Pontianak Hitam Usung “September Hitam” di Bundaran Digulis

Palang Hitam berunjukrasa di Bundaran Digulis Pontianak, Jumat (07/09/2018). -Foto: Netizen.media-
Pontianak Hitam berunjukrasa di Bundaran Digulis Pontianak, Jumat (07/09/2018). -Foto: Netizen.media-

NETIZEN.media-Puluhan pemuda pemudi yang menamakan diri Pontianak Hitam menggelar demontrasi di Bundaran Digulis Pontianak, Jumat (07/09/2019) sore, dengan mengusung tema “September Hitam”. 
“Aksi ini kita laksanakan secara nasional. Karena kita melihat masih banyak permasalahan HAM (Hak Asasi Manusia),” ujar Koordinator Aksi Pontianak Hitam, Bandi di sela aksi. 
Diceritakan Bandi, September memilki makna tersendiri bagi pergerakan rakyat di Indonesia. Banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada bulan ini. 

Palang Hitam

“Kasus pembantaian pada September 1965, kasus Tanjung Priok pada September 1984, Kasus Semanggi II pada 24 September 1999, dan pembunuhan Munir pada 7 September 2004,” ungkap Bandi. 
Dia menilai, hampir semua kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia terjadi dan melibatkan Negara sebagai aktor utamanya. Seakan tidak ada perlindungan sejati atas HAM di Indonesia.

Kasus Munir misalnya, kata dia, merupakan salah satu contoh pelanggaran HAM yang belum mampu diungkap pemerintah secara terang benderang. 

“Sebenarnya kalau kasus Munir itu kita kaji, bukan hanya Pollycarpus yang terlibat, masih banyak pihak yang lain,” ujar Bandi. 

Dia menilai, belum nampak upaya Pemerintahan Jokowi untuk mengatasi pelanggaran HAM di masa lalu. Padahal sudah dijanjikan akan diungkap di awal pemerintahannya. Janji tinggal janji. 

“Tidak ada upaya nyata pemerintahan Jokowi dalam memperjuangkan dan membuka kasus HAM di masa lalu. Pemerintah secara perlahan mulai melupakan dan seakan dia telah lupa dengan janjinya,” papar Bandi. 
Bukan hanya di masa lalu, kasus pelanggaran HAM juga masih berlangsung hingga saat ini, di antaranya penggerusan alam bergedok investasi di berbagai daerah di Indonesia. 

Belum lagi ekspansi serta eksploitasi perkebunan dan pertambangan dalam skala besar di Kalbar, penahanan terhadap pejuang agrarian, serta perampasan ruang hidup rakyat Indonesia. 

“Misalnya di Olak-olak Kubu, yang ada sengketa dan tumpang tindih hak milik tanah saat itu. Masyarakat yang menjadi korban, sementara tidak ada kejelasan dari aparat dan pemerintahan,” ungkap Bandi.
Pontianak Hitam menuntut pemerintah untuk menuntaskan penanganan kasus pelanggaran HAM berat tersebut, dan mencegahnya terjadi kembali di negeri tercinta ini. 

Sementara itu, dalam aksinya ini, para pemuda dan pemudi Pontianak Hitam tersebut berdiri mengenakan baju hitam dan berbalut penutup wajah, seraya membentang spanduk bertuliskan seruan pembelaan HAM.

river x
Berita Terkait
Komentar
Loading...