Pengesahan Perda Masyarakat Adat Terkendala Kampanye? 

kampanye
Ilustrasi-net

Netizen.media – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sudah selesai dibahas. Namun pengesahannya, mungkin terkendala pada kuorum peserta paripurna DPRD Provinsi Kalbar.

“Kita harap maklum. Karena sekarang tahun politik (musim kampanye-red). Jadi, kemungkinan besar paripurna untuk kuorum itu sangat kecil,” kata Martinus Sudarno, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, ditemui Netizen.media di ruang kerjanya, Kamis (03/01/2019).

my home
Martinus Sudarno
Martinus Sudarno

Sudarno menduga, menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 17 April 2019, sebagian besar Anggota DPRD Provinsi Kalbar sudah turun ke Daerah Pemilihannya (Dapil) masing-masing.

“Ini yang saya khawatirkan. Karena teman-teman turun ke Dapil masing-masing, kuorum dalam Paripurna akan sulit terpenuhi,” ucap Sudarno.

Namun Legislator Dapil Sanggau-Sekadau ini optimis, Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dapat disahkan menjadi Perda pada tahun ini.

“Karena Perda ini sudah sejak lama ditunggu-tunggu sejumlah kabupaten di Provinsi Kalbar yang juga membuat Perda serupa,” jelas Sudarno.

Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Provinsi Kalbar ini, tambah Sudarno, akan menjadi acuan kabupaten untuk membuat Perda sejenis, baik itu namanya Perda Hutan Adat, Ulayat Masyarakat Adat atau lainnya.

river x
Berita Terkait
Komentar
Loading...