Sutarmidji Minta Tunda Pengesahan APBD Perubahan 2018

Anggota DPRD Provinsi Kalbar mengacungkan tangannya sebagai tanda setuju ditunda pengesahan APBD Perubahan 2018, di Balairungsari, Senin (10/09/2018).
Anggota DPRD Provinsi Kalbar mengacungkan tangannya sebagai tanda setuju ditunda pengesahan APBD Perubahan 2018, di Balairungsari, Senin (10/09/2018).

NETIZEN.media-Paripurna penyampaian Laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalbar terhadap Rencana Pengesahan APBD Perubahan Provinsi Kalbar Tahun Anggaran (TA) 2018, Senin (10/09/2018) ditunda. Karena permintaan Gubernur Kalbar, Sutarmidji.

“Gubernur menyurati DPRD untuk menunda pengesahan APBD Perubahan 2018 selama satu sampai dua minggu ke depan,” kata Suriansyah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, ditemui usai penundaan paripurna.

Suriansyah
Suriansyah

Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalbar M Kebing L tersebut berlangsung alot. Kendati sudah sama-sama sepakat untuk menundanya, namun kapan akan dilangsung kembali, menuai berbagai usulan, saran dan interupsi dari beberapa Anggota DPRD Provinsi Kalbar.

Hingga akhirnya disepakati, paripurna penyampaian Laporan Banggar terhadap pengesahan APBD Perubahan 2018 tersebut kembali akan dilangsungkan setelah mendapatkan informasi kesiapan dari Gubernur Sutarmidji.

Suriansyah menjelaskan, permintaan penundaan yang disampaikan Gubernur Sutarmidji, karena sebagai gubernur baru, dia belum membaca secara detail dan teliti terhadap apa yang akan disahkan itu.

“Penundaan dilakukan agar apa yang akan ditandatanganinya (APBD Perubahan 2018) itu benar-benar dipahami dan dapat dijalankan dengan baik,” terang Suriansyah.

Kalaulah memang masih ada beberapa hal yang masih ingin diubah, lanjut Suriansyah, maka Gubernur Sutarmidji akan mengajukan perubahan tersebut ke DPRD untuk dibahas kembali.

“Penekanan beliau yang paling penting adalah bagaimana APBD Perubahan yang akan disahkan berdampak positif terhadap pembangunan dan peningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalbar,” papar Suriansyah.

Menurut Suriansyah, niat baik Gubernur Sutarmidji itu harus didukung. Makanya DPRD bersedia menjadwalkannya kembali. “Kita masih menunggu kesiapan gubernur. Dia minta waktu satu sampai dua minggu. Mudah-mudahan satu minggu sudah bisa, tergantung gubernur,” harapnya.

Terkait dengan permintaan Gubernur Sutarmidji itu, maka diproyeksikan pengesahan APBD Perubahan 2018 maksimal dua minggu ke depan. “Karena APBD 2018 ini juga berkaitan dengan proses pembahasan APBD TA 2019,” jelas Suriansyah.

Sebenarnya, tambah Ketua DPD Partai Gerindra Kalbar ini, Gubernur Sutarmidji tidak ingin memasukkan apa-apa lagi dalam APBD Perubahan itu. Ia hanya ingin memastikan beberapa hal. Misalnya terkait biaya rutin yang harus wajar dan efisien.

“Beliau akan melihat kembali, apakah ada pemborosan atau yang masih perlu dirasionalkan. Misalnya terkait perjalanan dinas dan lainnya,” jelas Suriansyah.

Gubernur Sutarmidji juga ingin memastikan hak-hak kabupaten/kota di Provinsi Kalbar–dalam bentuk bagi hasil pajak–dapat disalurkan dengan baik dan tanpa penundaan. “Hal ini tentunya sangat baik,” kata Suriansyah.

Tentunya, Sutarmijdi juga akan memeriksa target pendapatan daerah. Apakah sudah optimal atau terlalu optimis atau bahkan bisa ditingkatkan lagi. “Memang menjadi kewenangan beliau untuk memastikan itu,” ucap Suriansyah.

Permintaan penundaan ini juga terkait defisit anggaran yang menurut Sutarmidji terlalu tinggi. “Mudah-mudahan beliau bisa menambah pendapatan lagi, merasionalisasi beberapa belanja rutin seperti gaji, tunangan dan honor yang kalau memang memungkinkan untuk diefisienkan, agar tidak defisit. Saya rasa itu sesuatu yagn sangat baik,” tutup Suriansyah.

river x
Berita Terkait
Komentar
Loading...