Pengadilan Agama Pontianak Canangkan Wilayah Bebas Korupsi

Para undangan berfoto bersama usai acara, di Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Pontianak, Jalan Ahmad Yani, Rabu (09/01/2019) pagi. Netizen.media

Netizen.media – Pengadilan Agama Pontianak mencanangkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), di Kantor Pengadilan Agama Kota Pontianak Kelas IA, Jalan Ahmad Yani, pada Rabu (09/01/2019) pagi.

Dalam acara tersebut, turut dilakukan penandatanganan pada piagam pencanangan pembangunan zona integritas yang salah satunya ditandatangani oleh Walikota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono.

my home

Dalam sambutannya, Edi mengharapkan penandatanganan ini jangan hanya menjadi acara seremonial belaka. Namun, mesti ditindaklanjuti dengan aksi nyata yang jelas.

“Kegiatan semacam ini juga mesti digaungkan untuk mewujudkan Kota Pontianak yang semakin maju. Pencanangan ini memberikan semangat bagi Kota Pontianak,” katanya.

Sepanjang 2016 hingga 2017, lanjutnya, Kota Pontianak mendapatkan predikat kota dengan pelayan publik terbaik dari Ombudsman Republik Indonesia. Hal ini menurut Edi harus menjadi titik awal dan percontohan dari berbagai sektor, agar memacu kinerja menjadi lebih baik lagi.

“Semua pelayanan publik zona integritas menuju ke wilayah bebas korupsi harus digaungkan, sampai terciptanya birokrasi yang bersih dan melayani,” ujarnya.

Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak menambahkan, ketika WBK dan WBBM bisa diwujudkan dengan nyata, tentu hal ini akan berdampak positif di berbagai sektor. Khususnya kesejahteraan masyarakat.

“Kalau ini terwujud tentunya akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi daya saing kota, iklim investasi, pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Sehingga sasarannya adalah masyarakat yang sejahtera,” terangnya.

Untuk itu, Edi mengharapkan masyarakat juga mendukung dalam perwujudan pencanangan ini.

“Masyarakat juga agar paham dalam setiap pengurusan di lembaga supaya tidak memberikan sogokan. Mereka juga harus menahan diri melakukan upaya yang melanggar aturan,” ucap Edi.

Di tempat yang sama, Ketua Pengadilan Agama Pontianak, Darmuji mengatakan pencanangan WBK dan WBBM ini adalah sebagai bentuk keseriusan Pengadilan Agama Pontianak.

“Tujuan utama adalah peradilan yang bebas KKN dan pelayanan prima kepada masyarakat,” ucapnya.

Dikatakannya, celah dalam setiap penyelewengan pasti selalu ada. Namun pihaknya akan terus melakukan pengawasan yang ketat di semua lini pelayanan Pengadilan Agama Pontianak.

“Kita berusaha untuk jangan sampai terjadi. Jika terjadi penyelewengan, baik itu masalah uang maupun moral, maka akan segera diadakan tindakan dengan tegas,” ujarnya.

Dirinya melanjutkan, sebagai bentuk peningkatan pelayanan dan keterbukaan informasi publik, Pengadilan Agama Pontianak akan terus melakukan berbagai macam inovasi.

Seperti pada tahun 2019 ini, pelayanan lembaga yang dipimpinnya, kata Darmuji, juga sudah dilakukan secara online. Diantaranya pendaftaran online, pembayaran online, dan pemanggilan online. Pihak yang berperkara menurutnya juga akan dibuatkan akun tersendiri, sehingga sisa biaya panggilan yang tidak digunakan bisa terlihat dan akan dikembalikan.

river x
Berita Terkait
Komentar
Loading...