Usulkan Perda Tambang, Ini Alasan Fraksi PDIP…

Thomas Aleksander
Thomas Aleksander

NETIZEN.media-Selain sebagai landasan Gubernur Kalbar untuk menjalankan kewenangannya seperti yang diamanatkan UU 23/2014, Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, juga untuk menjawab berbagai persoalan di tengah masyarakat, seputar pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA).

“Pertambangan ini kewenangannya secara de facto dan de jure di tangan Gubernur. Namun penjabarannya belum ada, makanya kita mengusulkan Perda ini,” jelas Thomas Aleksander, Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalbar, ditemui usai Rapat Panitia Khusus (Pansus), di Ruang Serbaguna, Senin (05/11/2018).

Fraksi PDI Perjuangan menelaah, seharusnya memang ada Perda Pertambangan, selain sebagai payung hukum bagi Gubernur, juga paling tidak mengakomodir keinginan masyarakat Kalbar.

Permasalahan-permasalahan atau konflik seputar pertambangan yang muncul di kabupaten/kota, menurut Thomas, mungkin bisa diminimalisir melalui penerbitan Perda ini.

“Sekurang-kurangnya menjadi kekuatan bagi masyarakat yang mungkin ingin mengajukan SITU atau SIUP untuk Galian C, seperti kuari, batu-batuan atau lainnya,” harap Thomas.

Mengenai kawasan mana saja yang menjadi pertambangan, tentunya akan disesuaikan dengan regulasi yang sudah ada. Di antaranya Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalbar.

Thomas mengungkapkan, dalam RTRWP itu sudah direncanakan mana saja kawasan adat, pertambangan, hutan lindung, taman nasional, konservasi dan lainya. “Semuanya diharapkan tidak berbenturan dan saling merugikan di tingkat masyarakat,” katanya.

Anggota Pansus Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara ini mengatakan, dalam pembahasan Raperda ini, tentunya mengedepankan prinsip-prinsip kehati-hatian. Supaya tidak muncul permasalahan besar di kemudian hari. “Jadi tidak harus disahkan menjadi Perda pada tahun ini,” ucap Thomas.

Selama pembahasan Raperda, tambah dia, tentunya beberapa hal akan dilakukan. Di antaranya mendengarkan pendapat masyarakat (public hearing), studi banding ke daerah yang sudah mempunyai Perda serupa, survei atau melihat situasi dan kondisi daerah.

“Berbagai langkah tersebut tentunya untuk mempertajam draf Raperda ini, sebelum disahkan menjadi Perda. Agar bisa diterapkan dengan baik ke depannya,” papar Thomas.

river x
Berita Terkait
Komentar
Loading...