Nelayan Juluk dan Pukat Tuntut Ganti Rugi

Abdul Hadi, Koordinator Nelayan Juluk dan Pukat Sungai Dungun
Abdul Hadi, Koordinator Nelayan Juluk dan Pukat Sungai Dungun. Foto: Dwi Suprihadi/Netizen.media

Netizen.media – Merasa di diskriminasi, nelayan juluk dan nelayan pukat datangi kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalbar. Kedatangan nelayan tersebut ingin meminta kejelasan nasib mereka yang terdampak akibat pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing.

Abdul Hadi, Koordinator nelayan juluk dan pukat mengungkapkan selama ini juluk dan pukat tidak pernah tersentuh dalam proses negosiasi bersama pemerintah. Oleh sebab itu, dirinya mewakili rekan-rekan nelayan juluk dan pukat menuntut keadilan kepada pemerintah.

“Selama ini yang masuk dalam proses negosiasi hanya Togok dan Kelong. Apakah kami ini bukan termasuk nelayan juga”, ungkap Abdul kepada Jurnalis Netizen.media, Senin (01/02/2019).

Lebih lanjut, Abdul Hadi mengatakan pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing menyebabkan nelayan juluk dan pukat bisa kehilangan mata pencaharian. Karena itu, dirinya meminta solusi dan keadilan dari pihak pemerintah.

“Sekarang kamek nak minta ganti rugi jak lah kalok pun kamek tak boleh agik njuluk mukat. Biar kamek carek kerje laen”, harapnya.

Abdul menegaskan hak-hak para nelayan dilindungi oleh UU Kelautan Nomor 1 Tahun 2014. Terlebih, nelayan juluk dan pukat merupakan nelayan pesisir atau nelayan tradisional.

“Hak kamek dilindungi oleh Undang-Undang. Pemerintah tu yang bikin Undang-Undang. Jadi, kamek berhak nuntut ganti rugi”, tegasnya.

my home
Berita Terkait
river x
Komentar
Loading...