Aksi Damai Kalbar Dukung KPK

Tolak Revisi UU 30/2002

 

Aksi damai massa, aktivis dan pegiat antikorupsi menolak revisi UU KPK, Jumat (13/09/2019). Foto: Dok Nm
Aksi damai massa, aktivis dan pegiat antikorupsi menolak revisi UU KPK, Jumat (13/09/2019) di Tugu Digulis Pontianak. Foto: Dok Nm

Netizen.media. Upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 mendapat penolakan massa secara sporadis di berbagai daerah, tak terkecuali di Kalimantan Barat.

“Kami menolak revisi UU KPK yang berpotensi memangkas dan melemahkan peran KPK,” kata Sri Haryanti, Juru Bicara Gerakan Kalbar Peduli KPK saat membacakan pernyataan sikap dalam orasinya di Tugu Digulis Pontianak, Jumat (13/09/2019).

Sejumlah spanduk dibentangkan di lokasi demonstrasi diantaranya bertuliskan #Kamek bersame KPK, Selamatkan KPK, dan Aksi Damai Menolak Revisi UU KPK. Secara bergiliran para aktivis dan pegiat antikorupsi di Kalbar melakukan orasi yang dimulai pukul 15.00 itu.

Mereka meminta DPR dan Presiden RI tidak membahas revisi tersebut. Bahkan mereka menagih janji Presiden Jokowi yang pada Pilpres 2019 menyatakan akan memperkuat posisi dan peran KPK sebagai lembaga independen.

Menurut Sri Haryanti, selama ini KPK sering diserang dari pihak luar, namun tetap kuat. Demikian pula intimidasi, kekerasan, ancaman pembunuhan terhadap personel KPK datang bertubi-tubi namun tidak membuat lembaga ini goyang.

“Sampai saat ini KPK menjadi lembaga yang paling dipercaya masyarakat dalam pemberantasan korupsi,” ujar Sri.

Sebelumnya, Presiden Jokowi secara resmi mengirim surat presiden (surpres) kepada DPR RI sebagai tanda persetujuan untuk membahas revisi UU, Rabu (11/09/2019). Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari surat yang dikirimkan DPR terkait kesepakatan pembahasan revisi UU KPK.

Dengan dikirimkannya surpres tersebut maka secara otomatis pemerintah menyetujui akan membahas bersama DPR. Pada Kamis (12/09/2019) perwakilan pemerintah pun telah duduk bersama DPR menyampaikan pandangan pemerintah atas RUU KPK inisiatif DPR.

Pertemuan tersebut bersamaan proses fit and proper test calon komisioner KPK oleh Komisi III DPR RI. Sebanyak 5 komisioner KPK perode 2019-2023 akhirnya terpilih diantaranya Irjen Firli Bahuri (Ketua), Alexander Marwata, Lili Pintauri Siregar, Nurul Ghufron dan Nawawi Pamolango.

Kritik 10 Point

Kesepakatan untuk kembali merevisi UU KPK yang dihadiri sekitar 70-an orang dari 560 anggota DPR dalam kurun waktu kurang dari 20 menit, terlebih di ujung masa bakti DPR 2014-2019, semakin memperlihatkan adanya upaya pelemahan secara sistematis, terencana dan begitu cepat.

Dalam draf revisi itu setidaknya terdapat 10 point yang dapat melumpuhkan upaya pemberantasan korupsi oleh KPK diantaranya independensi,
penyadapan dipersulit dan dibatasi, pembentukan dewan pengawas yang dipilih DPR, sumber penyelidik dan penyidik dibatasi.

Point lainnya, penuntutan perkara korupsi harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria, kewenangan pengambilan perkara di penuntutan dipangkas, kewenangan strategis proses penuntutan dihilangkan,
KPK bisa menghentikan penyidikan (SP3), dan kewenangan mengelola LHKPN dipangkas

Siikap presiden juga tak luput dikritik lantaran menyetujui beberapa hal diantaranya Dewan Pengawas, keberadaan Dewan Pengawas (Bab VA tentang Dewan Pengawas) dengan segala kewenangan yang diberikan dalam RUU. “Ini berpotensi mengancam proses pelaksanaan tugas penegakan hukum, baik penyidikan dan penuntutan perkara,” kata Sri.

Padahal, lanjut dia, selama ini sistem internal sudah berjalan baik terkait pengawasan KPK di internal melalui Penasihat KPK, Kedeputian Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, dan Wadah Pegawai KPK.

“Demikian pula bidang eksternal seperti peran Presiden, DPR RI, BPK RI, dan masyarakat serta institusi lain yang melakukan audit terhadap KPK,” tegas Sri.

KPK mendapatkan skor baik pada kisaran 78% berdasarkan penelitian TII terkait kinerja akuntabilitas dan integritas internal. “Seharusnya semua stakeholders fokus pada penguatan mekanisme yang sudah ada, bukan menambah satu unit atau badan tertentu,” papar Sri.

Selanjutnya terkait sumber daya manusia KPK di masa depan tidak lagi mencirikan sebagai sebuah lembaga yang independen. Di dalam naskah RUU KPK, pegawai KPK dikategorikan sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang tunduk pada sistem di bawah kementerian yang membidangi kepegawaian (pasal 1 ayat 7).

Poin revisi ini menrut Sri tidak relevan dengan semangat penguatan lembaga antikorupsi berdasarkan mandat UNCAC maupun prinsip-prinsip Jakarta. Ketergantungan secara institusi akan mempengaruhi KPK dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 6 Konvensi Antikorupsi PBB (UNCAC) sudah menegaskan bahwa lembaga antikorupsi harus dilengkapi dengan “independensi yang diperlukan” untuk menjalankan fungsinya secara efektif dan “bebas dari pengaruh yang tidak semestinya” serta sumber daya material, staf, dan pelatihan yang memadai.

“Syarat ini seharusnya dilaksanakan, mengingat Indonesia telah menjadi bagian dari negara yang turut meratifikasi UNCAC pada 18 Desember 2003,” kata Sri.

my home
Berita Terkait
river x
Komentar
Loading...