Aksi Damai, Momentum Pelantikan DPRD Kalbar

Para Koordinator Aksi yang berada di atas mobil pick up saat mengintruksikan satu komando ke peserta aksi
Para Koordinator Aksi yang berada di atas mobil pick up saat mengintruksikan satu komando ke peserta aksi. Foto: Dwi Suprihadi/Netizen.media

Netizen.media – Sampaikan aspirasi, mahasiswa dan pemuda Kalimantan Barat lakukan aksi damai di depan Kantor DPRD Provinsi Kalbar, Senin (30/09/2019). Aksi damai tersebut dilakukan bertepatan dengan dilantiknya 65 anggota DPRD Provinsi Kalbar Periode 2019-2024.

Ratusan massa aksi damai yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kalbar Menggugat ini memadati jalan di depan Kantor DPRD Kalbar. Selama proses pelantikan anggota DPRD berlangsung, massa tidak diizinkan masuk ke halaman Kantor DPRD.

Setelah pelantikan usai, pihak DPRD Provinsi Kalbar menemui massa. Proses negosiasi berlangsung alot antara pihak DPRD, kepolisian, dan massa. Akhirnya, permintaan massa untuk masuk ke halaman Kantor DPRD dikabulkan pihak DPRD dan kepolisian.

Setelah berada di halaman kantor DPRD, Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono mengingatkan kepada massa untuk tertib dalam penyampaian aspirasi. Dan juga, untuk tidak bertindak anarkis. Terlebih, aksi damai tersebut dilakukan di ranah publik.

“Sekarang kita berada di ranah publik. Saya minta untuk tetap jaga ketertiban. Kami beserta seluruh jajaran kepolisian memfasilitasi rekan-rekan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi ke DPRD”, himbau Irjen Pol Didi kepada massa aksi.

Beberapa perwakilan mahasiswa melakukan orasi untuk menyampaikan aspirasinya. Adapun tuntutan yang disampaikan oleh Perwakilan Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kalbar Menggugat sebagai berikut:

1. Menolak UU KPK dan Mendesak Presiden agar segera mengeluarkan Perppu pembatalan hasil Revisi UU KPK.

2. Cabut izin dan Pidanakan Korporasi yang terlibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat, serta bebaskan petani/peladang dari tuduhan pembakaran lahan. Dan tegakkan reforma agraria.

3. Mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual.

4. Mendesak Kejari dan Polda agar segera menuntaskan kasus korupsi di Kalimantan Barat, serta meminta KPK turun tangan dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut.

5. Hapus Pasal-pasal di Revisi KUHP yang memukul mundur demokrasi di Indonesia dan mengkhianati cita-cita Reformasi.

6. Tegakkan HAM dan Hentikan Diskriminasi di Papua, serta menolak tegas pendekatan Militer oleh pemerintah untuk menyelesalkan persoalan di Papua.

7. Menolak Rencana Pembangunan PLTN di Kalimantan Barat dan mendesak pemerintah untuk mengoptimalkan Energi Baru Terbarukan yang bersih dan aman.

8. Hentikan Kriminalisasi dan teror terhadap aktivis. Serta meminta Polri untuk mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku kekerasan dan penembakan terhadap mahasiswa.

9. Menuntut Pemerintah melaksanakan pemerataan pendidikan dalam hal infrastruktur dan fasilitas pendidikan daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) di Kalbar.

10. Menuntut Pemerintah Melindungi Hak Pengguna Internet.

11. Menuntut DPRD Kalimantan Barat yang baru dilantik untuk bekerja maksimal dan serius memperjuangkan kepentingan Rakyat.

my home
Berita Terkait
river x
Komentar
Loading...