Opini BPK Menurun, Ivo: Perlu Dibentuk Pansus

Herman Ivo
Herman Ivo

Netizen.media – Menyusul opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kalbar Tahun Anggaran (TA) 2018, dipandang perlu untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus).

“Pansus itu wajib kita bikin untuk melihat persoalan sesungguhnya seperti apa sehingga Pemprov Kalbar mendapat opini WDP dari BPK-RI yang tadinya selama enam tahun meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” kata Herman Ivo, Anggota DPRD Provinsi Kalbar, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (29/05/2019).

Awal Sutarmidji Jadi Gubernur Kalbar, WTP Melayang

Gubernur Midji Nantang dan Bilang BPK Lebay

Apalagi Gubernur Kalbar Sutarmidji menyebutkan adanya komunikasi yang tidak nyambung dengan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga opini BPK menurun.

Ini baru tahun pertama Sutarmidji dan Ria Norsan menjalankan roda pemerintahan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar. Apabila masalah yang timbul seperti ini tidak segera diminimalisir, menurut Ivo, tentunya akan terus bermasalah di tahun-tahun berikutnya.

Hal inilah yang menjadikan pembentulan Pansus penting dilakukan. “Kita akan coba bikin Tim Pansus untuk merumuskan masukan-masukan guna perbaikan bagi gubernur ke depanya,” jelas Ivo.

Pansus yang dibentuk DPRD Provinsi Kalbar nantinya akan membedah apa saja yang melatarbelakangi LKPD TA 2018 mendapat predikat WDP.

my home
Berita Terkait
river x
Komentar
Loading...