Pusat Mesti Evaluasi Regulasi Seleksi CASN untuk Daerah

rekrutmen casn
Ilustrasi

NETIZEN.media-Tingginya ambang batas (passing grade) nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2018 dengan skor 298 yang berlaku nasional, merontokkan asa putra-putri daerah untuk menjadi abdi negara.

Passing grade ini hanya menjadi masalah bagi daerah. Banyak yang tidak lolos. Jelas sekali daerah yang dirugikan. Pusat hendaknya mengevaluasi regulasi ini,” kata Subhan Nur, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalbar, ditemui di ruang kerjanya, Kamis (08/11/2018).

Subhan Nur
Subhan Nur

Passing grade tersebut tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2017 (PermenPAN-RB 22/2017).

Tes SKD CASN 2018 dimaksud terdiri atas 3 materi, yakni: 

  1. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK): 35 soal (75 poin)
  2. Tes Intelegensi Umum (TIU): 30 soal (80 poin)
  3. Tes Karakteristik Pribadi (TKP): 35 soal (143 poin).

Sehingga total 100 soal yang harus dikerjakan pelamar yang sudah lolos seleksi administrasi CASN, hanya dalam 90 menit (54 detik per soal).

Untuk mencapai passing grade 298 poin, peserta tes CASN setidaknya harus benar menjawab 15 soal TWK, 16 soal TIU, dan semua soal TKP.

Beratnya untuk mencapai skor 298 tersebut, menyebabkan sebagian besar peserta SKD CASN di Provinsi Kalbar tidak lolos. Misalnya di Kabupaten Kubu Raya yang lolos hanya 21 orang.

Demikian pula dengan Kabupaten Melawi yang hanya 65 orang yang lolos. Kabupaten lainnya di Kalbar juga mengalami hal serupa. Jauh dari kuota daerah masing-masing.

Karena banyaknya yang tidak lolos, masing-masing Bupati sampai melayangkan surat ke MenPAN-RB, berharap mendapatkan solusi untuk memenuhi kuota daerah yang juga ditentukan pusat.

Menyikapi permasalahan yang merugikan daerah ini, Subhan berharap MenPAN-RB mengevaluasi regulasi penerimaan CASN tersebut. Karena kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) setiap daerah itu berbeda-beda.

“Kalau di Jawa, kita akui SDM-nya lebih berkualitas. Tentunya berbeda dengan di Kalbar, Papua, dan lainnya yang di luar Jawa. Perbedaan ini menyangkut kondisi infrastruktur pendidikan yang masih jauh dibanding Jawa,” jelas Subhan.

Aturan mengenai penerimaan CASN, menurut Subhan, harusnya menyesuaikan dengan kondisi daerah. Karena bagaimana pun juga putra-putri daerah harus mendapatkan prioritas untuk memberikan pelayanan publik di daerahnya masing-masing.

“Kita (putra-putri daerah) mempunyai hak di daerah ini. Kita juga pemilik NKRI. Apakah kalau kita memakai pegawai dari daerah ini tidak NKRI, kan itu salah besar,” tegas Subhan.

Regulasi yang berlaku saat ini, tambah dia, seolah-olah hanya demi kepentingan pusat, mengabaikan kepentingan daerah. “Padahal NKRI ini tercipta karena adanya orang-orang daerah,” kata Subhan.

Dia mengaku sangat mendukung atas aspirasi masyarakat yang mengeluhkan passing grade SKD CASN tersebut.  “Cuma masalahnya ini kewenangan pusat. Ini yang menjadi kendala. Kalaulah di Gubernur, tentu kita akan memanggilnya,” ujar Subhan.

Berlakunya regulasi yang merugikan daerah ini, membuat Subhan mempertanyakan konsistensi pusat. “Padahal dulu itu sudah bagus. Kenapa sekarang ibarat kepentingan pusat saja yang dipikirkan,” sesalnya.

river x
Berita Terkait
Komentar
Loading...