Akhirnya, Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Perubahan 2018 Ditandatangani

KUA-PPAS
Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Perubahan 2018, di Balairungsari DPRD Kalbar, Jumat (10/08/2018)

NETIZEN.media-Setelah sempat disekor beberapa kali, akhirnya Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dengan DPRD Provinsi Kalbar tentang Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2018, ditandatangani pada Jumat (10/08/2018).

Setelah penandatanganan dilakukan, paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Ermin Elviani tersebut, dilanjutkan dengan Penyampaikan Nota Pengantar Keuangan Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar terhadap RAPBD 2018.

Nota Pengantar Keuangan tersebut dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda), M Zeet Hambdy Assovie, lantaran Pj Gubernur Kalbar Doddy Riyadmadji sedang mengiktu Kongres Human Trafficking di Kuching.

M Zeet menyampaikan, agenda paripurna yang dilaksanakan ini sebagai implementasi Permendagri 33/2017 khususnya terkait jadwal penyusunan APBD Perubahan TA 2018

Dimulai dengan penyampaian KUA-PPAS APBD Perubahan TA 2018 pada 30 Juli 2018. Dilanjutkan dengan pembahasan dalam rapat gabungan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalbar pada 31 Juli serta 6 dan 9 Agustus 2018.

Dalam kesempatan tersebut, M Zeet menyampaikan, bahwa kondisi global dan nasional pada saat ini, mau tidak mau telah berdampak pada capaian pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal atau wilayah kalbar

“Lebih spesifik lagi dan bersentuhan langusung dengan penerimaan APBD Kalbar adalah terkait penurunan daya beli masyarakat terhadap kendararaan bermotor,” ungkap M Zeet.

Di sisi lain, tambah dia, pembahasan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) juga berpengaruh pula terhadap realisasi penerimaan Kalbar, terutama pada pajak penerimaan BBM kendaraan bermotor,

“Untuk mengendalikan dan mengamankan pelaksanaan APBD 2018 dan menjaga defisit APBD dalam batas yang aman, perlu dilakukan langkah-langkah konsolidasi fiskal pada komponen-komponen utama APBD,” kata M Zeet.

Langkah-langkah tersebut meliputi optimalisasi penerimaan, khususnya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi dan pengendalian belanja serta peningkatan kapasitas pembiayaan daerah.

“Hal ini diharapkan dapat lebih menjamin terlaksananya APBD Tahun Anggaran 2018 secara lebih aman dan menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka panjang. Langkahnya dituangkan ddalam pengajuan APBD Perubahan 2018,” papar M Zeet.

Sejalan dengan upaya pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, infrastrutkur, pengurangan angka kemiskinan dan mengurangi pengangguran, Pemprov Kalbar dengan keuangan yang ada, telah berupaya menyelaraskan dan mensinergikan program Pempus dengan program di daerah.

Dari pembiayaan daerah, perubahan KUA perlu dilakukan sehubungan telah selesainya audit terhadap Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017. “Berdasarkan hasil audit tersebut, diperoleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau Silpa pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp212,31 Miliar,” ungkap M Zeet.

Selaras dengan PP 58/2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, APBD Perubahan dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD.

Terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan dan antarjenis belanja, serta terjadi keadaan yang menyebabkan Silpa tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan, serta keadaan darurat, dan luar biasa.

“Mengenai penyusunan APBD Perubahan 2018, dapat Saya informasikan bahwa aspek kebijakan, strategi dan prioritas program dan kegiatan yang digunakan mengacu pada RPJMD,” papar M Zeet.

Sehingga, jelas M Zeet, perubahan ini sebatas pada penyesuaian terhadap rencana Penerimaan Daerah yang meliputi penyesuaian atau pergeseran anggaran pada kegiatan-kegiatan tertentu yang sebelumnya tidak mampu terdukung secara optimal dalam APBD murni 2018.

Adapuan pokok RAPBD TA 2018 ini terdiri atas:

  1. Pendapatan
    Pada TA 2018 semula ditargetkan Rp5,31 Triliun bertambah Rp286,13 Miliar atau 5,39 persen. Sehingga menjadi Rp5,59 triliun.
    Rinciannya:
    -PAD: semula Rp1,79 Triliun bertambah Rp280,59 Miliar menjadi Rp2,07 Triliun
    -Dana Perimbangan: semula Rp3,51 Triliun, berkurang Rp5,18 Miliar menjadi Rp3,5 Triliun.
    -Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah: semula Rp9,48 Miliar, bertambah Rp10,71 Miliar menjadi Rp20,19 Miliar
  1. Belanja
    Pada TA 2018 semula ditargetkan Rp5,43 Triliun, bertambah Rp208,43 Miliar atau 3,48 pesen. Sehingga menjadi Rp5,64 Triliun.
    Rinciannya:
    -Belanja Tidak Langsung: semula Rp2,98 Triliun, bertambah Rp320 miliar. Sehingga menjadi Rp3,3 Triliun
    -Belanja Langsung: semula Rp2,45 trilun, berkurang Rp111,57 Miliar, menjadi Rp2,34 Triliun
  1. Pembiayaan
    Pembiayaan dengan menggunakan Silpa TA 2017 sebesar Rp212,31 Miliar.
river x
Berita Terkait
Komentar
Loading...