Hanya 12 Persen Legislator Kalbar yang Laporkan Kekayaannya

Sosialisasi pengisian e-LHKPN di Balairungsari DPRD Provinsi Kalbar, Jumat (02/11/2018). -Foto: Netizen.media-
Sosialisasi pengisian e-LHKPN di Balairungsari DPRD Provinsi Kalbar, Jumat (02/11/2018). -Foto: Netizen.media-

NETIZEN.media-Tingkat kepatuhan Anggota DPRD Provinsi Kalbar untuk melaporkan harta kekayaannya masih sangat rendah, hanya 12 persen. Sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI datang langsung mengajarinya mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara online (e-LHKPN).

“Kami memberitahukan cara pengisiannya. Supaya mereka yang sebelumnya tidak patuh karena belum paham, menjadi lebih patuh,” kata Olivia Kartika, Spesialis Pendaftaran dan Pemeriksaan HKPN, KPK-RI, ditemui usai Sosialisasi e-LHKPN di Balairungsari DPRD Provinsi Kalbar, Jumat (02/11/2018).

Olivia Kartika
Olivia Kartika

Olivia menjelaskan, sosialisasi disertai simulasi pengisian e-LHKPN ini untuk mencapai kepatuhan dari DPRD Provinsi Kalbar yang masih di bawah 50 persen sampai November 2018. “Sebelumnya kami ke Singkawang dan Sambas,” ungkapnya.

Setelah mendapatkan sosialisasi ini, Anggota DPRD Provinsi Kalbar diberikan tenggat waktu dua pekan untuk melaporkan harta kekayaannya. “Karena akan diumumkan secara nasional,” jelas Olivia.

Ia mengatakan, KPK memang tidak memberikan sanksi kepada Anggota DPRD yang tidak melaporkan harta kekayaannya, tetapi bagi yang mencalonkan kembali dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, kemudian terpilih, maka tidak akan bisa dilantik.

“Pasal 37 PKPU 20/2018 menyebutkan mereka yang tidak melaprokan harta kekayaannya, tidak dapat dipanti Presiden, Mendagri atau Gubernur. Jadi, pelantikan mereka terhambat,” kata Olivia.

Selain mensosialisasikan e-LHKPN ini, kata Olivia, pihak juga rutin berkoordinasi dengan Sekretaris DPRD Provinsi Kalbar terkait LHKPN ini.

river x
Berita Terkait
Komentar
Loading...