Setelah Perda Terbit, Ini yang Mesti Dilakukan Masyarakat Adat…

Perda
Ilustrasi-net

Netizen.media – Setelah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat disahkan menjadi Perda, masyarakat Kalbar harus proaktif mengajukan diri sebagai masyarakat hukum adat.

“Sebab pemerintah tidak akan menetapkan suatu kawasan menjadi kawasan hukum adat tanpa pengajuan dari masyarakat,” jelas Martinus Sudarno, Anggota DPRD Provinsi Kalbar, ditemui Netizen.media di ruang kerjanya, Kamis (03/01/2019).

my home
Martinus Sudarno
Martinus Sudarno

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat ini menegaskan, masyarakatlah yang harus mengajukan diri. Di antaranya dengan menyertakan beberapa persyaratan.

Misalnya, lanjut Sudarno, wilayah atau kawasan yang disebut wilayah hukum adat. “Berikut norma-norma tertentu yang dipatuhi bersama secara turun temurun,” katanya.

Setelah masyarakat mengajukan diri, lanjut Sudarno, nantinya akan diverifikasi dan divalidasi oleh tim yang dibentuk pemerintah.

“Kemudian barulah diajukan ke Kepala Daerah untuk ditetapkan atau disahkan sebagai masyarakat hukum adat di Kalbar,” ujar Sudarno.

Dengan penetapan tersebut, jelas Sudarno, masyarakat tersebut akan mendapatkan hak-haknya untuk mengelola hutan atau wilayah adatnya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

river x
Berita Terkait
Komentar
Loading...