Lahan Parkir Seret Sekda Singkawang ke Kejaksaan

Sumastro
Sumastro

Netizen.media – Mantan Kadishubkominfo yang sekarang menjadi Sekda Kota Singkawang, Sumastro tidak gentar diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar, setelah dilaporkan Ridha Wahyudi terkait pengadaan lahan dan pembangunan Taman Parkir Kridasana. Pelapor meyakini terjadi mark-up dalam kegiatan yang menyedot dana Rp15 Miliar tersebut.

“Pengadaan itu diduga terjadi mark-up, lantaran pembebasan lahan seluas 6.800 meter persegi itu tidak wajar mencapai belasan miliar. Begitu juga pembangunan taman parkirnya hingga mencapai Rp2 miliar dalam dua kali penggaran. Maka dari itu kita laporkan ke Kejaksaan,” kata Ridha Wahyudi kepada Netizen.media, Kamis (14/02/2019).

Laporan secara resmi tercatat di Kejati Kalbar pada akhir 2018. Pengadaan lahan dan pembangunan taman parkir dilaksanakan oleh Dishubkominfo Kota Singkawang pada tahun 2015-2018 dengan anggaran total sebesar Rp15 miliar.

“Khusus untuk pengadaan lahan sendiri pada tahun 2016 mengeluarkan APBD sebesar Rp13 miliar, sedangkan untuk pembangunan tercatat dua kali anggaran 2016-2017 masing-masing Rp1 miliar,” jelas Ridha.

Sejumlah pihak terkait sudah dipanggil kejaksaan untuk memberikan keterangan. Informasi terbaru yang diperoleh pelapor dari pihak kejaksaan menyebutkan penyelidik sedang menyiapkan saksi ahli.

Indikasi itu lantaran ada kejanggalan dalam mencari perbandingan harga, di mana tim konsultan dalam hal ini appraisal melakukan perbandingan harga lahan tidak tepat sasaran karena membandingkan harga tanah yang tidak berada pada sekitar lokasi pembebasan lahan. “Jujur saja harga itu terlalu tinggi hingga Rp13 miliar,” terangnya.

Bahkan, papar Ridha, pengadaan tersebut tidak terlalu urgen dan belum prioritas untuk dilaksanakan, mengingat kridasana lahannya masih luas. Kadang-kadang hanya satu tahun sekali, misalnya untuk EXPO atau even Cap Go Meh. “Soal indikasi kerugian, kita serahkan sepenuhnya kepada kejaksaan tinggi melakukan penyelidikan,” ujar dia.

Ia berharap, Kejati tak hanya mengusut soal pembebasan lahan, melainkan item laporan yang dibuatnya berupa pembuatan taman parkir. Banyak kebocoran seperti dipaksakan oleh Pemkot Singkawang melalui Dishubnya. “Kita berharap pihak kejaksaan, terbuka kepada masyarakat dalam penyelidikan kasus ini,” tegasnya.

Ridha memberikan catatan khusus kepada Pemkot Singkawang dalam hal prioritas pembangunan untuk kepentingan publik. Kalau soal tanah, sudah banyak pembelian tanah oleh Pemkot yang sampai hari ini tidak difungsikan, melainkan hanya menjadi aset semata. Kalau tidak diperlukan kenapa harus dipaksakan beli. Jangan sampai ini menjadi keinginan pihak-pihak tertentu hanya ingin jual beli tanah saja.

“Dengan pelaporan tersebut, sekaligus pembelajaran agar tak ada modus di balik jual beli tanah atas nama pembebasan lahan oleh pemerintah. Oke lah Appraisal sesuai prosedur. Tetapi kalau ada kesepakatan dan pemilik tanah, kan lain ceritanya. Jadi, mari kita kawal bersama-sama, termasuk masyarakat singkawang terhadap laporan tersebut,” harapnya.

Persoalan pembebasan lahan ini seharusnya tidak luput dari pemantauan DPRD Kota Singkawang. Namun kenyataannya hingga masuk ke Kejati Kalbar, tidak ada respons sama sekali dari para wakil rakyat di Kota Singkawang.

“Apakah mereka mengetahui pelaksanaanya sesuai prosedur atau tidak, yang jelas mereka menganggarkan itu. Seharusnya DPRD lebih tahu berkaitan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya.  Mereka yang duduk di DPRD lebih tahu. Namun memang tidak ada respon dari DPRD dalam persoalan ini,” pungkas Ridha yang juga mantan anggota legislatif ini.

Legowo Diperiksa Jaksa

Dikonfirmasi terpisah, Sekda Kota Singkawang, Sumastro membenarkan persoalan pembebasan lahan untuk taman parkir Kridasana telah dilaporkan ke Kejati Kalbar. “Saya PA (Pengguna Anggaran-red) saat itu, karena saya Kadisnya,” kata Sumastro.

Menurut Sumastro, pengadaan tanah dan pembuatan taman parkir itu memiliki dasar kuat UU Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Kemudian turunannya Perpres 71 dan aturan-aturan pelaksana yang mengacu pada putusan BPN. “Semua aturan dan turunan aturan itu kita terapkan dan sudah kita laksanakan sesuai SOP,” tegas Sumastro.

Soal item harga, lanjut Sumastro, pihaknya saat itu menggunakan jasa konsultan KJPP yang kridibel memiliki reputasi tingkat nasional dan keluaran NPW. “Dikatakan soal ada mark-up, itu bukan ranah saya untuk menjawab. Biarkan penyelidikan dilakukan aparat penegak hukum. Yang jelas, mekanisme yang dilindungi undang-undang sudah dijalankan. Bahkan dalam pengadaan tanah ini, sudah diaudit BPK RI dan itu  tidak ada masalah, sampai sampai akhir tahun 2018 dalam pembangunan taman parkir,” sambung Sumastro.

Pun demikian, Sumastro legowo alias tidak mempermasalahkan laporan yang dilayangkan ke Kejati Kalbar. Bahkan dirinya sendiri sudah dipanggil Kejati beserta tim. Sumastro-lah orang yang didalami penyelidik dalam laporan tersebut.

“Kalau ada yang menuduh ini dan itu, saya juga rela diperiksa. Semuda data dan informasi dengan terbuka dan ringan saja saya sampaikan. Semuanya saya siapkan untuk kepentingan penyelidikan, sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya,” beber Sumastro.

Jika dianggap menyimpang dan lain-lain, Sumastro mengatakan itu tidak benar karena sudah melakukan sesuai koridor dan SOP yang ada. “Barang ini use full. Dan ini untuk  masyarakat Kota Singkawang, karena kita ketahui even yang ada disini tidak hanya level daerah tapi internasional. Belasan ribu orang tanpa taman parkir bisa  tumpah ruah di jalan menimbulkan kemacetan dan praktik parkir liar dan premanisme, sehingga kita dari pemerintah menyediakan tempat itu,” jelas Sumastro.

Berkaitan anggaran seperti penjelasan Ridha, ternyata berbeda. Menurut Sumastro dalam DPA sekitar Rp14 miliar, namun terjadi negosiasi hingga muncul kesepakatan pada angka Rp11 miliar dalam pembebasan lahan itu.

Sementara untuk pembuatan taman parkirnya, dilakukan secara multiyears mulai tahun 2016-2018 akhir dengan total sekitar Rp2 miliar. “Kita sudah bekerja sesuai prosedur dan berjalan sebagaimana mestinya,” tutup Sumastro.

Berita Terkait

Tinggalkan pesan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.