Sri Haryanti: DPR Harus Batalkan 10 Nama Capim KPK

Ilustrasi Save KPK
Ilustrasi Save KPK. ISTIMEWA/Netizen.media

Netizen.media – 10 nama calon Pimpinan KPK telah diserahkan oleh Presiden Joko Widodo ke DPR, Rabu (04/09/2019). Nama-nama ini hasil dari 20 nama yang telah diseleksi dan uji publik sebelumnya. 10 nama itu terdiri dari berbagai latar belakang, mulai dari Polri, Dosen, PNS, hingga Jaksa Agung. Namun, terdapat kecacatan dari beberapa nama tersebut.

Juru Bicara Gerakan Kalbar Peduli KPK, Sri Haryanti menegaskan ada beberapa kecacatan yakni adanya calon pimpinan yang menginisiasi memangkas kewenangan KPK. Pemangkasan kewenangan KPK yang dimaksud adalah menghilangkan kerja OTT, dilarangnya pemberantasan korupsi di sektor penegak hukum yang lain seperti kepolisian dan Jaksa. Hadirnya KPK salah satunya diakibatkan karena kinerja penegak hukum terkait korupsi masih buruk. KPK digambarkan menjadi obat bagi penegak hukum yang sakit itu. Berdasar dari filosofi itu, keberadaan KPK memang sudah seharusnya tidak dibatasi dalam hal pemberantasan korupsi.

Ia juga menambahkan adanya dugaan pelanggaran kode etik. Menurutnya, tanpa cacatnya track record dalam penegakan hukum adalah satu keharusan yang dimiliki oleh calon pimpinan KPK.

“Sulit kiranya untuk berharap penegakan kasus korupsi berjalan baik bila pemimpinnya sendiri tidak bersih dari dugaan pelanggaran hukum di masa lalu. Poin ini juga menjadi titik penting karena kredibilitas/reputasi seorang pimpinan akan merepresentasikan institusi yang dipimpin. Pemimpin yang cacat akan menurunkan kepercayaan publik terhadap KPK,” tambahnya.

Adanya calon pimpinan KPK yang tidak melaporkan LHKPN, padahal institusi KPK menjunjung tinggi asas transparansi dan keterbukaan. Akan menjadi ironi jika berharap lantai bisa bersih bila sapu tangan yang digunakan untuk membersihkan sendiri malah kotor.

Selain itu, konflik kepentingan bisa terjadi bila si pengambil keputusan yang dalam hal ini Tim Pansel berasal dari institusi yang sama dengan penerima keputusan (capim KPK). Selain tidak sah secara hukum administrasi negara, Konflik kepentingan juga dikhawatirkan akan bermuara pada penegakan kasus korupsi yang sebelah mata.

“Beberapa catatan tersebut, jika dibiarkan dapat melemahkan lembaga KPK yang selama ini mendapat kepecayaan penuh dari masyarakat untuk memberantas korupsi di Indonesia,” ujar Sri.

“Berdasarkan dari poin-poin di atas, kami dari Gerakan Kalbar peduli KPK merasa kecewa atas proses seleksi capim KPK sejak dilakukan Pansel maupun Presiden. Kami meminta DPR memilih lima nama yang paling layak untuk memimpin KPK, terlepas dari kepentingan politik dan bebas dari tekanan pihak mana pun. Meskipun dalam Pasal 30 ayat (10) UU Nomor 30/2002 tentang KPK bahwa DPR wajib memilih dan menetapkan 5 orang dari nama yang diusulkan oleh Presiden RI, kami berharap masih ada jalan bagi DPR mencoret 10 nama capim KPK yang diserahkan presiden,” tegasnya.

Gerakan Kalbar Peduli KPK adalah Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Peradilan dan Antikorupsi (Komparasi) Kalbar, Gemawan, Ormas Oi Kalbar, Gerakan Senyum Kapuas (GSK), GMNI Pontianak, Alumni Sekolah Antikorupsi (Saksi) Pontianak, Alumni Sekolah Antikorupsi (SAKTI) ICW Pontianak, Pokja Rumah Demokrasi, Lembaga Pers Mahasiswa Untan (LPM Untan), BEM Fisip Untan, dan AJI Pontianak.

my home
Berita Terkait
river x
Komentar
Loading...