Ramai Tak Sampaikan LHKPN Karena Malas

Suriansyah
Suriansyah

NETIZEN.media-Menjelang akhir 2018 ini, hanya 8 dari 65 Anggota DPRD Provinsi Kalbar yang sudah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Ternyata penyebabnya, hanya karena yang bersangkutan malas.

“Tidak ada kendala, karena kemalasan saja. Dianggap membebani,” ungkap Suriansyah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, ditemui NETIZEN.media di ruang kerjanya, Jumat (02/11/2018).

Suriansyah merupakan salah seorang dari 8 Legislator Kalbar yang sudah menyusun dan menyampaikan LHKPN ke KPK-RI, serta dinyatakan lengkap.

“Ada beberapa (Anggota DPRD Kalbar-red) yang sudah menyampaikan, tetapi belum dinyatakan lengkap. Itu harus dilengkapi dalam dua pekan ini,” kata Suriansyah.

Selain 8 orang atau 12 persen Anggota DPRD Provinsi Kalbar itu, yang belum sama sekali menyusun dan menyampaikan LHKPN mencapai 57 orang. “Itu menjadi beban mereka sendiri. Mereka berisiko secara hukum,” tutur Suriansyah.

Lantaran sebagian besar para wakil rakyat ini belum menyampaikan LHKPN, Pimpinan DPRD Provinsi Kalbar pun menghadirkan Spesialis Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK-RI untuk mensosialisasikan kewajiban penyelenggara ini.

Keempat Pimpinan DPRD Provinsi Kalbar (ka-ki: Suriansyah, Ermin Elviani, Suma Jenny Heryanti, dan M Kebing L) bersama dua Spesialis Pendaftaran dan Pemeriksan LHKPN KPK-RI, ketika memulai sosialisasi e-LHKPN di Balairungsari DPRD Kalbar, Jumat (02/11/2018). -Foto: Humas DPRD Kalbar-
Keempat Pimpinan DPRD Provinsi Kalbar (ka-ki: Suriansyah, Ermin Elviani, Suma Jenny Heryanti, dan M Kebing L) bersama dua Spesialis Pendaftaran dan Pemeriksan LHKPN KPK-RI, ketika memulai sosialisasi e-LHKPN di Balairungsari DPRD Kalbar, Jumat (02/11/2018). -Foto: Humas DPRD Kalbar-

Suriansyah menjelaskan, penyampaikan LHKPN merupakan kewajiban bagi penyelenggara negara sesuai Pasal 4 Peraturan KPK-RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

“Dalam Pasal 1 ayat (2) peraturan tersebut, Anggota DPRD dikategorikan sebagai penyelenggara negara. Sehingga wajib menyusun dan menyerahkan LHKPN setiap tahun atas harta kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai 31 Desember,” terang Suriansyah.

Ketua DPD Partai Gerindra Kalbar ini menambahkan, kewajiban menyerahkan LHKPN tersebut pada saat diangkat sebagai penyelenggara negara kali pertama menjabat, pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan, atau pensiun.

Suriansyah mengatakan, tahun ini sudah hampir berakhir. Makanya, Anggota DPRD Provinsi Kalbar yang belum menyerahkan LHKPN diberikan waktu dua pekan untuk menyelesaikan kewajibannya.

Ia mengingatkan, bagi Anggota DPRD Provinsi Kalbar yang kembali bertarung pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, kemudian terpilih, tidak akan bisa dilantik kalau tidak menyampaikan LHKPN ke KPK-RI.

“Satu bulan setelah Pemilu Serentak 2019, wajib menyusun dan menyampaikan LHKPN. Kalau tidak, maka tidak akan dilantik pada 1 Oktober 2019,” tutup Suriansyah.

river x
Berita Terkait
Komentar
Loading...