Final, Raperda Masyarakat Hukum Adat Tinggal Disahkan

Martinus Sudarno
Martinus Sudarno

Netizen.media – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kalbar sudah selesai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Dan sudah difasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Puji syukur sudah selesai. Selanjutnya akan diparipurnakan,” ucap Martinus Sudarno, Ketua Pansus Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, ditemui Netizen.media, di ruang kerjanya, Kamis (03/01/2019).

my home

Finalnya pembahasan di tingkat Pansus ini, jelas Sudarno, berarti hal-hal krusial terkait materi Raperda ini sudah tuntas dibahas. “Sekarang tinggal menunggu pengesahannya,” tegasnya.

Legislator PDI Perjuangan ini mengungkapkan, tadinya hal-hal krusial dimaksud menimbulkan banyak perdebatan dalam pembahasan di tingkat Pansus.

“Syukur kita sudah mendapat kata sepakat, dan Perda ini betul-betul menjadi payung bagi seluruh masyarakat hukum adat di Kalbar, tanpa terkecuali,” kata Sudarno.

Mudah-mudahan, harap Sudarno, Raperda ini dapat disahkan menjadi Perda. “Terima kasih kepada semua Tim Pansus DPRD Provinsi Kalbar, Tim Eksekutif beserta Tenaga Ahli yang telah bersusah payah menuntaskan pembahasan Raperda ini,” ucapnya.

Seperti diketahui, pembahasan Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat ini setidaknya memakan waktu lebih dari dua tahun. “Memang termasuk Raperda yang paling lama pembahasannya,” kata Sudarno.

Lamanya pembahasan Raperda ini hampir sama dengan Perda Rancangan Tata Ruang Wilayaj Provinsi (RTRWP) yang membutuhkan waktu sekitar 3 tahun. “Pembahasannya lama karena terkait dengan masalah hutan,” jelas Sudarno.

river x
Berita Terkait
Komentar
Loading...