Midji Akui Jajarannya Belum Seriusi Keterbukaan Informasi

Sutarmidji
Sutarmidji

Netizen.media – Di tengah tuntutan masyarakat terhadap transparansi pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan, Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengakui kalau jajarannya belum serius memperhatikan keterbukaan informasi.

“Ini akan kita ubah,” tegas Sutarmidji, ketika melantik Komunikasi Informasi Provinsi Kalbar, di Balai Petitih Kantor Guberur Kalbar, Kamis (10/01/2019).

my home

Midji–sapaan Sutarmidji–mengatakan, keterbukaan informasi kepada masyarakat harus menjadi prioritas bagi penyelenggara negara di setiap instansi pemerintah.

“Karena tuntutan masyarakat untuk adanya transparansi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan negara itu semakin besar,” jelas Midji.

Sebagaimana diketahui, terkait keterbukaan informasi ini sudah ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

UU KIP yang mulai berlaku dua tahun setelah diterbitkan ini terdiri atas 64 pasal. Pada intinya mewajibkan setiap badan publik untuk membuka akses informasi kepada masyarakat.

Informasi itu dikecualikan ataa hal-hal yang dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat.

Dikecualikan juga untuk informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, merugikan ketahanan ekonomi nasional, dan merugikan kepentingan hubungan luar negeri.

Kemudian informasi yang dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang, rahasia pribadi, dan informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU.

river x
Berita Terkait
Komentar
Loading...