Harus Tegas Terhadap Perusahaan Penunggak Pajak

Suriansyah
Suriansyah

Netizen.media – Tunggakan pajak perusahaan-perusahaan di Provinsi Kalbar –baik berskala kecil maupun besar– relatif cukup besar. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar mesti bertindak tegas, sesuai mekanisme yang berlaku.

“Apabila tidak membayar pajak, maka bisa dianggap penggelapan pajak,” kata Suriansyah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, di tempat kerjanya, kemarin.

Suriansyah mengatakan, pajak dari bidang usaha merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial. Cuma penarikannya belum optimal.

“Setiap perusahaan perkebunan, rental dan lainnya itu memiliki izin, tentu pajaknya bisa ditelusuri. Makanya kita sambut baik langkah Pemprov untuk menginventarisirnya,” papar Suriansyah.

Terkait nilai pajaknya, lanjut dia, tentunya sudah diatur sesuai jenis dan golongan usaha. Dan itu harus disetor ke Kas Daerah tepat waktu, tetapi tidak dilakukan pelaku usaha.

Apapun alasannya, menurut Suriansyah, baik lalai maupun ada unsur kesengajaan, setiap perusahaan harus menunaikan kewajibannya, membayar pajak.

Regulasi atau aturan perpajakan sudah sangat jelas. Apabila mangkir atau lalai, termasuk sengaja tidak membayar, dapat ditindak tegas. “Bisa dituntut lewat undang-undang perpajakan,” tegas Suriansyah.

Pemprov Kalbar, kata dia, nampaknya memang harus tegas terkait pajak ini. Kalau tidak, maka akan semakin banyak yang menunggak.

Optimalisasi kinerja dalam penarikan pajak, tambah Ketua DPD Partai Gerindra Kalbar ini, sangat dibutuhkan untuk mendongkrak PAD Provinsi Kalbar. Sepatutnya ini memang menjadi atensi pihak Eksekutif.

river x
Komentar
Loading...