Fee Proyek 10% Jebloskan Gidot ke KPK

Laporan : R. Rido Ibnu Syahrie

Jumpa pers KPK usai menangkap Gidot Cs, Rabu (04/09/2019
Jumpa pers KPK usai menangkap Gidot Cs, Rabu (04/09/2019. Foto: Istimewa

Netizen.media – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar jumpa pers sehari setelah menangkap Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot (SG) berikut 6 orang tersangka lainnya dari pihak ASN dan kontraktor dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), Rabu (04/09/2019) di Gedung KPK Jakarta.

“Kegiatan tangkap tangan ini dalam perkara dugaan suap terkait proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat tahun 2019. Tim mengamankan tersangka berikut uang sebesar Rp 336 juta dalam bentuk pecahan 100ribu, HP, dan buku tabungan,” kata Basaria Panjaitan, Komisioner KPK didampingi Juru Bicara KPK, Febridiansyah.

Pada jumpa pers itu dipaparkan kronologi penangkapan tersangka di dua tempat kejadian perkara yakni di Mess Daerah Kabupaten Bengkayang, Jalan Karya Baru II Pontianak Selatan dan di Bengkayang. Mereka yang diamankan setelah diperiksa dan dibawa ke Jakarta itu antara lain sebagai pemberi suap dari pihak swasta yakni RD, YF, NM, BF, dan PS. Sedangkan SG dan Kepala Dinas PUPR Bengkayang sebagai penerima.

OTT diawali dengan informasi masyarakat terkait adanya permintaan dana dari Bupati melalui Kadis PUPR dan Kadisdik kepada rekanan yang mengerjakan proyek di lingkungan Pemkab Bengkayang. Setelah penelusuran, tim mendapatkan informasi akan adanya pemberian uang kepada bupati.

Selasa (03/09/2019) sekitar pukul 10.00, tim melihat AKS, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang dan FJ, Staf Dinas PUPR berada di Mess Pemkab Bengkayang. Tidak lama kemudian tim melihat mobil bupati datang dan masuk ke Mess Pemda Bengkayang. Tim menduga pemberian uang terjadi saat itu.

Tim kemudian masuk ke Mess Bengkayang dan mengamankan SG, RIS, AKS, FJ dan O serta uang sejumlah Rp336 juta dalam bentuk pecahan 100 ribu. Selanjutnya, tim mengamankan RD di salah satu hotel di Pontianak pada pukul 21.00. Pukul 22.30, tim mengamankan YN di sebuah hotel di Kabupaten Bengkayang. Ketujuh orang tersebut kemudian diterbangkan secara bertahap ke kantor KPK di Jakarta untuk pemeriksaan awal.

“Sebelumnya, pada hari Jumat 30 Agustus 2019 terdapat permintaan uang dari SG kepada AKS dan YN (Kepala DInas Pendidikan Bengkayang). Permintaan uang tersebut dilakukan SG atas pemberian anggaran Penunjukan Langsung tambahan APBD-Perubahan 2019 kepada Dinas PUPR sebesar Rp 7,5 miliar dan Dinas Pendidikan sebesar Rp 6 miliar,” kata Basaria menjelaskan konstruksi perkaranya.

AKS dan YN, kata Basaria, diminta menghadap bupati pada jam 8 pagi. Pada pertemuan tersebut, SG diduga meminta uang kepada AKS dan YN masing-masing sebesar Rp 300 juta. Uang tersebut diduga diperlukan SG untuk menyelesaikan permasalahan pribadinya dan SG meminta untuk disiapkan pada hari Senin dan diserahkan kepada SG di Pontianak.

Basaria tidak menjelaskan masalah pribadi apa yang tengah melilit SG. Namun dalam beberapa bulan terakhir ini SG memang mendapat sorotan soal Bantuan Keuangan atau yang lazim disebut Bansos untuk desa senilai Rp20 Miliar yang ditangani Polda Kalbar.

Dikatakan Basaria, pada Minggu (01/09/2019), AKS menghubungi beberapa rekanan untuk menawarkan proyek pekerjaan Penunjukan Langsung (PL) dengan syarat memenuhi setoran di awal. Hal ini dilakukan karena uang setoran tersebut diperlukan segera untuk memenuhi permintaan dari bupati. Untuk satu paket pekerjaan penunjukan langsung dimintakan setoran sebesar Rp20-25 juta, atau minimal sekitar 10% dari nilai maksimal pekerjaan penunjukan langsung yaitu Rp200 juta.

Senin 02/09/2019), AKS menerima setoran tunai dari beberapa rekanan proyek yang menyepakati fee sebagaimana disebut sebelumnya, terkait paket PL melalui FJ (staf honorer pada Dinas PUPR) dengan rincian sebagai Rp120 juta dari BF, Rp160 juta dari PS, YF dan RD serta Rp60 Juta dari NM.

“Setelah pemeriksaan awal sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara dalam batas waktu 24 jam maka disimpulkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara dan atau yang mewakilinya terkait terkait pembagian proyek pekerjaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkayang tahun 2019,” kata Basaria.

Cegah Sebelum Terjadi

Dalam dua hari kemarin, KPK melakukan 3 OTT di sejumlah daerah. Sehingga, secara total tahun ini telah dilakukan 16 OTT. OTT memang bukanlah strategi tunggal dalam pemberantasan korupsi. Upaya Pencegahan terus dilakukan KPK jika korupsi belum terjadi. Hal itu melalui kewenangan yang diberikan UU yaitu pelaporan LHKPN, gratifikasi, pendidikan antikorupsi, serta kajian sistem yang dilakukan Direktorat Litbang. Bahkan KPK juga membuat terobosan untuk memaksimalkan fungsi trigger mechanism dengan membentuk unit Koordinator Wilayah.

“Akan tetapi perlu dipahami, upaya pencegahan tersebut sulit akan berhasil jika tidak didukung oleh komitmen yang sama kuatnya dari elemen lain, seperti pemerintah pusat dan daerah, parlemen, instansi lain serta entitas politik seperti Parpol,” kata Basaria.

Apalagi, lanjut dia, korupsi yang cukup banyak terjadi dilakukan oleh aktor politik, sehingga jika kita bicara tentang keberhasilan Pencegahan benar-benar dibutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh elemen bangsa ini.

“Namun jika kejahatan korupsi telah terjadi, KPK sebagai penegak hukum tidak boleh diam. Oleh karena itulah OTT ataupun penanganan perkara dengan cara lain perlu terus dilakukan secara konsisten, sebagaimana halnya dengan upaya pencegahan korupsi,” tegas Basaria.

my home
Berita Terkait
river x
Komentar
Loading...