27 Kasus Pelanggaran UU ITE di Kalbar Tapi Tak Terkait Pilpres

Foto bersama usai Buka Puasa Polda Kalbar bersama awak media, di Hotel Aston Pontianak, Kamis (30/05/2019).
Foto bersama usai Buka Puasa Polda Kalbar bersama awak media, di Hotel Aston Pontianak, Kamis (30/05/2019).

Netizen.media – Hingga kini Polda Kalbar telah menangani 27 kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun bersifat delik aduan dan tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) atau Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

“Misalnya terkait fitnah terhadap seseorang atau pencemaran nama baik. Umumnya masih bersifat person,” kata Irjen Pol Didi Haryono, Kapolda Kalbar, ditemui usai Buka Puasa Bersama Awak Media, di Hotel Aston Pontianak, Kamis (30/05/2019).

Semua kasus di wilayah hukum Polda Kalbar tersebut sedang dalam proses. Beberapa di antaranya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan.

Kasus pelanggaran terhadap UU ITE tersebut sudah barang tentu melalui Media Sosial (Medsos). Sehingga warganet diharapkan bijak dalam berinteraksi di dunia maya, supaya tidak terjerat kasus hukum.

Medsos yang selama ini dikenal sebagai ladangnya informasi bohong atau hoaks, ujaran kebencian, fitnah dan lainnya, memang sudah sejak lama menjadi perhatian Polda Kalbar.

Dalam beberapa kesempatan Kapolda Didi selalu mengajak semua pihak untuk memerangi hoaks, tidak terkecuali para insan pers, demi menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Kalbar.

Dalam buka puasa bersama yang mengusung tema “Mari Kita Jaga dan Rawat Kedamaian di Bumi Khatulistiwa” ini, Didi kembali mengingatkan insan pers untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, sebagai salah satu langkah memerangi hoaks.

Menurut Didi, media massa merupakan mitra kerja Polri yang memiliki hubungan timbal balik untuk menjadikan Kalbar lebih baik dan maju.

“Media membutuhkan berita yang lengkap dan akuntabel, sedangkan kami membutuhkan media untuk mempublikasikan informasi terkait kinerja seputar Kepolisian, pesan-pesan Kamtibmas dan lainnya,” jelas Didi.

Selama ini, ungkap Didi, informasi yang disampaikan media massa selalu mengangkat nama Kalbar. Sehingga daerah ini diketahui secara luas dan mendapat atensi dari pemerintah.

Awal tahun ini, tambah dia, Provinsi Kalbar mendapat predikat kinerja terbaik dalam mengelola kerukunan umat beragama dan etnis.

“Hal ini membuktikan sinergitas yang baik antara Polri, Forkopimda, Media Massa dan semua komponen masyarakat di Kalbar,” tutur Didi.

Kurun 2018 dan 2019 ini, kata Didi, Kalbar benar-benar unggul di beberapa aspek. Terutama dalam mengelola kerukunan umat beragama, memiliki kota tertoleransi dan sukses mengawal Pemilu Serentak 2019.

“Ini semua tidak gampang, tidak datang begitu saja. ini semua memerlukan kerja keras, kerja sama yang bersinergi dari kita semua, hasilnya dapat kita rasakan,” ucap Didi.

my home
Berita Terkait
river x
Komentar
Loading...