Wew…Zulfadhli Tolak Eksekusi Kejaksaan

Zulfadhli

Terpidana korupsi Bansos KONI Kalbar 2007-2008, Zulfadhli hingga kini tak kunjung dibui. Mengapa demikian, dan di mana dia sekarang? 

Netizen.media – Zulfadhli merupakan salah seorang putra terbaik yang dimiliki Provinsi Kalbar. Selain sebagai Ketua Partai Golkar, juga pernah menjadi Ketua DPRD Kalbar, dan terakhir sebagai Legislator di Senayan, sebelum digantikan Maman Abdurrahman.

my home

Kiprahnya di dunia politik cukup membanggakan masyarakat Kalbar. Namun, publik terperangah kala namanya diseret dalam kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) 2007-2008 dan ditetapkan menjadi Tersangka pada 2015.

Tidak tanggung-tanggung, korupsi dana Bansos KONI tersebut menyebabkan kerugian negara hingga Rp20 Miliar lebih. Ditemukan BPK-RI pada 2009 lalu.

Kasus ini tidak hanya menyeret Zulfadhli, melainkan juga menjerat tokoh Kalbar lainnya, Usman Djafar (Mantan Gubernur Kalbar) yang saat itu sama-sama duduk di kursi DPR-RI.

Proses hukum terhadap kasus yang menjerat orang-orang penting di Kalbar ini, berlangsung cukup lama. Polda Kalbar menetapkan Zulfadhli sebagai Tersangka terakhir pada 2015.

Kemudian berkas penyidikannya dianggap lengkap oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar pada 2016. Namun, selama proses ini, Zulfadhli tidak pernah ditahan.

Proses hukumnya pun sampai ke tingkat kasasi. Namun, Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 652 K/Pid.Sus/2018, tidak lantas membuat terpidana korupsi dana Bansos KONI 2007-2008, Zulfadhli mendekam di balik jeruji.

Persoalan ini sudah sempat ditanyakan dan diangkat sejumlah media cetak di Kalbar. Berkaitan kenapa Zulfadhli belum juga dieksekusi. 

Putusan MA yang “Aneh”

Penjelasan yang umum terdengar dari Kejaksaan adalah berkaitan dengan amar putusan yang aneh; MA menyebutkan Rp8 Miliar sudah dikembalikan dalam proses penyidikan.

Sementara pengembalian itu tidak pernah terungkap dalam penyidikan hingga proses persidangan di Pengadilan Negeri Pontianak.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Pontianak, Juliantoro yang ditemui di ruang kerjanya, membukakan kutipan putusan MA yang diterima pihaknya.

Bahkan Juliantoro juga memaparkan isi putusan di Pengadilan Negeri Pontianak (pengajuan banding) dan Pengadilan Tinggi Pontianak (pengajuan kasasi).

Juliantara menilai, terdapat keanehan dalam putusan MA pada Mei 2018 yang menyebutkan Terdakwa (Zulfadhli) dipidana 8 tahun penjara dan denda Rp200 Juta subsider 6 bulan kurangan.

Kemudian dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti Rp11 Miliar yang dikonpensasi dari Rp8 Miliar yang sudah dikembalikan pada saat proses sidik. Artinya di Mapolda Kalbar.

Jika memang benar sudah dikembalikan, maka Zulfadhli hanya berkewajiban mengembalikan uang pengganti Rp3 Miliar.

Namun, kata Juliantoro, yang menjadi masalah adalah pada saat proses penyidikan dan P21 hingga sidang di Pengadilan Negeri Pontianak, uang pengganti yang dimaksud dalam putusan MA itu, sama sekali tidak pernah terungkap.

“Setidaknya saat Tahap II itu, jika memang benar ada, tentu akan disampaikan kepada kita (Jaksa-red) dan bukti pengembalian itu pasti ada. Tetapi ini benar-benar tidak ada, dan tidak ada yang tahu soal itu,” ungkap Juliantoro, Senin (17/12/2018).

Juliantoro yang sudah mendapatkan kutipan putusan (bukan salinan putusan lengkap), menyatakan pihaknya pun mencari tahu soal uang yang pernah dikembalikan Zulfadhli seperti yang dimaksud dalam amar putusan MA itu.

“Walau tidak secara resmi (bersurat),  Kita sudah koordinasi dengan mantan penyidik kasus ini, dan dikatakan tidak pernah ada pengembalian itu,” terang Juliantoro.

Kemudian pihaknya juga sudah menanyakan kepada Mantan Pengacara Zulfadhli yang mendampingi saat proses penyidikan. “Juga dikatakan tidak ada uang pengembalian itu,” tegas Juliantoro.

