Ini yang Bikin Kalbar Belum Siap Bangun PLTN…

Suriansyah
Suriansyah

NETIZEN.media-Provinsi Kalbar memiliki cadangan uranium yang melimpah. Juga bebas dari gempa. Sehingga sangat potensial untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Namun, untuk merealisasikannya harus lebih berhati-hati.

“Harus ditanyakan ke masyarakat Kalbar dulu terkait kesiapan kita menerima itu,” kata Suriansyah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, ditemui usai Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal RPJMD 2019-2023, di Balairungsari DPRD Provinsi Kalbar, Selasa (06/11/2018).

Secara pribadi, Suriansyah menilai, PLTN merupakan terobosan yang sangat penting untuk menjawab permasalahan listrik di Kalbar, serta menyongsong hilirisasi atau industrialisasi di Bumi Khatulistiwa.

“Namun terus terang, masyarakat sangat trauma dengan beberapa kejadian terkait pemanfaatan nuklir di seluruh dunia. Sehingga perlu menggencarkan sosialisasi, untuk meyakinkan masyarakat,” ingat Suriansyah.

Selain kondisi masyarakat yang cenderung antipati terhadap nuklir, Suriansyah juga mengingatkan terkait karakter umum Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang teliti dan hati-hati dalam mengoperasikan sesuatu.

“Karakter seperti itu kadang-kadang menyebabkan prosedur yang diperlukan untuk pengamanan PLTN itu tidak dijalankan dengan baik. Tetapi kalau itu dijalankan dengan baik, saya pikir ini terobosan penting,” papar Suriansyah.

Pembangunan PLTN tentunya akan menjawab kebutuhan listrik Kalbar untuk industrialisasi. Tidak seperti sekarang, yang mana masih banyak masyarakat belum menikmati listrik.

“Kami sangat prihatin, baru 82 persen masyarakat Kalbar yang menikmati listrik. Artinya masih 18 persen yang tidak menikmati listrik,” ungkap Suriansyah.

Menurutnya, masyarakat Kalbar yang belum menikmati listrik, kasarnya disebut belum merdeka di tengah kemerdekaan Indonesia yang sudah hampir 74 tahun ini. “Ini tentu sangat memprihatinkan,” ucap Suriansyah.

DPRD Provinsi Kalbar sangat menyesalkan sikap PLN yang tidak transparan terkait kondisi kelistrikan di Kalbar yang sebenarnya itu, ketika bertemu Komisi VII DPR-RI baru-baru ini. “Seolah-olah Kalbar tidak ada masalah di bidang kelistrikan,” ungkap Suriansyah.

Padahal, lanjut dia, masyarakat Kalbar masih sangat mengeluhkan banyaknya pemadaman listrik, baik reguler maupun mendadak. “Seharusnya PLN lebih transparan,” tegas Suriansyah.

PLN harusnya mengakui kalau Kalbar ini masih kekurangan daya, terutama pada waktu-waktu beban puncak. “Harusnya ada penambahan daya, apalagi untuk menunjang hilirisasi sawit, karet dan lainnya,” pinta Suriansyah.

Ketika Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), DPRD Provinsi Kalbar sudah menekankan pada peningkatan daya dan perluasan jangkauan kelistrikan.

Pernyataan kementerian terkait dalam Musrenbangnas itu, memberikan angin segar bagi Kalbar dalam mengatasi persoalan kelistrikan. “Ternyata tidak ada realisasinya,” sesal Suriansyah.

river x
Berita Terkait
Komentar
Loading...