Wako Singkawang dalam Pusaran Pokir Dewan

Refleksi 18 Tahun Pemkot Singkawang

Tjhai Chui Mie menembus banjir menuju rumah warga ketika musim Pilkada 2017. foto: Netizen.media
Tjhai Chui Mie menembus banjir menuju rumah warga ketika musim Pilkada 2017. foto: Netizen.media

Netizen.media – 17 Oktober menjadi hari bersejarah bagi Kota Singkawang. Pada 2019 ini memasuki usianya ke-18 tahun. Sejarah panjang telah ditorehkan berbagai elemen yang bahu-membahu hingga keluar regulasi dengan semangat otonomi daerah berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang. Usianya tentu tidak lagi muda, sejak Kabupaten Sambas menjadi bidan bagi lahirnya Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang.

Tiga periode kepemimpinan telah dilalui dan memasuki periode keempat yang tiga periode diantaranya hasil pemilihan kepala daerah secara langsung. Pondasi awal dipegang Walikota Pertama Awang Ishak berpasangan dengan Raymundus Saelan. Dilanjutkan oleh Hasan Karman yang berduet dengan Edy R Yacoub yang menjadi tonggak dominasi politik Tionghoa kala itu. Namun tidak bertahan lama karena kekuatan lama kembali berkuasa dengan kemenangan pasangan Awang Ishak – Abdul Muthalib sebagai simbol kekuatan politik Melayu.

Faktor etnisitas memang tidak bisa dipinggirkan begitu saja dalam setiap perhelatan Pilkada pada sebuah masyarakat yang heterogen. Namun bukan berarti faktor etnis ini menjadikan warganya terkotak-kotak, tidak..! Singkawang cukup teruji dalam fenomena apapun yang ada kaitannya dengan etnis. Kota ini malah tetap harmonis dan dinamika politik lokalnya kian tumbuh semakin dewasa.

Di periode keempat 2017-2022, representasi kekuatan politik Tionghoa kembali berhasil merebut kepemimpinan dengan kehadiran sosok perempuan Tjhai Chui Mie yang berpasangan dengan Irwan. Empat babak telah terbagi adil dengan rentetan periode Melayu berpindah ke Tinghoa, kemudian Melayu dan Tionghoa lagi. Hal ini dampak dari struktur masyarakatnya yang memang multi etnis terdiri dari 16 suku yang didominasi etnis Melayu, Tionghoa dan Dayak sehingga secara alamiah muncul power sharing untuk mempertahankan kondisi sosial yang ada.

Tjhai Chui Mie (TCM) dalam pusaran politik nasional menjadi satu-satunya perempuan Tionghoa yang menjadi kepala daerah sekaligus meneruskan kiprah Tionghoa dalam perpolitikan yang diawali oleh Basuki Tjahya Purnama (BTP) alias Ahok sebagai Bupati Belitung Timur periode 2005-2010 berpasangan dengan Khairul Effendi. BTP selanjutnya berkiprah di DKI Jakarta dengan posisi sebagai Wagub dan menjadi Gubernur lantaran Joko Widodo terpilih sebagai presiden. Pada perhelatan Pilkada DKI Jakarta 2017 BTP dikalahkan Anis Baswedan – Sandiaga Uno. Kiprah BTP ini berlanjut di Singkawang saat Hasan Karman (HK) mampu memenangkan pertarungan di Pilkada Singkawang 2007 dan kandas di 2012.

Sorotan sekarang tertuju pada TCM sebagai figur satu-satunya yang bertahan pasca keoknya BTP dan HK. Dalam lingkup politik lokal, TCM yang awal kehadirannya di panggung Pilkada dihebohkan dengan peristiwa penyebaran kalender berlogo ‘palu arit’ Juli 2016 dan dikaitkan dengan komunisme ini memang sempat meredup, sampai akhirnya kehadiran pendampingnya, Irwan sebagai sosok nasionalis-religius mampu mereduksi keadaan. Keduanya pun akhirnya meraih suara tertinggi 42,44% mengalahkan tiga pasangan pesaingnya.

Dalam kondisi normal jika dikaitkan dengan keseragaman isu, seharusnya TCM-Irwan kandas akibat momentum Pilkada serentak yang juga bersamaan dengan DKI Jakarta ketika Ahok-Djarot gagal menang. Namun fakta berkata lain. Pasangan Abdul Muthalib-Muhamadin yang suaranya signifikan hampir menyalip ternyata menyerah lantaran TCM mampu memelihara perkuatan di basis Tionghoa meski ada pemecah suara dari pasangan yang bernuansa etnis sama. Di sisi lain gerakan nasionalis-religius yang dibangun Irwan dianggap berhasil meraup suara diluar prediksi.

Refleksi visi misi

Proses politik telah usai dan amanah estafet sekarang berada di tangan TCM dan Irwan untuk menjabarkan visi misi Singkawang Hebat dalam kurun 5 tahun. Harmonis dalam Keberagaman agama, etnis dan budaya – Ekonomi kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri – ‌Bersih, tegas, amanah dan efektif dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan – ‌Adil dan merata dalam pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan – ‌Terdepan dalam perdagangan, jasa dan pengembangan pariwisata.

