Entaskan Karut Marut Pertambangan di Kalbar dengan Ini

Sy Amin Muhammad Assegaf
Sy Amin Muhammad Assegaf

NETIZEN.media-Untuk mengentaskan karut marutnya pertambangan saat ini, DPRD Provinsi Kalbar berinisiatif menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Melalui fungsi legislasi, kami di DPRD berusaha membuat aturan pertambangan, supaya bisa mengamankan kepentingan investor, masyarakat, pemerintah dan juga lingkungan hidup,” kata Syarif Amin Muhammad Assegaf, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Amin menyampaikan hal tersebut saat ditemui wartawan, usai Rapat Pansus yang dipimpinnya di Ruang Serbaguna DPRD Provinsi Kalbar, Senin (05/10/2018). “Ini pertemuan atau rapat kedua kalinya sejak terbentuknya Pansus,” katanya.

Melalui rapat ini, ungkap Amin, pengusul yakni Fraksi PDI Perjuangan sudah menyampaikan latarbelakang Raperda inisiatif DPRD Provinsi Kalbar ini. “Karena karut marutnya pertambangan di Kalbar,” ucapnya.

Tidak berlebihan bila disebut karut marut, karena selama ini banyak pertambangam ilegal di Kalbar, tidak ada payung hukumnya. Sudahlah tidak masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga merusak lingkungan hidup. “Air sungai kita terkontaminasi merkuri atau zat berbahaya lainnya,” ungkap Amin mencontohkan.

Bertolak dari berbagai persoalan itu, DPRD Provinsi Kalbar berusaha semaksimalkan mungkin untuk menelurkan Perda Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. “Untuk meminimalisir gesekan, tidak merusak lingkungan, dan masyarakat pun terayomi,” harap Amin.

Rapat berikutnya, lanjut dia, Pansus akan meminta masukan dari Eksekutif, bagaimana agar setelah disahkan, Perda ini berkontribusi positif bagi PAD Kalbar, tanpa menyusahkan masyarakat yang mencari makan di sektor pertambangan.

Dengan disahkannya Perda ini kelak, Legislator Partai Nasdem ini berharap, tidak ada lagi karut marut pertambangan di Kalbar. “Tidak ada lagi istilah hanya investor yang diuntungkan, namun masyarakat dirugikan,” ujar Amin.

Untuk pertambangan batubara di Kalbar, lanjut Amin, dari segi ekonomi kurang menguntungkan. Makanya kemungkinan dalam pembahasan akan lebih difokuskan pada SDA yang lebih menjanjikan, seperti bauksit, tembaga, emas, intan, Galian C dan lainnya.

Amin mengungkapkan, kemungkinan Pansus Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara ini akan studi banding ke Kalimantan Selatan (Kalsel) yang sudah lebih dulu mempunyai Perda serupa. “Mereka (Kalsel-red) sudah menerbitkan Perda ini pada 2014,” ucapnya.

river x
Berita Terkait
Komentar
Loading...