Percepatan Kapuas Raya Masih Sebatas Angan-angan

Surianysah: Jokowi sepertinya Belum Berkenan

Suriansyah
Suriansyah

Netizen.media – Berbagai upaya Gubernur Kalbar, Sutarmidji atau karib disapa Midji, dalam mempercepat pembentukan Provinsi Kapuas Raya (PKR), masih sebatas angan-angan yang belum ada kejelasannya.

“Karena pemerintahan sekarang, di bawah kepemimpinan Jokowi, sepertinya memang belum berkenan untuk melakukan pemekaran wilayah,” kata Suriansyah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, ditemui di ruang kerjanya, Kamis (10/01/2019).

my home

Keengganan pemerintahan Jokowi, jelas Suriansyah, dapat dilihat dari belum dicabutnya kebijakan penghentian sementara (moratorium) pemekaran wilayah. “Ditunda sampai waktu yang belum ditetapkan,” ujarnya.

Moratorium ini kemungkinan menjadi satu-satunya penyebab tidak kunjung terwujudnya PKR yang meliputi lima kabupaten di Timur Provinsi Kalbar. “Ini permasalahan yang dihadapi sekarang,” ungkap Suriansyah.

Menyikapi permasalahan tersebut, menurut Suriansyah, diperlukan lobi-lobi yang sangat khusus dan intensif, agar pemekaran Provinsi Kalbar ini dimungkinkan.

“Karena kalau tidak ada lobi-lobi khusus dan intensif tersebut, maka Provinsi Kalbar akan diperlakukan sama dengan daerah lain (moratorium pemekaran),” terang Suriansyah.

Ia mendorong Gubernur Midji untuk melakukan lobi-lobi khusus dan intensif, lantaran pemekaran wilayah ini memang sangat didambakan masyarakat, baik di Timur maupun Barat Kalbar.

Pemekaran wilayah sangat didambakan, jelas dia, karena langkah ini dinilai sangat strategis untuk mempercepat pembangunan daerah.

“Luas wilayah Provinsi Kalbar, akses yang belum terlalu baik dan lainnya, menyebabkan pemekaran wilayah ini menjadi sangat urgen,” ucap Suriansyah.

Selain menyarankan lobi khusus dan intensif ke Pemerintah Pusat (Pempus), Suriansyah tetap mengapresiasi upaya Gubernur Midji dalam mendorong percepatan pembentukan PKR. “Memang seharusnya dilakkan seperti itu,” ujarnya.

Upaya Midji yang dimaksudkan Suriansyah itu di antaranya mempersiapkan infrastruktur pemerintahan PKR, anggaran untuk dua tahun pertama bila provinsi baru terwujud dan lainnya.

Terkait anggaran untuk pembangunan di dua tahun pertama PKR itu, menurut Suriansyah, tidak masalah. Karena pendapatan lima kabupaten yang tergabung di dalamnya itu, cukup signifikan.

river x
Berita Terkait
Komentar
Loading...