Jelang Pemilu, Polresta Pontianak Bentuk Tim OTT

Kapolresta Pontianak, Kombes Pol M Anwar Nasir berdiskusi dengan Bawaslu dan KPUD Kota Pontianak, di Mapolresta Pontianak, Selasa (08/01/2019). Foto: Istimewa.

Netizen.media – Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019, Kepolisian Resort Kota (Polresta) Pontianak bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Pontianak sepakat membentuk Tim Operasi Tangkap Tangan (OTT). 

Tujuannya tidak lain, untuk menindak tegas semua pihak yang melakukan tindakan melanggar hukum dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

my home

Kepala Kepolisian Resort Kota (Kapolresta) Pontianak, Kombes Pol M Anwar Nasir mengatakan, tim ini khususnya dibentuk dalam upaya mencegah politik uang (money politic), terutama pada hari pencoblosan. 

Menurutnya, salah satu yang rawan pada Hari “H” Pemilu Serentak 17 April 2019 adalah serangan fajar. “Tim ini kami bentuk di beberapa Rayon untuk mengantisipasi kecurangan, khususnya serangan fajar,” kata Anwar, saat menerima kunjungan Bawaslu dan KPUD Kota Pontianak, di Mapolresta Pontianak, Selasa (08/01/2019).

Anwar menilai, tingkat kerawanan dalam Pemilu di Kota Pontianak, termasuk yang tidak terlalu besar, jika melihat dari pengalaman dalam Pemilu 2018 lalu. 

Namun, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan penyelenggara Pemilu.

Sementara itu, Kordiv Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Lembaga Bawaslu Kota Pontianak, Irwan Manik Radja, menyambut baik pembentukan Tim OTT Pemilu ini.  

Semangat yang disampaikan oleh Kapolresta Pontianak, menurutnya harus disambut baik semua pihak. Apalagi Tim OTT ini merupakan pertama kalinya dibentuk di Pontianak.

“Ini kan bagian dari preventif, pencegahan. Jadi, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik, dan supaya tidak terjadi money politic di Kota Pontianak,” harap Irwan.

Ketua KPUD Kota Pontianak, Deni Nuliadi menambahkan, koordinasi yang dilakukan kepada pihak kepolisian merupakan bentuk sinergitas lintas lembaga. 

Karena menurutnya, beberapa tahapan Pemilu memerlukan penanganan keamanan dari pihak Kepolisian. Seperti pada kegiatan rapat umum, pemungutan suara, rekapitulasi suara, dan lain-lain.

“Kita berkoordinasi terkait hal-hal yang perlu diantisipasi, hal-hal keamanan, agar ke depan yang diantisipasi tidak terjadi,” timpal Irwan. 

river x
Berita Terkait
Komentar
Loading...