Ini Kelompok Kontra Deklarasi #2019GantiPresiden di Pontianak

Forum Pemuda Peduli Demokrasi Kalimantan Barat menggelar konferensi pers di Canopy Center Pontianak, Sabtu (25/08/2018) siang. -Foto: Netizen.media-
Forum Pemuda Peduli Demokrasi Kota Pontianak menggelar konferensi pers di Canopy Center Pontianak, Sabtu (25/08/2018) siang. -Foto: Netizen.media-

NETIZEN.media-Forum Pemuda Peduli Demokrasi Kota Pontianak menggelar konferensi pers terkait penolakannya terhadap Deklarasi #2019GantiPresiden, di Canopy Center Pontianak, Sabtu (25/08/2018) siang.

Forum dari kubu yang berseberangan dengan Gerakan #2019GantiPresiden tersebut terdiri atas beberapa organisasi, yakni:

  1. Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi)
  2. Forum Pemuda Nusantara Kalimantan Barat
  3. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI)
  4. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
  5. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)
  6. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI)
  7. Forum Kebhinekaan Masyarakat Kalimantan Barat, dan
  8. Indonesia Bersuara Kalimantan Barat.

Di hadapan sejumlah wartawan, Ketua GMNI, Rival Aqma Rianda mengatakan, belakang ini viral #2019GantiPresiden yang sama sekali tidak produktif dan tidak bermanfaat.

“Jelas dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia hal tersebut tidak bermanfaat, bahkan berpotensi inkonstutisional, serta tidak mendidik masyarakat,” kata Rival.

Ia menduga, gerakan tersebut didukung Partai Politik (Parpol). Hal ini, tidak boleh dilakukan, karena Parpol dilarang berkampanye sebelum 23 September 2018.

“Ini bukan murni gerakan rakyat, para penegak hukum harus cepat bertindak, mengingat kontestasi politik semakin hari semakin panas,” lanjut Rival.

Hal senada juga disampaikan Ketua Indonesia Bersuara Kalbar, Najib Amrullah. Ia juga menduga gerakan tersebut diusung organisasi massa yang sudah dibubarkan pemerintah. “Yang masih sangat masif dan sistematis,” katanya.

Ia mengaku pernah melihat logo organisasi tersebut bersanding dengan logo salah satu Parpol, pada pemberitaan salah satu media. Namun tidak dirincikannya lebih jauh.

Sementara Perwakilan Forum Pemuda Peduli Demokrasi Kalimantan Barat, Abdul Wesi menambahkan, tidak ada tertulis dalam konstitusi Indonesia soal ganti Presiden.

“Persoalan ganti presiden menjadi ranah kedaulatan rakyat, otonomi rakyat, bukan intervensi dari elit politik. Rakyat harus merdeka dalam menentukan pilihan,” kata Wesi.

Ia melanjutkan, tidak boleh terjadi penggiringan opini apalagi mengarahkan penentuan pilihan. Tanda Pagar (Tagar) tersebut terus dipaksakan, dan berpotensi menimbulkan gesekan-gesekan sosial di masyarakat.

“KPU dan Bawaslu harus juga menindak gerakan yang awalnya di media sosial tetapi sudah merambah ke dunia nyata yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampaknya terjadi pembelahan di dua kubu masyarakat,” papar Wesi.

Dalam konferensi pers tersebut, Forum Pemuda Peduli Demokrasi juga menyampaikan 7 poin pernyataan sikap, yaitu:

  1. Menolak #2019GantiPresiden, karena berpotensi menimbulkan gesekan sosial yang bisa memecah belah keharmonisan masyarakat Kalimantan Barat.
  2. Mempertegas dan memperkokoh kembali nilai-nilai kebangsaan dan kesatuan demi tercapainya demokrasi Pancasila.
  3. Mendesak aparat penegak hukum dan pihak penyelenggara Pemilu menindak tegas aktor provokasi #2019GantiPresiden.
  4. Meminta kepada aparat penegak hukum untuk tidak memberikan izin Deklarasi #2019GantiPresiden.
  5. Mengimbau seluruh elemen masyarakat Kalimantan Barat untuk tidak terprovokasi serta menyebarkan isu SARA dan hoaks di Medsos.
  6. Mengecam tindakan anarkis yang dilakukan oknum Gerakan #2019GantiPresiden kepada aktivis PMII di Makasar beberapa waktu lalu.
  7. Mengimbau seluruh elemen masyarakat dan stakeholder pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat untuk tidak terprovokasi dengan Gerakan #2019GantiPresiden.
river x
Berita Terkait
Komentar
Loading...