47 Kecamatan di Kalbar Kategori Rentan Pangan

Gubernur Kalbar, Sutarmidji membuka Rakor Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar 2018, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (04/12/2018). -Foto: Humas Pemprov Kalbar-
Gubernur Kalbar, Sutarmidji membuka Rakor Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar 2018, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (04/12/2018). -Foto: Humas Pemprov Kalbar

Netizen.media – Dari 174 kecamatan di Provinsi Kalbar, 47 di antaranya masuk sebagai kecamatan yang Rentan Pangan, dan 37 kecamatan kategori Kurang Rentan Pangan. Selebihnya masih masuk kategori bisa mandiri dalam pemenuhan kebutuhan pangan.

“Sangat Rentan Pangan tidak ada,” ungkap Sutarmidji, Gubernur Kalbar, ketika memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar 2018, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (04/12/2018).

Midji–sapaan Sutarmidji–menambahkan, dari seluruh kecamatan di Provinsi Kalbar yang bisa memenuhi kebutuhan pangannya, terbagi lagi menjadi beberapa kategori, yakni Kurang Tahan Pangan, Tahan Pangan, dan hanya 3 kecamatan yang Sangat Tahan Pangan.

Dalam Rakor ini, kata Midji, bukan membicarakan bagaimana kecamatan tahan pangan memenuhi daerah yang rentan pangan. Tetapi, bagaimana meningkatkan produktivitas para petani.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar memberikan perhatian serius terhadap upaya meningkatkan produksi para petani. Sehingga dibutuhkan inovasi-inovasi.

“Persentase produksi terbuang ketika panen (karena masih menggunakan cara tradisional-red) itu harus ditekan terus. Ini memerlukan inovasi pertanian, supaya produksinya meningkat,” papar Midji.

Dia meminta instansi terkait tidak memberikan perlakuan yang sama terhadap semua kecamatan dalam meningkatkan produktivitas pangan. Karena kontur tanahnya berbeda antara satu dengan lainnya.

“Peningkatan produksi pangan setiap tahun tidak signifikan. Kalau padi 2,6 ton per hektare, sekarang hanya meningkat 2,7 ton per hektare. Masa tanamnya pun rata-rata dua kali, bahkan ada yang satu kali. Itu tidak efisien,” ungkap Midji.

Kalau masalah luas lahan pertanian, menurut Midji, untuk di Provinsi Kalbar tidak sulit. Permasalahannya hanya pada peningkatan produktivitas.

“Untuk itu, Balai Penelitian Benih harus betul-betul bisa menjalin kemitraan dengan Perguruan Tinggi. Tanpa itu mustahil (meningkatkan produksi pangan-red),” kata Midji.

Selain itu, Midji juga berharap data-data pertanian di Provinsi Kalbar ini dibenahi. Karena yang ada saat ini belum jelas. Misalnya terkait data luas lahan dan produksinya.

Midji mendapati data luas tanam padi di Provinsi Kalbar hanya 214 Ribu hektare dengan produksi 620 Ribu Gabah Kering Giling (GKG). “Dari dua data ini, Kalbar itu sebenarnya masih minus atau kurang,” katanya.

Ironisnya, Provinsi Kalbar disebut sebagai daerah yang surplus beras. “Ini yang seharusnya dibenahi, data mana yang benar,” tegas Midji.

Data yang jelas dan valid, tambah dia, akan memudahkan Pemprov Kalbar mengetahui produksi pangan, dan tentunya dalam menentukan kebijakan pangan.

river x
Berita Terkait
Komentar
Loading...