Anomali di Balik Ganti Rugi Alat Tangkap Nelayan Sungai Kunyit

Sudah Layak atau Merugikan Nelayan?

Kelong Tancap milik Nelayan Sungai Kunyit
Kelong Tancap milik Nelayan Sungai Kunyit

Netizen.media – Ganti rugi alat tangkap (togok/kelong) nelayan di Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah yang terdampak Pelabuhan Internasional Kijing dirasa aneh. Pasalnya, tidak menggunakan survei harga setempat, khususnya item kayu nibung.

Tim Appraisal dan Pelindo II menggunakan harga di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Singkawang. “Ini diucapkan Tim Aprraisal pada pertemuan 4 April 2019,” kata Rizal Razali, Koordinator Alat Tangkap (Kelong) kepada Netizen.media, Kamis (16/05/2019) siang.

Selain itu, tambah Rizal, tidak ada negosiasi dan musyawarah dengan para nelayan. “Melainkan langsung menentukan saja harga ganti ruginya,” ungkap Rizal.

Ia menegaskan, tidak ada kesepakatan. Sehingga tidak diketahui dasar dari ganti rugi tersebut seperti apa dan dari mana harga itu didapat.

“Untuk kelong itu ada 62 unit di Pasir Panjang Sungai Kunyit, Teluk Wak Dauk, Teluk Keluwang dan Tanjung Matoa,” ungkap Rizal.

Satu unit kelong dihargai Rp79 Juta sampai Rp80 Juta. Padahal nelayan terdampak mengajukan ganti rugi sekitar Rp240,9 Juta per kelong. 

“Saat pertemuan dengan Tim Terpadu pada 4 April 2019 itu, dari 62 unit kelong, hanya 4 unit yang setuju dengan harga ganti rugi diberikan Pelindo. Sehingga yang belum dibayar saat ini ada 58 unit,” ujar Rizal.

Belum dibayar, jelas Rizal, karena menolak harga ganti rugi dari Pelindo yang didasarkan pada hasil survei Tim Appraisal itu.

Para nelayan pun terus berjuang untuk mendapatkan ganti rugi yang pantas. “Kita sudah ke mana-mana, bahkan dua kali mencoba untuk menemui Bupati Mempawah (Erlina Ria Norsan-red). Kami tidak dihiraukannya sama sekali,” sesal Rizal.

Makanya pada 2 Mei lalu, seluruh nelayan yang menolak harga ganti rugi yang diberikan Pelindo dan Tim Appraisal berunjukrasa ke Kantor Gubernur Kalbar di Pontianak.

Didemo Nelayan Sungai Kunyit, Ini Saran Sutarmidji…

Mereka berharap ada negosiasi dan ganti rugi yang layak, yakni penambahan harga. “Kita serahkan kepada Gubernur Kalbar, dari Rabu lalu Pelindo meminta waktu satu minggu dan itu jatuh pada hari ini,” terang Rizal.

Nelayan Sungai Kunyit belum mendapat perkembangannya. “Ada perwakilan kita menemui Gubernur. Kita sedang menunggu hasilnya,” kata Rizal.

Namun sebelumnya sempat disebutkan per kelong akan diganti Rp150 Juta, lebih rendah dibandingkan harga yang diajukan.

Sementara itu, Koordinator Togok Baris II Sungai Kunyit, Tomi mengungkapkan, terdapat 400 unit togok yang harus diganti rugi secara layak oleh Pelindo, yakni di Baris II, Baris Sungai dan Baris Balkon.

“Kita ajukan kemarin per unit togok ditambah penghasilan Rp65 Juta untuk yang aktif dan Rp50 Juta untuk yang tidak aktif. Namun yang mau dibayar Pelindo hanya Rp22,5 Juta,” ungkap Tomi.

Sementara untuk di Baris Kijing dibayar Rp34-35 Juta dan pemilik togok di sana menerimanya. Jadi tidak ada permasalahan.

Semestinya togok di Baris II dan Balkon juga dihargai sama, karena jenisnya sama. “Kita berharap demikian. Semoga melewati Gubernur Kalbar ini ada penambahan dari Pelindo,” harap Tomi.

Ia juga mengaku heran, mengapa Tim Aprraisal tidak mensurvei harga togok di Kabupaten Mempawah yang menggunakan kayu nibung. “Jelas berbeda harganya. Kami membuat togok dengan membeli materialnya di sini, bukan di Kubu Raya,” ucap Tomi.