Lantas apa dasar amar putusan MA berbunyi demikian?, Juliantoro mengatakan, pihaknya tidak mengetahui, pasalnya salinan putusan lengkap dari MA itu hingga saat ini tidak sampai ke tangan pihaknya.

“Kita butuh salinan putusan lengkap, selain dibutuhkan untuk eksekusi. Kita juga bisa mengetahui dasar amar putusan MA yang berbunyi demikian,” ujar Juliantoro.

Sejak Mei hingga Desember 2018 ini. putusan lengkap MA yang ditunggu-tunggu itu tidak kunjung datang. Mekanismenya, salinan putusan lengkap ini harus diturunkan kepada Pengadilan Negeri, diteruskan ke Kejaksaan.

“Sudah kita koordinasikan dan kita tanyakan. Pihak Pengadilan Negeri menerangkan salinan putusan lengkap itu belum turun dari MA,” tutur Juliantoro.

Dari penjelasan Juliantoro tercatat dua kendala dan merupakan poin penting, yaitu amar putusan lengkap belum turun dan soal amar putusan yang menyebutkan Zulfadhli pernah mengembalikan senilai Rp8 Miliar saat proses penyidikan.

Mengapa bunyi amar putusan menjadi kendala?. Juliantoro mengungkapkan, karena jika memang benar, maka bukan kendala.

Namun sampai saat ini fakta itu belum ada ditemukan; belum ada pengembalian. “Ketika eksekusi dilakukan, maka akan menjadi eksekusi yang tidak tuntas. Sampai saat ini kita tetap menganggap itu tidak ada pengembalian, makanya kita butuh putusan itu,” sambungnya.

Langkah Kejari Pontianak selaku Eksekutor

Mendapati kendala-kendala untuk mengeksekusi Zulfadhli itu, Kejari pun mengambil beberapa langkah. Di antaranya berkoordinasi ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI melalui Direktur Eksekusinya yang datang ke Kalbar.

Selain itu, Wakajati Kalbar juga sudah mencoba untuk mendapatkan salinan putusan lengkap itu sampai ke Mahkamah Agung (MA), tetapi tidak membuahkan hasil.

Jualiantoro menjelaskan, eksekusi ini bukan hanya badan dan denda, melainkan juga uang pengganti. “Uang pengganti itu jumlahnya cukup besar, jika tidak terlaksana, maka akan menjadi tunggakan eksekusi,” terangnya.

Langkah selanjutnya, dikatakan Juliantoro, sambil menunggu salinan putusan lengkap yang tidak kunjung turun, pihaknya tinggal memikirkan dua hal, mana yang lebih dulu, yakni:

  1. Eksekusi badan terlebih dahulu, atau
  2. Tetap menunggu putusan lengkap .

“Jika eksekusi badan terlebih dahulu, harapan kita terpidana akan cerita nantinya soal itu (uang pengganti-red) benar atau tidak sudah mengembalikan, begitu,” jelas Juliantoro.

Di antara dua hal tersebut, Juliantoro ingin mengekseskusi Zulfadhli terlebih dahulu. Namun pimpinannya belum memberikan lampu hijau.

Berkaitan pengembalian Rp8 Miliar itu, Kajati Kalbar juga sudah berkoordinasi dengan Kapolda Kalbar, namun belum diketahui hasilnya.

Soal amar putusan yang belum pernah terungkap hingga saat ini, Juliantoro tidak ingin berpikir negatif. Menurutnya, setiap putusan pasti memiliki dasar dan pertimbangan dari hakim.

“Namun, jika putusan itu dengan alasan tidak berdasar, tentu ini akan menjadi sesuatu kekeliruan dalam putusan,” terangnya lagi.

Walau bukan putusan yang cacat, namun Juliantoro menjelaskan, akan membuka peluang untuk terpidana atau kuasa hukumnya melakukan Peninjauan Kembali (PK) atau melalui upaya hukum luar biasa.

Penolakan Eksekusi

Apakah jaksa selaku eksekutor hanya berdiam diri menunggu salinan putusan. Juliantoro mengatakan “tentu tidak”. Pasalnya pihaknya sudah sempat untuk melakukan eksekusi terhadap Zulfadhli pada pertengahan 2018.

Jika berbicara pertengahan tahun. Bisa saja ini terjadi bulan enam atau tujuh, namun sayang Juliantoro lupa tepatnya di bulan apa.

“Pernah kita akan eksekusi, saat itu Zulfadhli berada di Pontianak. Kita sampaikan, bahwa kita akan berupaya mengeksekusi terpidana (Zulfadhli-red) dengan atau tanpa salinan putusan lengkap,” beber Juliantoro.

