Winata Gunawan “Diperas” Hingga Rp8,5 M

Sengketa Lahan
Ilustrasi-net

 

NETIZEN.media-Lahan sudah dibeli, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pun sudah dibayar, tetapi sertifikatnya tidak kunjung terbit. Diklaim pula sebagai Fasilitas Umum (Fasum). Parahnya lagi, dituntut ganti rugi mencapai Rp8,5 Miliar.

Begitulah derita yang dialami Winata Gunawan alias Gou Siau Tjhai yang dituntut warga, karena lahannya seluas 435 Meter Persegi di Jalan Soeprapto II Dalam, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, disebut berdiri di atas Fasum.

“Ada unsur pemerasan terhadap Winata Gunawan secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian moril dan materil senilai Rp8,5 Miliar. Ini tidak masuk akal,” kata Muraizi, Ketua Umum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Pencari Fakta dan Keadilan (Perfak) Kalbar, kemarin.

LPM Perfak Kalbar yang beralamat di Gg Fajar Harapan No.11A Jalan Kom Yos Soedarso Kota Pontianak ini berbicara untuk dan atas nama Winata Gunawan berasarkan Surat Kuasa yang diterimanya pada 26 April 2018.

Ganti rugi moril dan material dengan nilai fantastis tersebut, hanya salah satu kejanggalan yang diungkapkan Muraizi terhadap apa yang menimpa Winata Gunawan.

Muraizi juga menyampaikan kejanggalan lainnya yang membuatnya berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri (PN) Pontianak No.74/PDT.G/2012/PN tertanggal 26 September 2013 cacat hukum.

Putusan tersebut memenangkan gugatan warga yang tidak ada hubungannya dengan lahan seluas 435 Meter Persegi di Jalan Soeprapto II Dalam yang telah dibeli Winata Gunawan dari Lius Sunardi itu.

Muraizi menyebutkan, Winata Gunawan tidak ada hubungan dengan hukum dalam perkara yang disampaikan beberapa warga tersebut. Apalagi salah seorang di antara para penggugat itu terdapat orang yang tidak jelas, baik secara administrasi maupun kependudukan.

“Di antara penggugat yang bernama Iskandar Tansari, identitasnya tidak jelas secara administrasi, Undang-Undang Kependudukan dan secara yuridis cacat administrasi,” ungkap Muraizi.

Kejanggalan lainnya, kata Muraizi, hasil pengecekan Berita Acara (BA) Pemeriksaan Lapangan PN Pontianak bersama-sama Anggota Panitera, tidak ada pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pontianak sebagai saksi ahli dalam perkara tersebut.

“Berdasarkan informasi yang kami terima, pihak BPN Kota Pontianak akhir-akhir ini menyebutkan kalau letak lokasi yang disengketakan bukan di posisi yang sekarang disengketakan,” ungkap Muraizi.

river x
Berita Terkait
Komentar
Loading...