BEM Untan Pontianak: Pemerintahan Jokowi-JK Gagal

BEM Untan Pontianak berunjukrasa di Tugu Digulis, Senin (29/10/2018). -Foto: Netizen.media-
BEM Untan Pontianak berunjukrasa di Tugu Digulis, Senin (29/10/2018). -Foto: Netizen.media-

NETIZEN.media-Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak menggelar demonstrasi di Tugu Digulis, satu hari setelah Hari Sumpah Pemuda, Senin (29/10/2018) sekitar pukul 16.15 WIB.

Aksi yang mengusung tema “Sumpah yang Terlupakan” itu, dimanfaatkan para mahasiswa tersebut untuk melantangkan kritikannya terhadap pemerintahan Jokowi-JK.

Koordinator Aksi sekaligus Menteri Kajian Strategi dan Pergerakan BEM Untan Pontianak 2018, Muhammad Agustiar Akbar, dalam orasinya nampak begitu berapi-api.

BEM Untan Pontianak berunjukrasa di Tugu Digulis, Senin (29/10/2018). -Foto: Netizen.media-

Dikatakannya, 90 tahun silam, tepat pada 28 Oktober 1928 pemuda berkumpul menghadirkan energi maha dahsyat, berteriak dengan lantang mengikrarkan Sumpah Pemuda.

“Mereka berkumpul dan bersatu untuk sebuah cita-cita, yaitu memerdekakan sesuatu yang amat dinantikan seluruh rakyat Indonesia,” teriak Agustiar lantang.

Hari ini, momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda itu menjadi hari kebangkitan pemuda intelek, kritis, berani, dan totalitas dalam langkah nyata menyuarakan suara rakyat atas krisis keberpihakan yang terjadi di negeri ini.

“Kami mengutarakan secara umum keresahan dari masyarakat terkait dengan kinerja kepemimpinan Jokowi-JK selama 4 tahun ini,” kata Agustiar.

BEM Untan Pontianak selaku Koordinator BEM se-KaltengBar, dengan tegas menyatakan bahwa pemerintahan yang dipimpin Jokowi-JK gagal. “Gagal membuat iklim yang kondusif di negara ini, gagal menjalankan janji-janjinya, dan lain sebagainya,” tegas Agustiar.

Berangkat dari semangat Sumpah Pemuda, BEM Untan Pontianak pun menyampaikan tuntutannya kepada pemerintahan Jokowi-JK, yakni:

  1. Penuhi 20 persen anggaran pendidikan di seluruh Indonesia sesuai amanat UUD dan tingkatkan kesejahteraan guru.
  2. Hentikan campur tangan negara dalam hal ini Menristekdiksi dalam upaya mengakhiri demokrasi kampus.
  3. Menjamin kesejahteraan nasional yang berkelanjutan, terjangkau, bermutu dan berkeadilan sesuai dengan amanat UU 23/1992.
  4. Wujudkan kesejahteraan nelayan dengan menerapkan program proses maritim Indonesia.
  5. Berantas mafia pertanian dan wujudkan swesembada pangan.
  6. Tegas dalam mengimplementasi revolusi mental dalam membuat payung hukum perilaku LGBT dan membuat regulasi.
  7. Laksanakan agenda pemberantasan korupsi dan mafia hukum demi terciptanya keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan.
  8. Wujudkan pembangunan infrastruktur yang berpihak pada rakyat kecil.
  9. Menuntut pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan mengevaluasi segala kebijakan ekonomi yang tidak prorakyat.
  10. Menuntut pemerintah untuk menghentikan perusahaan-perusahaan dan ekspansi lingkungan yang merugikan rakyat.
river x
Berita Terkait
Komentar
Loading...