Pemerintah Indonesia Batasi Medsos dan Pesan Instan

Supaya Konten Negatif dan Hoaks Tak Viral

Medsos
Ilustrasi-net

Netizen.media – Untuk membatasi penyebaran informasi hoaks yang berkaitan dengan Aksi Unjukrasa Damai pascapengumuman hasil Pemilu Serentak 2019, Pemerintah Indonesia membatasi sebagian akses platform Media Sosial (Medsos) dan pesan instan.

“Tidak semua dibatasi serta bersifat sementara dan bertahap,” kata Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) RI dalam keterangan persnya, Rabu (22/05/2019).

Rudiantara menjelaskan, modus penyebaran konten negatif dan hoaks yang diviralkan dimulai dari pesan instan. Kemudian diunggah ke Medsos seperti Facebook dan Instagram.

Konten tersebut disebarkan dalam bentuk video, meme atau gambar. Kemudian, unggahan itu di-screen capture dan diviralkan bukan di Medsos, tetapi di messaging system WhatsApp (WA).

Karena itulah, Kemenkominfo membatasi sebagian fitur platform Medsos dan pesan instan. Konsekuensi pembatasan itu, menurut Rudiantara, akan terjadi pelambatan akses. “Kita semua akan mengalami pelambatan akses download atau upload video,” ujarnya.

Rudiantara menegaskan, pembatasan ini untuk menghindari dampak negatif dari penyebarluasan konten dan pesan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan berisi provokasi. “Viralnya yang dibatasi. Viralnya itu yang negatif. Banyak mudharat-nya,” lanjutnya.

Dia mengungkapkan, fitur yang dibatasi dan sementara tidak diaktifkan adalah fitur gambar, foto, dan video di Facebook, Instagram, dan Twitter. Karena secara psikologi, video dan gambar bisa membangkitkan emosi.

Rudiantara mengaku, pihaknya tidak bisa melakukan take down satu per satu akun. Hal itu lantaran pengguna Ponsel di Indonesia lebih dari 200 juta dan hampir semuanya menggunakan WA.

“Jika ada yang masih belum dibatasi, itu masih proses di operator telekomunikasi, kita koordinasinya juga baru saja,” jelas Rudiantara.

Pembatasan ini, terang Rudiantara, didasarkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang terdiri atas 2 inti, yakni:

  1. Meningkatkan literasi, kemampuan, kapasitas dan kapabilitas masyarakat akan digital.
  2. Manajemen konten yang salah satunya dilakukan pembatasan konten ini.

Untuk itu, Rudiantara menyampaikan permintaan maaf atas kondisi ini. Namun demikian, ia menegaskan bahwa fitur pesan singkat (SMS) dan telepon masih bisa digunakan.

“Saya mohon maaf, tetapi ini sekali lagi sementara dan bertahap. Dan saya berharap ini bisa cepat selesai. Komunikasi yang selama ini kita pakai SMS dan voice itu tidak masalah. Pembatasan untuk Medsos dan messaging system,” tegas Rudiantara.

Sementara itu, Rudiantara juga mengapresiasi pekerja media dan media mainstream yang memainkan perannya untuk memberikan informasi yang jelas dan menenangkan masyarakat.

“Kita sangat mengapresiasi media mainsteram. Biasanya mainnya di media online, kita kembali ke media mainstream,” tambah Rudiantara.

Berita Terkait

Tinggalkan pesan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.