Kok Refresif Hanya Terhadap #2019GantiPresiden

Mengusik Rasa Keadilan

Suriansyah
Suriansyah

NETIZEN.media-Pemakai kaos #2019GantiPresiden di-sweeping, inisiator gerakan masyarakat ini pun dipersekusi. Diperparah lagi dengan ulah Polri yang membubarkan atau tidak mengizinkan deklarasi kubu yang menginginkan presiden baru ini.

“Kami menyesalkan tindakan Kepolisian yang refresif terhadap masyarakat yang menyalurkan aspirasinya, menyampaikan dan mendeklarasikan Gerakan #2019GantiPresiden,” kata Suriansyah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, ditemui di ruang kerjanya, Rabu (29/08/2018).

Pembubaran atau pembatalan Deklarasi Gerakan #2019GantiPresiden hanya karena dianggap sebagai tindakan makar, menurut Suriansyah, sangat tidak tepat. “(Makar) itu hanya penafsiran sepihak dari Kepolisian,” katanya.

Para ahli yang berafiliasi dengan pemerintah sekarang, kata Suriansyah, memang menganggap #2019GantiPresiden itu sebagai gerakan makar. Tetapi, banyak juga ahli yang menilai itu bukan makar, dan tidak membahayakan. “Jadi soal makar atau tidak, itu sesuatu yang masih diperdebatkan,” jelasnya.

Kepolisian tidak boleh mengklaim bahwa penafsiran merekalah yang paling benar. Karena banyak juga yang menganggap kalau #2019GantiPresiden itu bukan makar.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun, kata Suriansyah, tidak menilai #2019GantiPresiden itu sebagai kampanye. “Itu sesuatu penyampaian aspirasi di muka umum yang dilindungi Undang-Undang,” ujarnya.

Penyampaian aspirasi serupa, ungkap Suriansyah, juga banyak terjadi di negeri ini, seperti #Jokowi2Periode yang bahkan dihadiri Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). “Itu sah-sah saja. Pendukung #2019GantiPresiden tidak melakukan persekusi,” katanya.

Namun, ketika deklarasi #Jokowi2Periode tidak ada pembubaran oleh Polri seperti yang dilakukan terhadap Deklarasi #2019GantiPresiden. “Itu kan aneh, rasa keadilan masyarakat terusik oleh sikap Polri yang seperti itu. Hal ini tentu sangat disesalkan,” ucap Suriansyah.

Ia menegaskan, #2019GantiPresiden itu merupakan suatu gerakan yang memiliki inisiator. “Penggeraknya ini terbukti tidak bisa ditangkap di tingkat pusat, lalu kenapa di daerah harus dicegah,” sesal Suriansyah.

Polri atau pemerintah tidak bisa juga membatasi Gerakan #2019GantiPresiden hanya boleh dilakukan pada April 2019 atau masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang. “Sebelum masa kampanye pun, dinamika seperti itu sudah pasti ada,” ujar Suriansyah.

Lantaran dalam sistem perpolitikan di Indonesia ini, lanjut Suriansyah, persyaratan untuk pencalonan presiden sangat ketat. Sehingga hanya memungkinkan dua pasang Calon Presiden (Capres). Sudah barang tentu akan membuat rakyat Indonesia menjadi dua kubu, yakni ingin #2019GantiPresiden dan #Jokowi2Periode.

Baik pendukung #2019GantiPresiden maupun #Jokowi2Periode sah-sah saja mendeklarasikan diri, karena merupakan aspirasi masyarakat sebagai dinamika menjelang Pilpres 2019.

“Itu sebagai suatu yang wajar. Terpenting tidak ada pelanggaran hukum di situ. Tidak ada benturan antara kedua pihak. Kepolisian harus berada di tengah-tengah. Kalau itu dilakukan, niscaya masyarakat akan mengapresiasi Kepolisian,” papar Suriansyah.

Ia mengingatkan, apabila tindakan-tindakan penolakan, pembubaran atau tidak memberikan izin hanya diberlakukan pada salah satu kubu, seperti yang selama ini terjadi terhadap pendukung #2019GantiPresiden, dikhawatirkan masyarakat akan bertindak lebih agresif untuk mencari keadilan.

Bahkan bila selalu mendapat perlakuan tidak adil dari pemerintah atau aparat penegak hukum, bukan tidak mungkin mereka akan anarkis, dan berujung pada kerusuhan. “Hal tersebut tentu sangat tidak kita inginkan,” tegas Suriansyah.

river x
Berita Terkait
Komentar
Loading...