Awal Sutarmidji Jadi Gubernur Kalbar, WTP Melayang

Pimpinan DPRD Provinsi Kalbar berfoto bersama BPK-RI, usai Paripurna Istimewa Penyampaian LHP atas LKPD Pemprov Kalbar TA 2018, di Balairungsari DPRD Kalbar, Senin (27/05/2019). –Foto: Humas DPRD Kalbar–
Pimpinan DPRD Provinsi Kalbar berfoto bersama BPK-RI, usai Paripurna Istimewa Penyampaian LHP atas LKPD Pemprov Kalbar TA 2018, di Balairungsari DPRD Kalbar, Senin (27/05/2019). –Foto: Humas DPRD Kalbar–

Netizen.media – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang diterima Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar enam tahun berturut-turut, kandas pada Tahun Anggaran (TA) 2018.

Pada masa peralihan dari Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar Doddy Riyadmadji ke Gubernur Definitif Sutarmidji itu, Laporan Keuangan Pemrov Kalbar turun satu peringkat menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Penurunan opini tersebut disampaikan BPK-RI ke DPRD Provinsi Kalbar dalam Paripurna Istimewa di Balarungsari DPRD Provinsi Kalbar, Senin (27/05/2019).

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 (UU 15/2004) dan UU 15/2006, BPK-RI memeriksa Laporan Keuangan Pemprov Kalbar TA 2018.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat TA 2018 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual, terdiri atas:

  1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Silpa)
  3. Laporan Neraca
  4. Laporan Operasional
  5. Laporan Arus Kas
  6. Laporan Perubahan Ekuitas, dan
  7. Catatan atas Laporan Keuangan.

BPK-RI memeriksanya untuk memberikan opini atas kewajaran atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKLD) dengan memerhatikan kesesuaian SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung oleh Auditor Utama Keuangan Negara I Heru Kreshna Reza, didampingi Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Barat, Joko Agus Setyono ke DPRD dan Gubernur Kalbar, meliputi:

  • LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Kalbar TA 2018
  • LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan
  • LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Anggota BPK-RI, Heru Kreshna Reza mengungkapkan, berdasarkan pemeriksaan tersebut diketahui bahwa:

  • Anggaran Belanja disajikan Rp4,69 Triliun dengan realisasi Rp4,38 Triliun, dan
  • Anggaran Belanja Transfer disajikan Rp739,014 Miliar dengan realisasi Rp961,408 Miliar.

Dalam pelaksanaannya, jelas Heru, terdapat pergeseran yang mengakibatkan realisasi Belanja melampaui yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 (Perda 10/2017) tentang APBD TA 2018.

Pelampauan tersebut bersifat material dan memengaruhi penyajian laporan keuangan, yaitu Belanja Pegawai Rp296,63 Miliar, dan Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Rp262,85 Miliar.

“Dengan pergeseran anggaran yang tidak ditetapkan dalam Perda APBD Perubahan TA 2018, dan realisasi Belanja yang melampaui anggaran, tidak sesuai dengan SAP,” jelas Heru.

Atas dasar itulah, lanjut Heru, BPK-RI memberikan opini WDP atas Laporan Keuangan Pemprov Kalbar TA 2018. Ini menunjulkan komitmen terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan masih perlu ditingkatkan.

Dalam melakukan perubahan penjabaran APBD, jelas Heru, Pemprov Kalbar beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu memedomani ketentuan yang berlaku

“Serta lebih optimal dalam berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Kalbar dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Perubahan,” jelas Heru.

Ia berharap, DPRD sesuai kewenangannya dapat membantu tindaklanjut Pemprov Kalbar, supaya kualitas laporan keuangan dapat terus ditingkatkan. “Agar masalah yang sama tidak terjadi lagi pada tahun berikutnya,” ucap Heru.

BPK tetap mengapresiasi usaha-usaha perbaikan yang telah dan akan dilakukan Pemprov Kalbar atas Pengelolaan Keuangan Daerah TA 2018, yang sebagian besar sesuai action plan yang dibuat Gubernur Kalbar.

“Namun, masih ada yang perlu ditingkatkan agar terjadi perbaikan dalam penyajian laporan keuangan, dan pada 2019 diharapkan opininya dapat kembali menjadi WTP,” kata Heru.

BPK-RI, lanjut Heru, akan tetap mendorong Pemprov Kalbar untuk melakukan upaya perbaikan berkelanjutan secara sistematis dan konsisten.

Menanggapi opini BPK tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Suriansyah mengatakan, penurunan tersebut terjadi pada masa peralihan kepemimpinan di Kalbar.

Tentu saja ia sangat menyayangkan lepasnya opini WTP tersebut karena penyajian laporan belanja pegawai dan transfer bagi hasil daerah. “Padahal transfer daerah juga sangat penting untuk membiayai pembangunan di daerah,” kata Suriansyah.

Kendati demikian, Suriansyah tetap mengapresiasi Pemprov Kalbar atas usahanya yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki LKPD TA 2018. “Karena sebagian besar telah sesuai dengan action plan,” ujarnya.

Berita Terkait

Tinggalkan pesan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.