DPRD Kalbar Siap Bantu Gubernur Midji Sisir Anggaran

Suriansyah
Suriansyah

NETIZEN.media-Melalui akun Facebooknya, Gubernur Kalbar, Sutarmidji menyampaikan langkahnya untuk memangkas biaya perjalanan dinas dan pemeliharaan kendaraan dinas. Langkah untuk efisiensi anggaran tersebut disambut baik DPRD Provinsi Kalbar.

Bahkan DPRD Kalbar akan membantu Midji untuk menyisir, mana saja anggaran yang masih bisa diefisiensikan. “Saya rasa masih cukup banyak pos-pos biaya yang masih bisa diefisiensikan,” kata Suriansyah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar kepada wartawan, Minggu (16/09/2018).

Berikut postingan Gubernur Sutarmidji melalui akun Facebooknya @Bang Madji pada 15 September 2018 terkait efisiensi anggaran tersebut:

http://www.facebook.com/story.php?story_fbid=740318546315224&id=280347355645681

Postingan serupa juga dimuat di Instagram pada keesokan harinya. Keduanya sama-sama mendapat tanggapan luar biasa di warganet. Bahkan sampai sekarang.

Dalam postingannya itu, Midji mengaku kaget mendapati kenyataan ketika memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) di hari keduanya masuk kantor.

Karena sebagian besar dinas dan badan hampir tidak mengakomodir visi dan misinya bersama Ria Norsan, dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran (TA) 2019.

Lebih mengagetkannya lagi, total biaya perjalanan dinas mencapai Rp220-an Miliar. Tidak kalah mengagetkan, ternyata terdapat 1216 mobil dinas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar.

Midji pun memutuskan untuk memangkas biaya perjalanan dinas dan mobil dinas itu. Masing-masing 50 persen. Dialihkan untuk pendidikan gratis SMA/SMK Negeri. Maka tunailah satu janji kampanyenya.

DPRD Provinsi Kalbar jelas saja mengapresiasi langkah Midji tersebut. Lantaran pemangkasan yang dilakukan Midji itu cukup fantastis, mencapai 50 persen. Sangat jitu untuk merealisasikan program prioritas.

Wakil Ketua DPRD Suriansyah mengatakan, pendidikan gratis SMA/SMK Negeri yang diprioritaskan Sutarmidji dan Ria Norsan, dalam artian untuk biaya SPP siswa, setidaknya memerlukan biaya lebih dari Rp100 Miliar, namun di bawah Rp200 Miliar.

Biaya sebesar itu akan ditutupi dengan pemangkasan biaya perjalanan dinas yang mencapai 50 persen. “Dalam RAPBD 2019, untuk perjalanan dinas dialokasikan Rp220 Miliar. Beliau (Midji-red) akan memotong 50 persennya. Sehingga didapat efisiensi Rp110 Miliar,” jelas Suriansyah.

Namun, ingat Suriansyah, pemangkasan terhadap perjalanan dinas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut tidak bisa diperlakukan sama dengan perjalanan dinas di DPRD Provinsi Kalbar.

Perjalanan dinas DPRD merupakan amanat Undang-Undang (UU), Permendagri, dan Tata Tertib DPRD. Misalnya, setiap pembahasan Perda, APBD, Komisi diharuskan konsultasi ke Kemendagri atau Kementerian dan Lembaga terkait.

Dilengkapi pula dengan studi banding ke daerah lain. “Terhadap hal ini tidak bisa diefisiensi. Masyarakat jangan salah menduga terkait hal ini,” harap Suriansyah.

Selain perjalanan dinas di OPD, Gubernur Midji juga akan memangkas 50 persen biaya 1216 mobil dinas. “Didapatlah efisiensi biaya sekitar Rp150 sampai Rp160 Miliar,” rinci Suriansyah.

Dari pemangkasan dua item ini, diperoleh sekitar Rp270 Miliar. Sudah melebihi proyeksi biaya untuk pendidikan gratis SMA/SMK Negeri se-Kalbar.

“Tentu kami di DPRD menyambut baik dan mendukung upaya Gubernur baru kita ini untuk efisiensi anggaran. Begitu juga seandainya dilakukan lelang terhadap 1216 mobil dinas itu, tentu kami akan sangat mendukung,” ucap Suriansyah.

Ia menilai, mobil dinas Pemprov Kalbar tersebut cukup banyak yang sudah tidak layak pakai, kurang prioritas dan disalahgunakan. Misalnya untuk kepentingan di luar kedinasan.

Penyalahgunaan kendaraan dinas tersebut, tentunya menyebabkan pemborosan, baik dari sisi pemeliharaan maupun operasionalnya. “Kalau sebagian dilelang, tentu menambah pemasukan bagi Pemprov Kalbar,” kata Suriansyah.

Selain itu, lanjut Suriansyah, masih cukup banyak pos anggaran yang bisa diefisiensikan. Di antaranya, honorarium bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi panitia kegiatan, seperti acara 17-an dan lainnya.

Ia menilai honorarium itu bisa ditiadakan untuk efisiensi anggaran. Karena pada dasarnya apa yang dilakukan ASN dalam jam kerjanya sudah terbayar dalam gaji pokok, tunjangan jabatan, kinerja, kesejahteraan, lauk pauk dan lainnya.
“Saya rasa, kalau diteliti lebih lanjut, masih akan ada biaya yang masih bisa efisiensikan. Untuk itu, kami dalam rapat Badan Anggaran (Banggar), Komisi-komisi di DPRD, akan membantu Gubernur untuk menyisirnya lebih dalam lagi,” papar Suriansyah.

Sehingga, jelas dia, dana-dana hasil efisiensi tersebut dapat digunakan Midji-Norsan untuk membiayai program-program unggulannya. “Hal ini akan mempercepat pembangunan di Kalbar,” harap Suriansyah.

river x
Berita Terkait
Komentar
Loading...