Di usia 18 tahun Singkawang ini setidaknya hampir dua tahun keduanya menjalankan tugas sejak dilantik 15 Desember 2017. Apa saja yang sudah diperbuat keduanya, terutama TCM yang lebih dominan mengeluarkan kebijakan. Soal harmonis, sebetulnya hanya bersifat mempertahankan saja melalui kebijakan dan program penunjang karena kondisi sosialnya sudah terpelihara dan menjadi warisan luhur.

Wakil Walikota Singkawang, H. Irwan menerima penghargaan Kota Tertoleran, Desember 2018. Foto: Netizen.media
Wakil Walikota Singkawang, H. Irwan menerima penghargaan Kota Tertoleran, Desember 2018. Foto: Netizen.media

Sebuah hasil studi dari Setara Institute memberikan anugerah dan penghargaan kepada kota ini sebagai kota dengan warganya yang tertoleran tahun 2018. Singkawang menempati posisi teratas mengungguli Salatiga, Pematang Siantar, Manado, Ambon, Bekasi, Kupang, Tomohon, Binjai dan Surabaya. Prestasi lainnya, kota ini menjadi daerah yang berpartisipasi dalam program moderasi beragama dan penguatan fungsi penyuluh agama, dibuktikan dengan penghargaan dari Kementerian Agama RI pada Agustus 2019.

Dalam bidang ekonomi kerakyatan, sudah mulai ada geliat dengan revitalisasi infrastruktur penunjang meskipun belum terarah. Terbukti dengan belum adanya optimalisasi pasar-pasar tradisional dan belum ada gebrakan program yang menyentuh langsung kepada rakyat kecil. Terkait tata kelola pemerintahan yang bersih dan tegas justru menjadi perbincangan mayoritas warga. Bahkan seorang warga, Rudi Sandiosa, seperti dilansir beberapa media massa, memberanikan diri membuat laporan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Singkawang dalam dugaan ‘bancakan’ Rp42 miliar dana APBD.

Tak tanggung-tanggung, Rudi meminta kejaksaan mengusut dugaan pengaturan proyek yang disinyalir KKN dan terindikasi gratifikasi serta korupsi secara sistematis melalui kamuflase dana pokok-pokok pikiran (Pokir) Dewan melibatkan Walikota, Sekretaris Daerah, para kepala Dinas serta anggota DPRD Kota Singkawang periode 2014-2019. Kejari Singkawang cepat tanggap. Melalui surat Nomor: PRINTOPS-02/Q.1.11/Dek.3/07/2019 tanggal 8 Juli 2019 sudah memanggil beberapa orang saksi, tak terkecuali dari pihak sekretariat dewan, dan pihak legislator.

Pelapor juga mengkritisi proyek yang bersumber dari aspirasi DPRD Kota Singkawang dari APBD 2018 maupun APBD-P 2018. Tak terkecuali permintaan untuk membuka rekaman-rekaman di gedung DPRD untuk membuktikan terjadinya persekongkolan proyek dalam rangka meluluskan pengesahan APBD dan APBD-P 2018. Permintaan Rudi ini terbilang lumrah, lantaran telah menjadi perbincangan publik tentang adanya rekaman walikota bersama beberapa anggota Dewan dalam ‘menyiasati’ anggaran.

Masih terkait visi pemerintahan yang bersih, kenyataannya Singkawang masih dihadapkan dengan kasus lain diantaranya terkait pengadaan lahan dan pembangunan Taman Parkir Kridasana yang menyereret mantan Kadishubkominfo yang sekarang menjadi Sekda Kota Singkawang, Sumastro. Pelapornya Ridha Wahyudi yang meyakini terjadinya mark-up dalam kegiatan yang menyedot dana Rp15 Miliar, baca (Kridasana). Beberapa dugaan korupsi dan penyalahgunaan lainnya tersebar di SKPD lain.

Dalam hal visi ‌adil dan merata dalam pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan memang memerlukan waktu dan dikerjakan secara bertahap seperti lazimnya sebuah pemerintahan yang tergantung pada APBD. Setidaknya, janji-janji kampanye sudah mulai dipenuhi terutama untuk infrastruktur yang sangat prioritas untuk dibangun maupun direnovasi. Lebih dari itu walikota memiliki andalan program berupa penyiapan Bandara di lahan non kering. Pemerintah pusat juga turun tangan dengan menawarkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KBPU) kepada investor dalam market sounding senilai Rp4,3 triliun. Fantastis dan masuk kategori program ‘menara gading’ yang tentu saja kontraproduktif dengan program Pemprov Kalbar membuat Jalan tol Pontianak-Singkawang.

Demikian halnya pada aspek ‌visi terdepan dalam perdagangan, jasa dan pengembangan pariwisata, nampaknya Singkawang masih harus berjuang keras untuk terus berinovasi dengan mengintegrasikan ketiga sektor tersebut guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisinya memang sudah mulai signifikan naik dengan teralisasinya pajak daerah menjadi Rp 47,5 miliar pada 2018 dari target APBD Perubahan 2018 sebesar Rp 43,5 miliar. (bersambung)

Berita Terkait

Tinggalkan pesan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.