BPJS Kesehatan Selalu Defisit, Ini Pangkal Penyakitnya…

Suriansyah
Suriansyah

Netizen.media – Sejak bertransformasi dari PT Askes (Persero) 1 Januari 2014 silam, hingga kini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selalu mengalami defisit. Kurang efisiensi–baik secara internal maupun eksternal–diduga menjadi salah satu pangkal penyakit lembaga ini.

“Di internalnya kita dengar sendiri, gaji direksi-direksinya sangat besar dan pegawainya banyak,” kata Suriansyah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, kepada wartawan, Sabtu (12/01/2019).

my home

Seperti diketahui, ibarat penyakit yang terus menggerogoti, pada tahun pertamanya, BPJS Kesehatan mengalami defisit Rp3,3 Triliun. Kemudian membengkak hingga menyentuh Rp5,7 Triliun pada 2015.

Tahun berikutnya, defisit BPJS Kesehatan meningkat lagi menjadi Rp9,7 Triliun, dan bertambah menjadi Rp9,75 Triliun pada 2017. Kemudian pada 2018 menjadi Rp10,98 Triliun.

Lebih besar pasak dari tiangnya ini, menurut Suriansyah, disebabkan beberapa faktor. Termasuk di antaranya, besarnya biaya operasional BPJS Kesehatan.

Gaji direksi yang besar dengan jumlah pegawainya yang melimpah tersebut, tambah Suriansyah, perlu diefisiensikan. Karena kinerja mereka sampai saat ini masih belum optimal.

Efisiensi tersebut perlu dilakukan, kata Suriansyah, sebagai upaya penyehatan keuangan BPJS Kesehatan. Disertai dengan meningkatkan kepatuhan pelunasan iuran yang sejauh ini belum menggembirakan.

Ketua DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kalbar ini juga menyarankan peninjauan kembali program yang dibuat BPJS Kesehatan tersebut berupa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Suriansyah mencontohkan, besaran iuran bagi masyarakat berpenghasilan tinggi, lebih baik dinaikkan menjadi dua kali lipat dibandingkan yang sekarang.

“Tetapi kalau yang berpenghasilan rendah, tidak perlu dinaikkan. Bahkan kalau perlu, ditanggung Pemerintah Daerah. Karena bagaimanapun juga, itu menjadi tanggung jawab negara,” papar Suriansyah.

Ia juga menyarankan, agar BPJS Ketenagakerjaan membantu “saudaranya”, BPJS Kesehatan ini. “Seharusnya BPJS Ketenagakerjaan bisa menyuplai BPJS Kesehatan,” kata Suriansyah.

Kondisi keuangan BPJS Ketenagakerjaan, ungkap dia, sudah sangat sehat. Saking sehatnya, Pemerintah Pusat (Pempus) menggunakannya untuk pembangunan infrastruktur.

Jumlah dana BPJS Ketenagakerjaan yang digunakan untuk membangun infrastruktur itu sangat luar biasa, mencapai sekitar Rp75 Triliun.

“Semestinya bukan digunakan untuk infrastruktur seperti yang dilakukan selama ini, tetapi untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan,” saran Suriansyah.

river x
Berita Terkait
Komentar
Loading...