Di dalam KUHAP diterangkan, dalam melaksanakan eksekusi disertakan salinan putusan lengkap. Bila tidak ada, tetap dapat dilakukan bila terpidana tidak keberatan.

“Kita coba saat itu. Tetapi terpidana keberatan dan menolak eksekusi yang kita lakukan. Karena terpidana meminta eksekusi dilakukan dengan salinan putusan lengkap,” ungkap Juliantoro.

Penolakan eksekusi yang dilakukan Zulfadhli saat itu, ungkap Juliantoro, dilakukannya dengan mengirim dua pengacaranya. “Saya lupa, salah seorangnya adalah Herawan Utoro,” katanya.

Saat itu masih Herawan Utoro pengacaranya. “Namun kita juga tidak tahu saat ini apakah masih dia atau bukan, karena sudah beberapa bulan yang lalu,” ujar Juliantoro.

Saat itu, ungkap Juliantoro, kedua pengacara meminta pihaknya untuk menunda eksekusi, karena mau mengajukan PK.

Namun permintaan itu ditolak pihak kejaksaan, karena PK tidak dapat menghalangi eksekusi terhadap terpidana Zulfadhli.

Akhirnya pengacara Zulfadhli mengungkapkan ihwal Pasal 270 KUHAP tentang eksekusi yang harus berdasarkan salinan putusan lengkap.

Bagi Juliantoro, sebenarnya ini kasuistis. Seharusnya terpidana legowo untuk menjalani pidananya, tanpa menggunakan dalih apapun.

Karena terpidana menolak, maka Kejari pun kembali menunggu salinan putusan lengkap yang hingga kini belum diserahkan MA.

Juliantoro kembali menegaskan, bahwa pihaknya akan tetap melakukan upaya eksekusi terhadap Zulfadhli. “Kita saat ini hanya menunggu P48 atau Surat Perintah Pelaksanaan Putusan dari pimpinan,” tegasnya.

Jika P48 itu sudah ditandatangani, kata Juliantoro, maka eksekusi akan dilakukan. “Jika tidak ditandatangani, maka ini akan terhambat. Kita harus menunggu salinan putusan lengkap,” ujarnya.

Keberadaan Zulfadhli

Selama dihadapkan pada dilema eksekusi, Juliantoro mengaku terus memantau Zulfadhli. “Keberadaan yang bersangkutan sudah kita ketahui,” ucapnya.

Saat ini Zulfadhli tidak sedang di Pontianak atau Kalbar, melainkan di luar Kalimantan. Tepatnya di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. “Jadi yang bersangkutan masih dalam pantauan kita,” tegas Juliantoro.

Sementara itu, Penasihat Hukum Zulfadhli yang diketahui salah seorangnya adalah Herawan Utoro, ketika coba dikonfirmasi Netizen.media pada Rabu (19/12/2018) mengaku sedang tidak di Kota Pontianak.

Karena sedang di luar kota, ia pun meminta waktu untuk memberikan penjelasan, sepulangnya ke Pontianak pada Sabtu (22/12/2018).

Sesuai yang dijanjikannya, Herawan Utoro menerangkan, kliennya memang belum bisa dieksekusi, karena jaksa belum menerima salinan putusan lengkap dari MA.

“Makanya kita meminta kepada kejaksaan agar tidak melaksanakan eksekusi, sebelum mendapat salinan putusan lengkap,” tegas Herawan Utoro, Sabtu ( 22/12/2018) malam.

Permintaannya itu sesuai Pasal 270 KUHAP. “Jadi kalau jaksa berupaya untuk mengeksekusi, kita tetap meminta itu untuk ditunda. Walaupun dasarnya adalah P48. Karena untuk P48 sendiri adalah Pasal 270 KUHAP, dalam hal ini salinan putusan,” jelas Herawan.

Kemudian soal amar putusan menyebutkan Rp8 miliar yang sudah dikembalikan dalam proses sidik di Mapolda Kalbar, Ia tidak bisa berkomentar soal itu. “Kita baru bisa berkomentar soal itu ketika turun salinan putusan lengkap,” ujar Herawan.

Sementara untuk mengajukan PK, Herawan membenarkannya. “Kita memang akan mengajukan PK. Tetapi tidak bisa sekarang, lantaran putusan lengkap belum ada. Sedangkan untuk PK dasarnya harus ada salinan putusan lengkap,” katanya.

Herawan juga menyebutkan, Zulfadhli bukan di Kota Bandung, melainkan di Jakarta. Kontras dengan penjelasan Kasipidsus Juliantoro.

