“Sinetron” Korupsi Bansos Tak Kunjung Tamat

Korupsi Bansos

Belum inkrah kalau hanya kutipan putusan. Jaksa harus jemput bola ke MA. Supaya stigma hukum di mata masyarakat tidak semakin mengkristal. 

Netizen.media – Lantaran hanya kutipan yang diterima Kajaksaan Negeri (Kejari) Pontianak, Putusan Mahkamah Agung (MA) RI untuk perkara korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalbar 2007-2008, dengan terpidana Zulfadhli pada Mei 2018, disebut belum inkrah.

my home

“Kalau sekedar kutipan yang baru turun. Saya rasa itu belum bisa dibilang inkrah,” kata Pengamat Hukum Universitas Panca Bhakti (UPB) Pontianak, Dr Setyo Utomo SH MHum kepada Netizen.media, Senin (24/12/2018).

Setyo berpendapat demikian ketika dimintai tanggapan terkait lambannya putusan lengkap MA sampai ke Kejari Pontianak. Berakibat pada terus bersambungnya “sinetron” kasus Bansos KONI dengan terpidana Zulfadhli.

Seperti diakui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Pontianak, Juliantoro. Hingga kini pihaknya masih menunggu putusan lengkap MA untuk mengeksekusi Zulfadhli.

Surat Perintah Pelaksanaan Putusan dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) atau P48 pun tidak bisa keluar, karena juga menunggu putusan lengkap dari MA.

Setali tiga uang, belum turunnya putusan lengkap MA itu membuat Pengacara Zulfadhli, Herawan Utoro mempunyai alasan untuk meminta penundaan eksekusi.

Sesuai Pasal 270 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), eksekusi hanya bisa dilakukan bila disertai putusan lengkap.

Pengamat Hukum Setyo menerangkan, Jaksa memang tidak bisa mengeksekusi terpidana, apabila salinan putusan lengkap belum turun, baik dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun MA.

Namanya juga kutipan, berarti bukan putusan yang utuh. Sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk mengeksekusi terpidana.

“Jaksa membutuhkan salinan putusan lengkap, baru terpidana dapat dieksekusi. Kalau tidak, maka dasar jaksa apa. Apa hanya dengan kutipan eksekusi itu menjadi legal?,” ujar Setyo.

Ihwal lambannya salinan putusan lengkap turun dari suatu Pengadilan, baik itu di tingkat Negeri, Tinggi maupun MA, Setyo memberikan catatan khusus. “Semestinya batas waktu itu ada. Karena hukum kita mengatur tentang kedarluasa,” terangnya.

Pentingnya salinan putusan lengkap ini, yakni agar terlaksana proses hukum selanjutnya, dalam hal ini Jaksa selaku eksekutor untuk untuk dapat menjalankan tugasnya.

“Jika tidak turun-turun, bagaimana jaksa selaku eksekutor akan menjalankan tugasnya atau proses hukum ini akan berjalan. Kemudian bagaimana tentang kepastian hukum seseorang,” ucap Setyo.

“Intinya, salinan putusan lengkap harus turun terlebih dahulu, barulah jaksa dapat melaksanakan tugasnya sebagai eksekutor,” pungkas Setyo.

Jaksa Harus “Jemput” Salinan Putusan 

Pengamat politik dan birokrasi pemerintah dari Universitas Tanjungpura, Drs Usmulyadi MSi berpendapat, Jaksa harus proaktif meminta salinan putusan lengkap dari Mahkamah Agung ihwal putusan Zulfadhli.

“Sebagai penuntut, harusnya Jaksa wajib meminta secara terus menerus salinan putusan itu. Apalagi keputusan MA sudah ada,” tegas Usmulyadi dijumpai Netizen.media, Selasa (25/12/2018).

Apabila Jaksa hanya menunggu, upaya menjebloskan Zulfadhli ke penjara hanyalah mimpi belaka. “Kalau salinan putusan itu tidak diterima Jaksa. Tidak bisa dilaksanakan putusan (MA) tersebut,” tambahnya.

Publik lantas bertanya-tanya, mengapa salinan putusan dari MA tidak turun-turun hingga detik ini. “Kalau masyarakat berpikir ada permainan, wajar saja prasangka itu muncul. Apalagi hukum di negara kita, banyak orang sudah menstigma. Tumpul ke atas, tajam ke bawah,” sebutnya.

Usmulyadi berpandangan, boleh jadi situasi ini memang dikondisikan oleh Zulfadhli. “Tentunya Zulfadhli menghubungi pihak-pihak yang terlibat dalam keputusan itu. Terutama Jaksa. Agar kasus ini diambangkan. Sehingga putusan ini tidak bisa dilaksanakan,” tudingnya.

Menurut dia, Zulfadhli termasuk orang besar. Memiliki relasi yang kuat dengan pejabat-pejabat. “Bukan tidak mungkin dia melakukan semacam permainan di belakang,” timpalnya.

Meski begitu, kata Usmulyadi, publik harus mengingat. Bahwa kejadian hukum harus didasari oleh fakta. “Jadi kalau asumsi, masyarakat boleh dan sah saja mempertanyakan,” ucapnya.

Ia menegaskan, jika putusan MA telah keluar dan sudah inkrah, tentu harus dilaksanakan. “Upaya hukum Zulfadhli adalah PK. Makanya, salinan putusan ini juga jadi penentu. Apakah dia harus PK atau tidak,” katanya.

Usmulyadi merincikan, apabila salinan putusan itu tidak diterima oleh pengacara Zulfadhli. Semua pihak tidak bisa melaksanakan putusan. “Kan mengambang,” kritiknya.

Keberadaan Zulfadhli yang di luar Kalimantan, menurut Usmulyadi, membuat bekas Anggota DPR-RI itu tidak ditahan.

“Artinya dia bebas berkeliaran. Sebagai orang yang pernah menjadi Anggota DPR, tentu dia punya relasi dan menggunakan relasi-relasi dia. Wajar masyarakat punya anggapan begitu,” ulasnya.

Untungkan Zulfadhli? 

Usmulyadi berpendapat, Zulfadhli mendapat keuntungan dari mengambangnya salinan putusan MA. “Dia sekarang tidak ditahan dan tidak masuk tahanan,” sebutnya.

Untuk masuk tahap mengambang begini, kata dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik tersebut, pasti ada permainan di belakang.

“Tentunya oknum-oknum yang berkepentingan dengan kasus ini. Mereka mendapatkan timbal balik. Ini dalam tanda kutip ya. Dan kalau masyarakat beranggapan begitu, sah-sah saja,” katanya.

Menurut Usmulyadi, salinan putusan MA pasti ada ketentuan dan batas waktu untuk turun ke tingkat bawah. “Sebab salinan putusan itu harus diterima oleh Kejaksaan. Kalau belum ada sampai sekarang, jaksa bisa menghubungi MA dan mempertanyakan kenapa putusan itu tidak turun-turun,” katanya.

Lantas siapa yang berpotensi memainkan kasus Zulfadhli? “Semua pihak. Kita tidak bisa mengatakan lembaganya. Tapi oknum bisa jadi. Lihat saja sekarang banyak oknum MA dan Jaksa yang ditangkap. Karena permainan hukum. Hukum dijual belikan,” demikian Usmulyadi.

river x
Berita Terkait
Komentar
Loading...