Untuk Sutopo Purwo Nugroho, Ini Pernyataan Sikap Aliansi Masyarakat Dayak Kalbar

Ketua Sekber, Yosep Oendoen membacakan pernyataan sikap Aliansi Masyarakat Dayak Kalbar, di DPRD Kalbar, Kamis (30/08/2018). -Foto: Netizen.media-
Ketua Sekberkesda Kalbar, Yosep Oendoen membacakan pernyataan sikap Aliansi Masyarakat Dayak Kalbar, di DPRD Kalbar, Kamis (30/08/2018). -Foto: Netizen.media-

NETIZEN.media-Dengan mengenakan pakaian dan atribut Dayak serta poster, ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Dayak Kalbar, mendatangi DPRD Provinsi Kalbar, Kamis (30/08/2018).

Reaksi mereka ini merupakan buntut pernyataan Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, yang menuding gawai serentak sebagai penyebab bencana kabut asap.

Berikut 5 Pernyataan Sikap Aliansi Masyarakat Dayak Kalbar terkait tundingan Sutopo, seperti yang dibacakan Ketua Sekretariat Bersama Kesenian Dayak (Sekberkesda) Kalbar, Yosep Oendoen:

  1. Masyarakat Dayak tidak bermukim di lahan gambut yang selama ini menjadi tempat yang sering dilanda kebakaran. Suku Dayak pada umumnya bermukim dan melakukan aktivitas pertanian tradisional di lahan kering dan membuka lahan dengan sistem bakar berdasarkan kearifan lokal dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
  2. Mendesak Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, untuk mencabut pernyataan tersebut dan meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Dayak, baik melalui media lokal maupun nasional. Karena pernyataan tersebut sama sekali tidak memiliki relevansi dengan gawai serentak, yang dalam tatanan kehidupan masyarakat Dayak merupakan pesta ritual syukuran sesudah panen padi. Sehingga tidak ada kaitannya dengan membuka lahan dengan sistem bakar yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut yanh menimbulkan kabut asap pada musim kemarau di Provinsi Kalimantan Barat periode Juli-Agustus 2018.
  3. Meminta Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho lebih dapat menghormati kearifan lokal masyarakat Dayak, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
  4. Menuntut agar Sutopo Purwo Nugroho yang terhormat, untuk dapat hadir di Pengadilan Adat Dayak di Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Untuk diadili secara adat-istiadat dan Hukum Adat Dayak paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat ini diterima. Karena pernyataan yang bersangkutan dianggap telah meresahkan, dan merendahkan harkat dan martabat masyarakat Dayak.
  5. Kami tegaskan dan mengingatkan kepada pihak manapun agar tidak mudah mengeluarkan pernyataan serupa, yang dapat mendeskreditkan masyarakat Dayak.
river x
Berita Terkait
Komentar
Loading...