Kejari Pontianak Blokir Aset-aset Zulfadhli

Juga Pantau Aset di Pontianak

Aset Zulfadhli

Kejari Pontianak sudah memblokir aset terpidana korupsi Bansos KONI, Zulfadhli. Mungkinkah terdapat kasus money laundring?

Netizen.media – Sejumlah aset dan dokumen terpidana korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Zulfadhli yang pernah disita Penyidik, ternyata sudah dikembalikan. Aneh.

my home

Kendati demikian, aset-aset yang sudah dikembalikan itu diblokir Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak. “Dengan inisiatif kita, asetnya kita blokir,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Pontianak, Juliantoro dijumpai di ruang kerjanya, Kamis (27/12/2018).

Aset Zulfadhli yang diblokir Kejari Pontianak semuanya di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Terdiri atas:

  • Sertifikat tanah seluas 108 Meter Persegi
  • Sertifikat tanah seluas 69 Meter Persegi, dan
  • Satu unit rumah.

Juliantoro mengatakan, pada prinsipnya barang bukti yang sudah disita dalam perkara Zulfadhli tersebut sudah di tangan Kejari Pontianak. “Kita tetap tahan, karena terdapat kewajiban untuk membayar uang pengganti ke kas negara,” jelasnya.

Ia memastikan, tetap menganggap pidana pengganti perkara ini Rp11 Miliar. Lantaran putusan yang menyebutkan sudah dikembalikan Rp8 Miliar saat proses penyidikan, tidak diketahui kejalasannya. “Sampai sekarang tidak jelas keberadaan Rp8 Miliar itu,” ucap Juliantoro.

Lantaran kasus korupsi Bansos KONI menyebabkan kerugian negara yang cukup besar, dan putusan pidana pengganti juga tidak kalah besar, Juliantoro menilai pengembalian aset saat penyidikan itu sebagai sesuatu yang aneh.

Sebagai eksekutor, Kejari Pontianak memblokir aset tersebut, supaya ketika tidak ada pengembalian atau pidana pengganti tidak dipenuhi–seperti yang tertuang dalam putusan MA–maka aset ini nantinya disita negara.

Kemudian, kata Juliantoro, aset Zulfadhli yang saat ini dalam pemblokiran tersebut akan dihitung; apakah mencukupi atau tidak untuk melaksanakan pidana pengganti. Apabila lebih, maka sisanya akan dikembalikan. Tetapi bila kurang, aset Zulfadhli yang lain akan diburu untuk disita.

Juliantoro belum bersedia membeberkan aset-aset lain yang dimaksudkannya tersebut. Ia hanya mengungkapkan, aset Zulfadhli di Kota Pontianak, Provinsi Kalbar sedang dalam pendataan. “Namun belum kita publikasikan. Nanti,” katanya.

Bukan hanya aset berupa bangunan dan tanah, kendaraan bermotor pun tidak luput dari pendataan Kejari Pontianak. Termasuk mobil sedan yang disebut-sebut sebagai milik Zulfadhli. “Setelah kita cek ke Samsat, (mobil) itu bukan atas namanya,” kata Juliantoro.

Pemblokiran aset yang sudah dikembalikan ke Zulfadhli usai disita tersebut juga diamini Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pontianak, Refli. “Kita keukeuh blokir asetnya (Zulfadhli-red). Semuanya akan kita cek. Sementara tiga aset sudah kita blokir,” tegasnya.

Indikasi Money Laundring?

Lazimnya, kasus korupsi tidak terlepas dari upaya pelaku untuk melenyapkannya melalui money laundring atau Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Menanggapi indikasi tersebut, Kasipidsus Juliantoro menjawabnya dengan tegas. “Tidak bisa TPPU,” katanya. Karena money laundring ini hanya bisa digandeng dengan tindak pidana asal–dalam hal ini pidana korupsi. Sementara dalam penyidikan, kasus korupsi Bansos KONI tidak beriringan dengan TPPU. “Ini menurut saya. Namun ada juga praktisi berpendapat tidak seperti itu,” ucapnya.

Logikanya, jelas Juliantoro, jika TPPU dipisah dengan tindak pidana asalnya, maka akan dengan gampangnya seseorang dikriminalisasi atau disangkakan melalui delik, sepanjang dia tidak bisa menjelaskan asal usul hartanya.

“Olehkarenanya saya termasuk orang (penyidik) yang menganut paham bahwa TPPU tidak bisa disidik sendiri setelah tindak pidana asalnya (predicate crime) sudah selesai dituntut,” terang Juliantoro.

“Bukan tidak bisa, tapi tidak etis penyidikan TPPU-nya dilakukan Kejaksaan, karena perkara ini berasal dari penyidikan Polri (Polda Kalbar-red),” sambungnya.

Jika memang disinyalir ada aliran uang ke orang-orang tertentu, sejak awal penyidikan sudah digabungkan dengan delik TPPU. “Tetapi kita kembali ke pemahaman rekan-rekan Penyidik Polri tentang TPPU, apakah bisa berdiri sendiri setelah penuntutan terhadap tindak pidana asalnya. Kalau saya tidak bisa, karena bagi saya harus digandeng dengan penyidikan pidana asalnya,” tegas Juliantoro.

river x
Berita Terkait
Komentar
Loading...