pemerintah Aceh tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Operator. Baik dalam pemberian rekomendasi pengembangan pelabuhan, maupun pembangunan infrastruktur.

Subhan mengatakan, Pemerintah Aceh menerapkan sistem kerja sama dalam pengelolaan pelabuhan. “Sehingga masing-masing pihak memiliki pendapatan dari pengelolaan tersebut,” jelasnya.

Berkaca dari hasil studi banding di Aceh tersebut, Subhan menilai, Provinsi Kalbar lebih hati-hati dalam pengelolaan pelabuhan, terutama dalam regulasi ekspor impor di Pelabuhan Internasional.

“Terutama terhadap Pelabuhan Kijing yang akan menjadi pelabuhan Internasional di Kalbar, nanti akan lebih dibebaskan kepada ekspor impor,” kata Subhan.

Dalam pembangunan pelabuhan ini, kata Subhan, Pemerintah Provinsi Kalbar mesti memperkuat komitmennya dalam membangun perekonomian daerah. Harus menjadi prioritas.

“Jangan hanya memikirkan membangun tanpa disertai regulasi untuk meningkatkan perekonomian daerah,” ingat Subhan.

Berita Terkait
Komentar
Loading...