Massa Tuntut Solusi Konkret Dari Gubernur

Aksi Damai tuntut kesejahteraan petani di depan Kantor Gubernur Kalbar
Aksi Damai tuntut kesejahteraan petani di depan Kantor Gubernur Kalbar. Foto: Dwi Suprihadi/Netizen.media

Netizen.media – Tuntut kesejahteraan petani kopra, Aliansi Peduli Petani Kopra gelar aksi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (24/09/2019). Aksi tersebut juga diikuti oleh para petani kopra.

Aksi dilakukan karena beberapa hal urgensi terkait kopra. Seperti, turunnya harga kopra, sengketa lahan, karhutla, dan upah buruh.

Imran Ramadhan, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi mengungkapkan mereka meminta Gubernur memberikan solusi untuk harga kopra. Karena, kesejahteraan petani kopra bisa terancam bila harga kopra turun drastis.

“Sebelumnya, harga perkilo kopra mencapai 10 ribu. Saat ini, turun menjadi 3 ribu 4 ratus perkilonya. Dengan harga segitu, petani tidak mendapatkan untung, yang ada malah tekor”, jelas Imran.

Imran menambahkan bahwa pihaknya meminta Gubernur untuk memberikan solusi yang konkret terkait persoalan ini. Jika tidak, maka bisa jadi akan ada aksi berikutnya dengan massa yang lebih besar.

“Sebelumnya di tahun 2018 lalu, kami sudah audiensi dengan Disperindag Prov. Kami dijanjikan untuk di fasilitasi audiensi dengan Gubernur. Namun tidak ada respon. Kami juga sudah coba surati Gubernur di tahun yang sama. Nihil, tidak ada respon juga. Tiba lah aksi hari ini, di momentum Hari Tani Nasional”, jelas Imran kepada awak media.

Adapun tuntutan massa meliputi :
1. Menuntut pemerintah mencarikan solusi untuk meningkatkan harga kopra
Meminta pemerintah memperhatikan petani kopra
2. Hentikan perampasan tanah oleh PT Sintang Raya di desa seruat lewat Aparatur Negara
3. Membebaskan petani yang ditangkap karena tuduhan pembakaran lahan
4. Menolak kebijakan pemerintah yang berkedok taman nasional di tanah adat
5. Menaikkan upah buruh kebun yang bekerja di perkebunan kelapa sawit dan berikan jaminan kepastian kerja serta fasilitas kesehatan
6. Stop kriminalisasi intimidasi dan teror terhadap petani
7. Tolak atau bahas ulang RUU pertanahan.

my home
Berita Terkait
river x
Komentar
Loading...