Tim Netizen.media telah berusaha menghubungi Zulfadhli via seluler, untuk konfirmasi. Tetapi, hanya jalan buntu yang didapat.

Pada Rabu (19/12/2018) sekitar pukul 19.00 WIB, dua kali nomor selulernya dihubungi. Namun tidak mendapat jawaban dari Zulfadhli.

Pukul 19.55 WIB, tim Netizen.media mengirimkan pesan WhatsApp (WA), berharap mendapat jawaban. Tetapi hanya dibacanya, tidak dibalas.

Keesokan harinya, nomor telepon Tim Netizen.media bahkan tidak bisa menghubungi mantan Ketua DPRD Kalbar itu. Kuat dugaan diblokir.

Saran untuk Zulfadhli

Sejak penyidikan kasus yang menimpa Zulfadhli ini bergulir. Selalu mendapat sorotan, tidak terkecuali dari Forum Relawan Kemanusiaan Pontianak (FRKP).

Ketua FRKP, Stephanus Paiman menegaskan, tidak seorang pun di Indonesia ini yang kebal hukum, termasuk pejabat atau mantan pejabat.

Asalkan para Aparat Penegak Hukum (APH) benar-benar menjalankan tugasnya. “Kuncinya kembali pada petugas, baik itu Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan,” katanya.

Hingga kini, Stephanus Paiman mengaku selalu memantau kasus Zulfadhli ini. “Seingat saya, saat putusan PN, tersangka banding dan berlanjut di MA (Kasasi) yang kemudin memutuskan hukuman lebih berat terhadap terpidana,” ujarnya.

Pria yang karib disapa Bang Steph ini menilai, persoalannya saat ini; beranikah para penegak hukum melaksanakan eksekusi atas putusan MA itu? Jika tidak berani, apa kendalanya?. “Masyarakat menunggu kinerja aparat hukum untuk kasus ini,” desaknya.

Soal kendala Jaksa yang hanya menerima kutipan–bukan salinan putusan lengkap–menurut Bang Steph, bukan suatu alasan yang fundamental. Karena sudah ada kerjasama (MoU) antara ketiga instansi tersebut dalam penegakan hukum.

“Jika pihak Kejaksaan hanya menerima kutipan, bukankah pihak Kejaksaan dapat meminta salinan putusan yang lengkap pada majelis Hakim. Harus proaktif donk,” timpalnya.

Jika sudah ada putusan dari MA yang sudah inkrah, jelas Bang Steph, artinya putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap . “Tinggal eksekusi saja. Laksanakan prosedur eksekusinya,” tegasnya.

Untuk Zulfadhli, Bang Steph memintanya berjiwa besar menghadapi proses hukum ini. “Jika memang sudah ada putusan tetap, jalani hukumannya,” katanya.

Jika merasa ada hal-hal yang janggal dalam putusan atau proses hukum tersebut, lanjut dia, Zulfadhli bisa membeberkan semuanya ke publik, supaya terang benderang.

Nasib Zulfadhli di Golkar

Meski sudah divonis bersalah oleh Mahkamah Agung, Zulfadhli belum dibuang dari Partai Golkar Kalimantan Barat. Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalbar itu masih dianggap sebagai kader Golkar.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Maman Abdurrahman mengungkapkan, di lingkungan partai politik “Beringin”, Zulfadhli masih dianggap kader lantaran jasa-jasanya selama ini.

“Masih anggota partai Golkar. Karena tidak ada Surat Keputusan (SK) pemecatan terhadap beliau,” jelas Maman Abdurrahman menjawab Netizen.media, Rabu (19/12/2018).

Maman menambahkan, walau masih jadi kader Airlangga Hartato, Zulfadhli tidak diberi jabatan organisasi lagi. “Tidak menjabat di struktur partai,” ungkapnya.

Disinggung soal sikap politik partai Golkar terhadap kadernya yang terbukti korupsi, Maman enggan bicara. “Saya tidak memiliki kompetensi untuk menjawab hal tersebut. Silakan ditayakan ke tim hukumnya Pak Zulfadli,” ujarnya.

Meski begitu, menurut Maman, partai Golkar tetap mengawal dan memberikan support moril serta bersedia menyediakan dukungan hukum apabila dibutuhkan.

“Mengingat sudah cukup banyak jasa-jasa dan kontribusi beliau kepada Kalimantan Barat dan partai Golkar,” sebutnya.

Sebelum mengakhiri wawancara, Maman menuturkan, terlepas dari permasalahan hukumnya, Zulfadhli adalah salah satu senior dan orang yang pernah berjasa untuk partai. “Kami akan hormati serta harga itu,” tutup Maman.

river x
Berita Terkait
Komentar
Loading...