Di Kabupaten Mempawah, ungkap Tomi, hanya ada dua tempat penjualan kayu nibung untuk membuat togok, yakni di tempat Supriyadi dan Daeng Mochtar. Tetapi keduanya tidak pernah didatangi Tim Appraisal.

“Kalau nibung di daerah Kubu Raya itu mungkin hanya seratus ribu lebih. Tetapi kalau di sini (Mempawah-red) itu per batang dengan panjang 11 sampai 12 depak itu kan Rp350 Ribu. Harusnya menggunakan harga di sini,” tegas Tomi.

Penjual kayu nibung di Mempawah, Supriadi dan Daeng Mochtar H Gatta juga mengaku tidak pernah didatangi Tim Aprraisal atau Pelindo untuk survei bahan pembuatan togok.

Ia juga memastikan, tidak ada negosiasi atau musyawarah terkait ganti rugi togok. “Main letak harga. Saya mengatakan ini benar apa adanya,” sambung Supriyadi.
Sementara itu, diketahui bahwa PT Wika sebagai pelaksana pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing, juga menggunakan nibung untuk pengeboran.

PT Wika membeli 300 batang nibung ukuran 12 sampai 13 depak ke Supriyadi seharga Rp350 Ribu per batang. “Perusahaan itu membayar saya Rp150 Juta,” kata Supriyadi.

Anehnya, ketika untuk ganti rugi togok, Pelindo tidak menerapkan harga yang sama seperti yang dilakukan PT Wika. Malah menggunakan harga di daerah lain.

Penjual nibung lainnya, Daeng Mochtar H Gatta juga mengakui tidak pernah disurvei Tim Appraisal. “Saya bahkan menunggu mereka (Tim Appraisal), tapi hingga hari ini tidak ada datang,” ucapnya.

Sebenarnya, ungkap Mochtar, Pelindo sudah mengetahui harga nibung di Mempawah. Karena secara tidak langsung telah membeli nibung seharga Rp350 Ribu per batang.

“Dua kali pembelian Pelindo, yakni tercatat tanggal 15 Mei 2018 dan 20 November 2018. Hal ini serupa dengan PT. Wika yang juga membeli dengan saya,” rinci Mochtar.

Bupati Mempawah Tidak Peduli Sama Sekali

Bupati Mempawah Terpilih, Erlina Ria Norsan membuat nelayan Sungai Kunyit kecewa. Lantaran tidak bersikap untuk memberi solusi atas permasalahan yang meresahkan ini.

Semua perwakilan togok dan kelong, mendatangi rumah dinasnya pascapelantikan. Tetapi ajudannya menyarankan untuk bertemu keesokan harinya di Kantor Bupati Mempawah.

Para perwakilan nelayan itu pun manut saja dan menemui Bupati Erlina keesokan harinya untuk mengadukan masalah ganti rugi togok dan kelong tersebut.

Namun setibanya di Kantor Bupati Mempawah, mereka tidak dihiraukan. Bupati Erlina hanya melihat seraya berlalu. Bahkan menyapa pun tidak, apalagi mengajak bicara masalah nelayan tersebut. “Kami tidak dipedulikan dan tidak dihiraukan,” kata Syahri, Koordinator Togok Baris Sungai.

Terkait kekecewaan para nelayan tersebut, hingga kini belum terdengar tanggapan dari Bupati Erlina yang baru dilantik bersama Mad Pagi itu.

Padahal jika dilihat dari Tim Terpadu yang dibentuk Gubernur Kalbar untuk penyelesaian ganti rugi nelayan togok dan kelong, Bupati Erlina juga masuk sebagai anggota bersama 39 perwakilan dari berbagai instansi.

Lantaran kecewa dengan Bupati Erlina itulah, nelayan Sungai Kunyi ini memilih langsung mengadu ke Gubernur Sutarmidji pada 2 Mei lalu.

18 Togok Tak Terdaftar Malah Diganti Rugi?

Selain soal besaran ganti rugi, berhembus pula isu bahwa togok yang tidak terdaftar di Provinsi Kalbar malah mendapat ganti rugi dari Pelindo. “Iya, infonya seperti itu, ada 18 unit togok,” kata salah seorang sumber yang enggan namanya disebutkan.

Sebagai orang yang mengetahui persis persoalan tersebut, ia sangat menyayangkannya. Karena seharusnya togok yang jelas terdata atau terdaftar yang diganti rugi.

“Kita tidak tahu juga bagaimana bisa ada togok baru dan tidak masuk pendataan awal, tetapi menerima pencairan ganti rugi,” ungkapnya.

my home
Berita Terkait
river x
Komentar
Loading...