Midji-Norsan Sudah Jadi Milik Kalbar Bersama

Prabasa: Lupakan Pesta Pilkada Serentak 2018

Sutarmidji dan Ria Norsan
Sutarmidji dan Ria Norsan

NETIZEN.media-Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah melantik Sutarmidji dan Ria Norsan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, bersama delapan pasang kepala daerah lainnya, di Istana Negara, Rabu (05/09/2018) pagi.

“Sekarang, Sutarmidji dan Ria Norsan bukan lagi mililk Golkar atau partai pengusungnya pada Pilkada Serentak 27 Juni kemarin. Tetapi sudah menjadi milik semua partai, semua masyarakat Kalbar,” kata Prabasa Anantatur, Sekretaris Partai Golkar Kalbar, ditemui di kediamannya, Rabu sore.

Prabasa Anantatur
Prabasa Anantatur

Olehkarenanya, Prabasa meminta semua pihak melupakan gempitra pesta demokrasi kemarin yang memuat perbedaan pilihan. “Sekarang kita menyatu kembali. Sutarmidji dan Ria Norsan adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar. Jadi keduanya ini untuk semua,” tegasnya.

Prabasa berharap, tidak ada lagi sekat-sekat di Kalbar, baik antarpartai maupun masyarakat yang pada Pilkada Serentak 2018 “berseberangan” karena perbedaan dalam menentukan pilihan.

“Saatnya kita melebur. Dengan pengalaman Sutarmidji dua periode menjadi Wali Kota Pontianak dan Ria Norsan dua periode menjadi Bupati Mempawah, Saya yakin beliau ini akan membawa Kalbar yang lebih baik lagi dari sekarang,” papar Prabasa.

Dengan sudah dilantiknya Sutarmijdi dan Ria Norsan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, Prabasa selaku koalisi yang turut mengkampanyekan visi dan misinya pada masa kampanye lalu, berharap hal tersebut dapat segera diwujudkan.

“Visi dan misi yang beliau terkait bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di 14 kabupaten/kota, diharapkan dapat segera diwujudkan setelah beliau kembali besok (Kamis, 6 September 2018), kemudian Sertijab dengan Pj Gubernur keesokan harinya, serta pidato perdana pada Senin, 10 September 2018 di DPRD Kalbar,” kata Prabasa.

Masyarakat Kalbar, lanjut Prabasa, sudah menunggu kedua untuk langsung bekerja mewujudkan visi dan misinya, terutama dalam menghadapi APBD Tahun Anggaran (TA) 2019. “Selaku Anggota DPRD Provinsi, tentu kami akan mengawal visi dan misi beliau,” ujarnya.

Pascapelantikan ini, dia sangat berharap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKDP), barangkali Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalbar sudah mengambil visi dan misi Sutarmidji dan Ria Norsan. “Supaya ada sinkronisasi program dengan visi dan misi beliau dalam pembahasan APBD 2019,” kata Prabasa.

Apalagi Pj Gubernur Kalbar, Doddy Riyadmadji sudah mengeluarkan Surat Edaran, agar APBD 2019 disesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar 2018-2023. “Supaya Gubernur dan Wakil Gubernur bisa langsung melaksanakan program-program kerjanya. Ini yang kita harapkan,” jelas Prabasa.

Adapun program yang sangat dinanti-nantikan masyarakat itu, terkait rencana pembangunan RSUD Soedarso menjadi 12 lantai, tertuang dalam APBD Perubahan Kalbar TA 2018. “FS-nya (Feasibility Study) sudah masuk. Kemudian pembebasan lahan di sekitar RSUD Soedarso. Sehingga pada APBD 2019 murni sudah masuk tahap berikutnya,” ujar Prabasa.

Selain itu, lanjut Prabasa, terkait rencana untuk Timur Kalbar, yakni pembentukan Provinsi Kapuas Raya. “Beliau berdua sudah berkomitmen untuk membentuk Kapuas Raya. Minimal langkah pertamanya, membangun Gedung DPRD Persiapan, barulah langkah berikutnya. Insya Allah dalam lima tahun, Kapuas Raya terwujud,” ucapnya.

Demikian pula dengan program untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar yang saat ini hanya peringkat 29 di Indonesia, yakni sekolah gratis dari SD, SMP hingga SMA. “Bupati dan Wali Kota harus turut mewujudkan ini, karena SD dan SMP itu kewenangannya di kabupaten/kota,” jelas Prabasa.

Terkait dengan anggaran untuk menjalankan program sekolah gratis tersebut, tambah Prabasa, tentunya bukan menggunakan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar semata, melainkan juga melalui anggaran di tingkat kabupaten/kota, sebagai bentuk penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar.

“Jadi ada kerjasama antara Gubernur, Bupati/Walikota untuk mewujudkan sekolah gratis ini. Beliau ini juga tentunya memiliki pengalaman untuk mendapatkan dana dari pusat untuk program tersebut,” tutup Prabasa.

river x
Komentar
Loading...