Kota Pontianak Terapkan Meterisasi PPJU

Plt Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menandatangani MoU Pemungutan PPJU, dengan PT PLN (Persero) Area Pontianak, di Hotel Mercure Pontianak, Rabu (10/10/2018). -Foto: Humas Pemkot Pontianak-
Plt Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menandatangani MoU Pemungutan PPJU, dengan PT PLN (Persero) Area Pontianak, di Hotel Mercure Pontianak, Rabu (10/10/2018). -Foto: Humas Pemkot Pontianak-

NETIZEN.media-Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menerapkan meterisasi Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU). Masyarakat atau pelanggan PT PLN (Persero) Area Pontianak yang membayarnya, yakni 9 persen dari pemakaian kWh listrik.

“Perolehan PPJU kita targetkan Rp70 Miliar per tahun. Akan meningkat setiap tahunnya,” kata Edi Rusdi Kamtono, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Pontianak, usai Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Pemungutan PPJU, dengan PT PLN (Persero) Area Pontianak, di Hotel Mercure Pontianak, Rabu (10/10/2018).

PPJU ini, jelas Edi, dipungut PLN (ketika pelanggan membayar tagihan listrik atau mengisi voucher listriknya), kemudian ditransfer ke rekening Pemkot Pontianak.

Selain kerja sama untuk memungut PPJU ini, kata Edi, Pemkot Pontianak juga menjalin kerjasama dengan PLN untuk menata ulang kawasan-kawasan PJU yang belum memiliki meteran.

Saat ini, dari PJU yang sudah ada, baru 46 persen yang menggunakan meteran. Selebihnya masih menggunakan metode abonemen. “Kita akan terapkan meterisasi di setiap PJU, supaya lebih jelas berapa pemakaian listriknya,” ujarnya.

Kerjasama juga terkait kawasan-kawasan yang belum memiliki PJU. Pemasangannya didasarkan pada skala prioritas, misalnya di jalan-jalan protokol, pusat keramaian, daerah perdagangan, Rumah Sakit, perkantoran, sekolah atau kawasan pendidikan, serta persimpangan jalan.

Setelah titik tersebut memiliki PJU, barulah Pemkot dan PLN Pontianak menyasar kawasan-kawasan perumahan. “Kita juga akan menata ulang kabel-kabel PJU dengan handal dan berkualitas baik,” ujar Edi.

Lantaran saat ini, ungkap dia, masih banyak kabel PJU yang penempatannya terkesan serabutan. Sehingga perlu ditata agar rapi dan tidak merusak estetika Kota Pontianak.

Di tempat yang sama, Manager PT PLN (Persero) Area Pontianak, Ari Prasetyo Nugroho menerangkan, kerjasama pemungutan PPJU ini telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). “Bahwa setiap pemakaian energi listrik akan dikenakan PPJU. Dan ini otomatis kami setor ke Pemda masing-masing, termasuk Pemkot Pontianak,” tuturnya.

Penandatanganan MoU ini, kata Ari, untuk memperpanjang perjanjian yang sebelum sudah dilakukan. Didasarkan pada Perda yang telah diterbitkan Pemkot Pontianak. “Supaya jelas prosesnya, setiap bulan kami secara otomatis akan mengirimkan penerimaan pajak dari masyarakat pelanggan PLN ke Pemda,” terangnya.

Ari menjelaskan, perolehan PPJU tersebut dihimpun menggunakan sistem penagihan untuk kemudian otomatis disetor setiap bulan ke rekening-rekening Pemda. “Besarannya berbeda setiap daerah, tergantung jumlah pelanggannya dan jumlah kWh yang digunakan pelanggan,” katanya.

Persentase pemungutan PPJU masing-masing daerah, lanjut dia, bervariasi tergantung ketentuan yang diterbitkan Pemda setempat. Maksimum 10 persen dari pemakaian kWh.

Perolehan PPJU Kota Pontianak, ungkap Ari, nilainya cukup besar. Saat ini saja tercatat Rp6 Miliar per bulan. “Mudah-mudahan tahun ini perolehan PPJU bisa mencapai Rp70 Miliar per tahunnya,” harapnya.

“Pajak-pajak ini tentunya sangat bermanfaat bagi pemda untuk pembangunan daerahnya, baik itu sarana maupun prasarana peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Ari.

river x
Berita Terkait
Komentar
Loading...