Pansus DPRD Kalbar Konsultasi ke KKP

Pansus Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan DPRD Provinsi Kalbar konsultasi ke KKP, Jumat (14/09/2018). -Foto: Pansus DPRD Kalbar-
Pansus Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan DPRD Provinsi Kalbar konsultasi ke KKP, Jumat (14/09/2018). -Foto: Pansus DPRD Kalbar-

NETIZEN.media-Guna merampungkan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kalbar berkonsultasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama tiga hari sejak Kamis (13/09/2018).

“Kita diterima Biro Hukum dan Organisasi KKP,” kata Hendri Makaluasc, Ketua Pansus Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan DPRD Provinsi Kalbar via seluler, Jumat (14/09/2018).

Hendri mengungkapkan, dalam konsultasi tersebut, Pansus DPRD Provinsi Kalbar diingatkan agar penyusunan Raperda tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan yang lebih tinggi.

“Arahannya juga, bahwa Perda ini kelak dapat melindungi para nelayan baik ketika menangkap ikan di laut, maupun dalam pengelolaannya. Termasuk juga memperhatikan pemasaran-pemasaran hasil tangkapannya,” papar Hendri.

Ia kembali mengingatkan, Perda ini kelak selain untuk melindungi para nelayan baik ketika melaut maupun dalam usaha perikanan, juga akan memberikan kemudahan-kemudahan, misalnya dalam mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Dalam Raperda ini kita juga mencoba untuk memberikan bantuan sarana dan prasarana bagi nelayan, termasuk asuransi, pelatihan keterampilan dalam pengelolaan hasil tangkap dan lainnya,” papar Hendri.

Terkait dengan pendanaannya, ungkap dia, dalam draf Raperda ini di antaranya melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat (Pempus). “Kalau memungkinkan juga ada dana dari Pemerintah Provinsi Kalbar untuk asuransi nelayan,” tutupnya.

river x
Berita Terkait
Komentar
Loading...