Lika-liku Sebidang Tanah di Jalan Suprapto II Dalam

Lahan 435 meter persegi di Jalan Soeprapto II Dalam Pontianak
Lahan 435 meter persegi di Jalan Soeprapto II Dalam Pontianak yang masih sengketa sejak 2001 sampai sekarang.

NETIZEN.media-Permasalahan lahan seluas 435 Meter Persegi di Jalan Soeprapto II Dalam, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Kota, tidak kunjung menemukan titik terang sejak 2001 hingga sekarang.

Pejabat terkait sudah silih berganti, namun pembeli lahan di kawasan elit Kota Pontianak itu, Winata Gunawan, tidak kunjung mendapatkan haknya. Bahkan cenderung sangat dirugikan atas permasalahan yang seakan sengaja digulir-gulirkan tanpa ujung.

Berikut kronologis permasalahan lahan tersebut, sebagaimana disampaikan Winata Gunawan alias Gow Siau Tjhai kepada Menteri Agraria Cq Dirjen Penanganan Agraria, Pemanfatan Ruang dan Tanah, pada 18 Maret 2018:

  1. Berdasarkan Surat Rekomendasi Wali Kota Pontianak No.590/590/TP tanggal 16 Agustus 2001, Kantor Pertanahan Kota Pontianak menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.1781/Parit Tokaya pada 5 Agustus 2001 seluas 435 Meter Persegi atas nama Hatawan Lizar.
  2. Pada 17 Oktober 2001, lahan tersebut dihibahkan kepada Lius Sunardi berdasarkan Akta Hibah No.616/PTK/Selatan/2001.
  3. Pada 29 Oktober 2001, Kepala Kantor Pertanahan digugat Arifin Hasan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Perkaranya sampai tingkat Kasasi pada 2003. Kemudian pada 22 Maret 2005 keluarlah putusan bahwa Hak Milik No.1781/Parit Tokaya 5 Oktober 2001 (sertifikat Hatawan Lizar) sah menurut hukum.
  4. Pada 1 November 2002, Wali Kota Pontianak menyatakan rekomendasinya (yang dijadikan dasar pembuatan sertifikat lahan Hatawan Lizar) cacat hukum dan dinyatakan batal. Kemudian meminta Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalbar dan Kantor Pertanahan Pontianak membatalkan Sertifikat HGB No.1781/Parit Tokaya yang dikantongi Hatawan Lizar.
  5. Kanwil BPN Kalbar pun mengamini permintaan Wali Kota Pontianak tersebut untuk membatalkan sertifikat Hatawan Lizar.
  6. Lius Sunardi selaku penerima hibah dari Hatawan Lizar pun menggugat Wali Kota Pontianak, Kanwil BPN Kalbar dan Kantor Pertanahan Kota Pontianak pada 2007.
  7. Gugatan Lius Sunardi itu sampai ke tingkat Kasasi. Kemudian Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa Sertifikat Hatawan Lizar itu sah menurut hukum dan tidak berada di Fasilitas Umjm (Fasum).
  8. Berdasarkan putusan MA tersebut, Hatawan Lizar (Pemilik Sertifikat), Lius Sunardi (Penerima Hibah) dan Winata Gunawan (Pembeli Lahan) berkali-kali meminta Kantor Pertanahan Kota Pontianak dan Kanwil BPN Kalbar dapat memroses administrasi peralihan kepemilikan lahan tersebut. Namun hanya mendapat tanggapan “berkas sedang dipelajari”. Sampai sekitar 2 tahun.
  9. Kemudian pada 2012, warga di sekitar lokasi HGB No.1781/Parit Tokaya, Hasan Kasim dkk menggugat Hatawan Lizar, Lius Sunardi, Winata Gunawan serta instansi terkait, ke Pengadilan Negeri (PN) Pontianak.
  10. Pada 26 September 2013, PN Pontianak memutuskan Hasan Kasim dkk (Penggugat) mempunyai Hak Servitut terhadap lahan HGB No.1781/Parit Tokaya dan memutuskan lahan seluas 435 Meter Persegi tersebut merupakan Fasilitas Umum. (Saat ini masih di tingkat Kasasi).
  11. Hatawan Lizar, Lius Sunardi dan Winata Gunawan pun mempertanyakan kembali putusan MA ihwal sertifikat yang sudah dikantongi Hatawan Lizar tersebut. Namun Kanwil BPN Kalbar Kantor Pertanahan Nasional tidak dapat melaksanakannya, karena adanya gugatan Hasan Kasim dkk di PN Pontianak tersebut, gugatan yang muncul sekitar 2 tahun setelah putusan MA tersebut.
  12. Pada 2015, Winata Gunawan pun mempertanyakan ulah Kanwil BPN Kalbar dan Kantor Pertanahan Kota Pontianak (yang tidak menjalankan putusan MA) itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak.
  13. Pada 26 Februari 2015 PTUN Pontianak menyurati Kanwil BPN Kalbar dan Kantor Pertanahan Kota Pontianak agar menjalankan putusan MA tersebut.
  14. Kendati sudah mendapat instruksi dari PTUN Pontianak, hingga kinj Kanwil BPN Kalbar dan Kantor Pertanahan Kota Pontianak ogah menjalankan putusan MA tersebut. Alasannya, masih ada gugatan warga (Hasan Kasim dkk) di PN Pontianak.

Terkait permasalahan ini pihak Winata Gunawan pun menemukan beberapa kejanggalan. Di antaranya:

  1. Putusan MA pada 2010 terhadap Sertifikat HGB No.1781/Parit Tokaya atas nama Hatawan Lizar mesti dilaksanakan paling lama 60 hari kerja. Tetapi hingga dua tahun berikutnya Kanwil BPN Kalbar dan Kantor Pertanahan Kota Pontianak tidak melaksanakannya.
  2. Setelah “mangkrak” tanpa sebab hingga dua tahun itu, muncullah warga yang menggugat ke PN Pontianak, Hasan Kasim dkk (atas dasar hak servitut). Alhasil, ini pun dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan putusan MA.
  3. PTUN Pontianak pun sudah menyatakan kalau Putusan MA itu mempunyai kekuatan ekskutorial dan bersifat erga nomes yang tidak hanya mengikat para pihak dalam perkara ini, tetapi juga pihak di luar perkara, termasuk Hasan Kasim dkk.
  4. Gugatan Hasan Kasim dkk ke PN Pontianak bukan hak atas lahan HGB No.1781/Parit Tokaya (yang sudah dihibahkan Hatawan Lizar ke Lius Sunardi dan dibeli Winata Gunawan). Melainkan gugatan warga lingkungan terhadap akses mereka. Makanya PN Pontianak menyatakan mereka mempunyai hak servitut.

Hak servitut dimaksud merupakan suatu beban yang diletakkan di atas pekarangan untuk pekarangan lain yang berbatasan. Hal ini dapat diselesaikan dengan mengatur akses sesuai Tata Ruang Kota Pontianak.

Kanwil BPN Kalbar sudah memberikan alasannya yang enggan mencabut pembatalan sertifikat atas Hatawan Lizar, yakni karena adanya gugatan warga di PN Pontianak. (Baca di sini)

Namun, Badan Pertanahan Kota Pontianak ketika didatangi NETIZEN.media baru-baru ini, enggan memberikan keterangan, kecuali hanya kepada yang pihak yang berperkara dalam masalah lahan HGB No.1781/Parit Tokaya di Jalan Soeprapto II Dalam tersebut.

river x
Berita Terkait
Komentar
Loading...