Tanpa Fraksi PDIP pun DPRD Kalbar Tetap Setujui APBD 2019

Wakil Ketua Suriansyah (kanan) menyerahkan Keputusan DPRD Provinsi Kalbar terkait APBD TA 2019, kepada Gubernur Kalbar, Sutarmidji, di Balairungsari, Selasa (27/11/2018). -Foto: Netizen.media-
Wakil Ketua Suriansyah (berpeci) menyerahkan Keputusan DPRD Provinsi Kalbar terkait APBD TA 2019, kepada Gubernur Kalbar, Sutarmidji, di Balairungsari, Selasa (27/11/2018). -Foto: Netizen.media-

NETIZEN.media-Ketidakhadiran seorang pun dari Fraksi PDIP, termasuk unsur pimpinannya, sama sekali tidak ngefek terhadap keputusan DPRD Provinsi Kalbar untuk menyetujui APBD Tahun Anggaran (TA) 2019.

“Tidak terlalu berpengaruh, karena kepemimpinan di dalam DPRD ini kolektif kolegial,” kata Suriansyah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, ditemui usai Memimpin Paripurna Pengesahan RAPBD menjadi APBD TA 2019, di Balairungsari, Selasa (27/11/2018).

Suriansyah menjelaskan, apabila kuorum sudah tercapai, yakni 2/3 dari total 65 Anggota DPRD Provinsi Kalbar, maka keputusan itu sah. “Sekarang yang hadir 44 Anggota DPRD, lebih dari 2/3,” ungkapnya.

Minus PDIP, 7 Fraksi lainnya di DPRD Provinsi Kalbar menyetujui RAPBD untuk disahkan menjadi Perda APBD TA 2019. Sehingga Unsur Pimpinan DPRD menandatangani keputusan tersebut.

Unsur Pimpinan DPRD Provinsi Kalbar yang menandatangi keputusan tersebut terdiri atas tiga Wakil Ketua, yakni Suriansyah (Gerindra), Ermin Elviani (Demokrat), dan Suma Jenny Heryanti (Golkar). Minus Ketua M Kebing L (PDIP).

penandatanganan keputusan

Sebagai Pimpinan Paripurna, Suriansyah mengaku tidak bisa menyampuri ketidakhadiran Fraksi. Karena masing-masing mempunyai pandangan dan bebas mengambil sikap tertentu. “Itu menjadi hak politik masing-masing Fraksi,” katanya.

Menurutnya, ketidakhadiran Fraksi dalam paripurna ini kemungkinan karena beberapa pertimbangan. Baik secara umum dan kepartaian maupun konstituennya.

“Mungkin pertimbangannya adalah kepentingan fraksi atau masyarakat yang diwakilinya belum terakomodir dalam APBD 2019 ini,” duga Suriansyah.

Pertimbangan serupa, tambah dia, juga dilakukan Fraksi lainnya yang hadir dan menyetujui RAPBD untuk disahkan menjadi APBD TA 2019.

“Bagi kami yang hadir, apa yang tercantum dalan RAPBD ini sudah mengakomodir sebagian besar kepentingan masyarakat Kalbar, untuk pembangunan dan pelayanan publik pada 2019,” kata Suriansyah.

Sementara itu, belum terkonfirmasi penyebab atau alasan tidak seorang pun dari Fraksi PDIP DPRD Provinsi Kalbar yang menghadiri paripurna yang sangat penting bagi pembangunan Kalbar ini.

river x
Berita Terkait
Komentar
Loading...